Breaking News

HUKUM Ambil Alih TMII Harus Disertai Pemidanaan Terhadap Siti Hardijanti Rukmana 09 Apr 2021 13:20

Article image
Pemandangan Taman Mini Indonesia Indonesia (TMII). (Foto: Tribun News))
Sangat tidak adil bila pemerintahan hanya mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita, berhenti pada upaya perdata, tetapi mengabaikan penyelesaian melalui pendekatan hukum pidana korupsi.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Koordinator TPDI & Advokad Peradi Petrus Selestinus mengatakan, keputusan Pemerintah mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indonesia (TMII) dari tangan Yayasan Harapan Kita, meskipun sangat terlambat dilakukan, merupakan langkah tepat dan strategis yang patut diapresiasi. Langkah pemerintah tersebut dinilai berhasil menyelamatkan aset negara yang dikuasai oleh kroni-kroni Orde Baru (putra-putri Soeharto) secara melawan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum (PMH). 

Meskipun Pemerintah dengan mudah mengambil alih pengelolaan Yayasan Harapan Kita tanpa menggunakan upaya hukum, namun demikian baik Yayasan Harapan Kita selaku korporasi maupun para pengurusnya yaitu Tutut Hardiyanti R dan kawan-kawan harus dimintai pertanggungjawaban secara tindak pidana korupsi (TPK), karena telah menguasai, mengelola dan menikmati aset-aset negara secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara dengan angka sangat fantastik.

TAP MPR No. XI/MPR/1998, tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, "Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga, baik pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap mempertahankan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia. 

Namun sejak awal reformasi, baru di era pemerintahan Jokowi Tap MPR No. XI/ MPR/1998 ini dilaksanakan dan sudah mulai menunjukkan hasilnya. Terakhir, pemerintahan Jokowi berhasil mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita yang diketuai oleh Siti Hardijanti Rukmana dan adik-adiknya beberapa waktu yang lalu.

Negara abaikan amanat rakyat

Sejak dikeluarkannya Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998, pemerintah belum serius melakukan upaya pemberantasan korupsi terhadap mantan Presiden Soeharto, keluarga dan kroninya. Baru pada era Presiden Jokowi,  pemerintahan menggugat secara perdata terhadap H M Soeharto, putra-putrinya  dan Yayasan Beasiswa Supersemar untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh negara.

Sangat tidak adil bila pemerintahan hanya mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita, berhenti pada upaya perdata, tetapi mengabaikan penyelesaian melalui pendekatan hukum pidana korupsi terhadap Siti Hardijanti Rukmana, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmojo, Siti Hedianti Soeharto, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih, yaitu dimintai pertanggungjawaban secara pidana sesuai dengan Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 dan UU Tipikor.

Upaya penuntutan secara TPK adalah kewajiban negara memenuhi salah satu tuntutan dan komitmen reformasi yang tertuang di dalam Tap MPR Nomor XI/MPR/1998, yang belum dipenuhi, maka ini adalah langkah tepat memulihkan wibawa negara, karena menyangkut penegakan prinsip konstitusi "setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" pasal 17 ayat (1) UUD 1945.

Putuskan PK jadi dasar pemidanaan

Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 140/PK/Pdt/2015 dalam perkara Gugatan PMH antara pemerintah RI melawan Yayasan Beasiswa Supersemar dan HM Soeharto serta putra-putrinya akan menjadi dasar dan alat bukti untuk memperkuat dugaan TPK yang diduga dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto, putra-putri dan kroninya, tinggal bagaimana  keberanian Jaksa Agung dan Kapolri atau KPK untuk memulai.

Kerugian negara akibat PMH yang dilakukan oleh Yayasan Beasiswa Supersemar, HM Soeharto dan putra-putrinya sesuai putusan PK MA RI No. 140/PK/Pdt/2015 dimaksud adalah sebesar US $ 315.002.183,- dan Rp. 139.438.536.678,56, wajib dibayar kepada negara.

Dengan demikian sikap pemerintahan era Presiden Jokowi berupa menuntut pertanggungjawaban hukum baik secara perdata maupun secara pidana terhadap mantan Presiden HM Soeharto dan putra-putri akibat penguasaan aset-aset negara atas nama Yayasan Harapan Kita, Yayasan Beasiswa Supersemar dan lain-lain merupakan suatu pendidikan politik yang sangat baik dan menjadi pelajaran berharga bagi para mantan Presiden dan Wakil Presiden RI agar tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan selagi berkuasa.

--- Simon Leya

Komentar