Breaking News

HUKUM Berani Ungkap Pemeras Walikota MS, KOMPAK Indonesia Apresiasi Pimpinan KPK dan Mabes Polri 25 Apr 2021 21:13

Article image
Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel de Sola. (Foto: Ist)
Selain memberi apresiasi, Aktivis HAM yang komit terhadap Pemberantasan Korupsi ini menyerukan beberapa poin kritis sebagai bentuk pernyataan sikap KOMPAK Indonesia.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Ketua Koalisi Masyarakat untuk Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia, Gabriel de Sola mengapresiasi sikap tegas dan cerdas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewas KPK dan Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo. 

Pasalnya, para penyidik lembaga anti korupsi tersebut berhasil mengungkap kasus dugaan pemeras Walikota Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, M.Syarial.

Menurutnya, KPK berinisial AKP SR yang diduga kuat memeras Walikota M.Syarial, bukan pertama kali terjadi.

Sebelumnya, pada tahun 2006 seorang Penyidik KPK RI, Suparman melakukan hal serupa.

"Oknum terduga terbukti memeras Saksi dan menerima uang. Akibat perbuatannya itu, ia diganjar hukuman delapan tahun penjara. Adapun Fakta lainnya adalah bocornya informasi OTT dan menghilangnya Barang Bukti yang mau disita KPK RI juga perlu ditindaklanjuti serius Dewan Pengawas KPK RI," ungkap Gabriel dalam keterangan tertulisnya kepada media ini, Jumat (23/4/2021).

Selain memberi apresiasi, Aktivis HAM yang komit terhadap Pemberantasan Korupsi ini menyerukan beberapa poin kritis sebagai bentuk pernyataan sikap KOMPAK Indonesia, yakni;

Pertama, mengapresiasi Pimpinan KPK, Dewas KPK dan Kepala Divisi Propam Mabes Polri Irjen Pol Ferdy Sambo, yang telah menangkap dan memproses hukum Penyidik KPK, AKP SR, yang terbukti memeras Walikota Tanjung Balai, Sumatera Utara.

Kedua, mendesak KPK untuk memberhentikan dan memproses hukum AKP SR.

Ketiga, mendesak Kapolri agar segera memecat AKP SR dari Polri dan memproses hukum AKP SR.

Keempat, mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk bergerak cepat mendampingi AKP SR agar menjadi justice collaborator dalam mengungkap Aktor Intelektual yang biasa mengatur pemerasan terhadap Pejabat baik Pusat atau Daerah yang dilaporkan Masyarakat atau Penggiat Anti Korupsi ke KPK RI.

Kelima, mendesak Dewan Pengawasan KPK RI untuk meminta pertanggungjawaban Pimpinan KPK RI, terkait bocornya informasi dan pemerasan yang dilakukan Oknum di KPK RI.

Keenam, mengajak Solidaritas Masyarakat dan Penggiat Anti Korupsi untuk mengawasi KPK RI dari upaya-upaya pembusukan lembaga Anti Rasuah KPK RI dengan target utama pembubaran.

--- Guche Montero

Komentar