Breaking News
  • 12 parpol lama lolos verifikasi faktual
  • 150 ton bahan narkoba asal China gagal masuk ke Indonesia
  • Eropa murka, siap jawab tantangan perang dagang Donald Trump
  • KM Pinang Jaya tenggelam di Laut Jawa akibat cuaca buruk
  • Presiden Jokowi masih pertimbangan Plt Gubernur dari Polri

HUKUM Yusril: Anies-Sandi Terikat Janji Kampanye Untuk Batalkan Reklamasi 13 Jan 2018 17:57

Article image
Pakar Tata Hukum Negara, Yusril Ihza Mahendra (Foto: Ist)
"Masalahnya, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI sekarang ini sudah terikat janji kampanye untuk mencabut atau membatalkan reklamasi. Selama tidak dilakukan kajian secara mendalam, pada akhirnya membuatnya terjebak," kata Yusril.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Pakar Tata Hukum Negara, Yusril Ihza Mahendra turut mengomentari persoalan permohonan sertifikat pulau reklamasi yang diajukan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Yusril menilai, permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional untuk membatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau C, D, dan G, tidak hanya dilihat dari persoalan politik melainkan juga dari sisi hukumnya.

"Masalahnya, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI sekarang ini sudah terikat janji kampanye untuk mencabut atau membatalkan reklamasi. Selama tidak dilakukan kajian secara mendalam, pada akhirnya membuatnya terjebak," kata Yusril dalam salah satu diskusi mengenai reklamasi di Jakarta, Sabtu (13/1/18).

Yusril juga mengaku heran dengan sikap Pemprov DKI Jakarta saat ini yang tiba-tiba ingin BPN membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi. Padahal, HGB itu tidak mungkin keluar tanpa rekomendasi dari pemilik HPL yakni Pemprov DKI.

"Saya tidak tahu apakah seperti itu? Tapi kenyataannya, Gubernur ingin membatalkan sertifikat reklamasi yang telah diterbitkan oleh BPN. Sementara terkait reklamasi sudah terikat melalui secara administrati yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Jadi, tidak bisa Gubernur tiba-tiba mengajukan permohonan membatalkan sertifikat HGB itu semata-mata karena alasan belum ada perda zonasi dan tata ruangnya. Sebab, yang bisa membatalkan itu salah satunya adalah karena bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang sudah ada," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Anies mengirim surat kepada Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil yang berisi permohonon agar BPN menunda dan membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi. Dalam surat itu, Pemprov DKI memohon agar BPN mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan Pemprov DKI terkait perizinan reklamasi. Anies mengirimkan surat tersebut karena menilai ada prosedur yang salah yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dalam proses perizinan reklamasi.

"Maka, kami akan lakukan Perda Zonasi dulu baru atur soal lahan dipakai untuk apa. Ini perdanya belum ada, tapi sudah keluar HGB. Ini urutannya enggak betul," demikian kata Gubernur Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/18).

--- Guche Montero

Komentar