Breaking News

OPINI Demokrasi Internal Partai dan Peran Negara 14 Apr 2021 17:48

Article image
Di beberapa negara, pengelolaan negara tetap berjalan oleh Administrasi Negara walaupun tidak ada pemerintah di negara tersebut selama berbulan-bulan.

Oleh Ignas Iryanto

 

SAYA termasuk satu dari banyak orang yang terkejut setelah membaca Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tahun 2020. Struktur dan distribusi wewenang dalam partai itu sangat mencengangkan. 

Bayangkan! Ketua Majelis Tinggi Partai adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umumnya adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), salah satu wakil Ketua Umum adalah Edhy Baskoro Yudhoyono, Ketua Fraksi Demokrat di DPR adalah Edhy Baskoro Yudhoyono. Itu strukturnya. 

Kewenangan yang absolut ada pada Ketua Majelis Tinggi Partai karena semua Ketua Lembaga Tinggi Partai dipilih oleh Ketua Mejelis Tinggi Partai, termasuk di dalamnya Mahkamah Partai, Dewan Pertimbangan Partai, Dewan Kehormatan Partai, dan Dewan Pakar Partai. Jika Ketua Majelis Tinggi Partai berhalangan, maka tugasnya dijalankan oleh Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai yaitu Ketua Umum Partai yang tidak lain adalah Agus Harimurti Yudhoyono.

Ada syarat-syarat untuk mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB), namun syarat-syarat itu bisa dianulir oleh Ketua Majelis Tinggi Partai, jika beliau tidak menyetujui adanya Kongres Luar Biasa. Jika satu orang bisa menganulir aspirasi banyak orang, sistem seperti ini apalagi jika bukan otoriter.

Saya sangat penasaran, bagaimana partai politik yang menjadi pilar utama dari kehidupan demokrasi politik ini bisa berfungsi optimal, jika interaksi intenal dalam partai politik sangat bernuansa otoriter dengan pemusatan kekuasaan pada seorang Ketua Majelis Tinggi seperti itu? 

Saya makin tercengang-cengang ketika diberi informasi bahwa proses perubahan AD/ART sebelumnya menjadi AD/ART tahun 2020 itu dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono bersama Agus Harimurti Yudhoyono, dan bukan melalui rapat-rapat dalam suatu Kongres Partai. Betapa absurdnya!! 

Namun, sabar dulu. Apakah yang seperti itu hanya terjadi di Partai Demokrat? Bagaimana dengan partai-partai lainnya? Bagaimana isi AD/ART dari PDI Perjuangan, Gerindra, dan Nasdem, di mana ada tokoh-tokoh super di sana dalam figur Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto, dan Surya Paloh? Semestinya ini bisa menjadi tesis yang menarik bagi mahasiswa Fisipol di mana pun. Indeks Demokrasi dari Partai Partai Politik Indonesia, bisa menjadi judul tesis bahkan disertasi yang menarik.

Jika terjadi konflik internal partai, selalu dikatakan bahwa konflik harus diselesaikan dalam partai politik dan dasarnya adalah AD/ART partai. Pertanyaannya, bagaimana mungkin konflik itu dapat diselesaikan secara fair jika isi AD/ART saja sudah melampaui standar fairness apapun? Bagaimana suatu kekuasaan absolut bisa bersifat adil dan seimbang jika konfliknya justru melibatkan dirinya?

Pertanyaan yang penting dan sentral sebenarnya, apakah negara boleh dan wajar bersikap buta dan tuli terhadap apa yang terjadi dalam partai partai politik kita, hanya dengan alasan bahwa itu adalah konflik internal?

Tentu negara tidak boleh masuk ketika sedang terjadi konflik karena hal itu menunjukkan intervensi negara dan presiden sering menjadi oknum tertuduh, namun negara bisa mencegahnya jauh sebelumnya, yaitu SEBELUM AD/ART itu disahkan dan dicatat dalam administrasi negara oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Hal ini menjadi sangat penting karena proses rekrutmen politik kita hampir seluruhnya lewat proses-proses dalam partai politik. Jika dalam partai sudah berlaku tradisi otoriter maka kader dari partai itu hampir pasti akan berperilaku otoriter dan absolut jika kemudian memegang kekuasaan politik nasional. Jangan lupa, power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely.

Karena itu, mencegah adanya absolutisme dalam partai politik berarti mencegah munculnya absolutisme dalam pemimpin politik nasional yang juga sekaligus berarti mencegah munculnya korupsi secara absolut. Jika mengabaikan hal ini, maka jangan heran setiap periode pemerintahan akan muncul koruptor-koruptor dari partai partai yang lagi berkuasa. Kita jadi saksi sejak periode Orde Baru, periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan juga muncul saat ini.

Negara Harus Mencegah Otoritarianisme dalam Partai Politik

Penulis sengaja menggarisbawahi kata Negara agar pembaca jelas bahwa yang penulis maksudkan bukan Pemerintah yang melakukannya. Mengapa? 

Pemerintah adalah suatu rezim eksekutif yang secara periodik terus berganti sesuai dengan siklus pemilu. Dia merupakan hasil dari pertarungan politik antar partai politik, yang semestinya memberi warna pemerintahan sesuai dengan warna ideologi politik partai tersebut, namun tetap berada dalam payung Negara Proklamasi 1945.

Sedangkan Negara adalah suatu sistem yang sangat lengkap yang terdiri dari perangkat hukum; dari ideologi dan Dasar Negara, Konstitusi Negara, UU Negara, lembaga yudikatif, lembaga legislative, Administrasi Negara, militer dan pemerintah.

Jadi Pemerintah hanya merupakan bagian dari Negara. Di negeri ini salah kaprah terjadi dari level awam bahkan sampai kalangan intelektualnya, yang sering menganggap Pemerintah dan Negara adalah sama dan sebangun. Bahkan Administrasi Negara sebenarnya bagian dari Negara dan bukan bagian dari pemerintah sean, karena Administrasi Negara adalah kelompok profesional yang bekerja buat Negara dan harusnya tidak tergantung pada pemerintah, yang terus-menerus berganti tersebut. 

Menyerahkan legalitas serta sahnya suatu Partai Politik: AD/ART dan Kepengurusannya kepada Pemerintah, jelas memancing intervensi atau minimal sangat mudah dituduh adanya intervensi, karena pemerintah, yang adalah hasil dari pertarungan politik antara partai, memiliki kepentingan politik atas partai apa saja, dalam kerangka strateginya mempertahankan kekuasannya, termasuk kepentingan atas Partai yang legalitasnya membutuhkan pengesahan. Yasonna Laoly sebagai Menkumham saat ini, jelas adalah kader PDI Perjuangan yang merupakan partai yang membentuk Pemerintahan saat ini. Jika keputusan legalitas semua partai politik diserahkan kepada Menkumham, tuduhan adanya intervensi adalah tuduhan yang wajar-wajar saja dan sulit untuk dihindari. Tuduhan yang sama pasti akan bermuara pada figur Presiden yang juga merupakan kader dari partai politik yang sama. Jadi semestinya, adalah salah secara sistemik jika menyerahkan legalitas suatu Partai Politik, Kepengurusan maupun AD /ART nya, kepada pemerintah.

Reformasi 1998 telah menghasilkan Mahkamah Konstitusi dengan tugas menguji konsistensi setiap UU atas Konstitusi, mengadili konflik antar Lembaga Negara serta menguji layak tidaknya suatu usulan Impeachment atas Presiden yang sedang bertugas. Pengujian atas sah-tidaknya suatu kepengurusan Partai Politik serta konsistensi isi dari AD/ART suatu Partai Politik terhadap dasar Negara, konstitusi dan UU Parpol, khususnya konsistensinya atas prinsip-prinsip demokrasi, dapat dipertimbangkan untuk dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 

Dengan menempatkan hal ini sebagai bagian dari wewenang Mahkamah Konstitusi, potensi atau bahkan tuduhan intervensi pemerintah atas pengesahan suatu Parpol tidak akan terjadi, dan posisi Parpol akan makin berwibawa karena pengesahannya dilakukan oleh suatu Lembaga Yudikatif yang sangat terhormat. Partai diposisikan menjadi lembaga Negara yang terhormat, di mana konflik di dalamnya harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. 

Jika itu dilakukan, maka Pendirian suatu Parpol, perubahan kepengurusan dan perubahan AD/ART suatu Parpol mendapatkan pengesahannya oleh Mahkamah Konstitusi dan setelah itu baru didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM yang mengadministrasikan kehadiran partai, pengurus dan AD/ART dalam lembaran Negara. 

Mahkamah Konstitusi melakukan fungsi Negara dalam bidang Yudikatif yaitu mensahkan suatu Parpol, baik pengurus maupun AD/ARTnya. Dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemenkumham melakukan fungsi Administrasi Negara sebagai bagian dari Pemerintah. Menteri sebagai bagian dari Pemerintah di kementerian, berfungsi untuk memastikan bahwa ASN sebagai bagian dari Administrasi Negara di kementeriannya melaksanakan tugasnya sesuai dengan UU terkait, dan hanya setelah memastikan hal tersebut produk dari pekerjaan ASN di kementeriannya dapat ditandatangani sebagai SK Menteri, misalnya.  

Tentu Menteri memiliki tugas lain yaitu mengevaluasi seluruh UU dan Peraturan di bawahnya yang terkait dengan Kementeriannya serta mengusulkan perubahan UU tersebut bersama lembaga Legislatif. Ini jelas tugas dari Pemerintah. Jika hal tersebut telah sah menjadi UU, maka itu kembali menjadi acuan kerja dari para ASN.

Para Aparatur Sipil Negara (ASN) memang selayaknya bekerja untuk Negara dan bukan untuk Pemerintah. Artinya, panduan pekerjaannya adalah UU yang ada dan bukan kemauan Menteri. Dalam hal ini, ASN berhak menolak kemauan Menteri, jika kemauannya jelas melanggar UU dan ini harus dibuat laporan penolakannya. Jika kemudian terjadi masalah, yang bertanggungjawab adalah Menterinya dan bukan sang ASN ini. Jika terjadi konflik dapat dibawah ke PTUN.

Netralitas ASN dalam politik yang selama ini didengung-dengungkan sebenarnya harus dimulai dari sana dan bukan hanya ramai pada saat pemilu. Netralitas ini dibutuhkan agar seluruh Administrasi Negara tetap dapat berjalan walaupun ada kekosongan pemerintahan karena persoalan politik. 

Di beberapa Negara, pengelolaan Negara tetap berjalan oleh Administrasi Negara walaupun tidak ada pemerintah di Negara tersebut selama berbulan-bulan. 

Konflik di Partai Demokrat

Kita semua menunggu apa ujung dari konflik di Partai Demokrat saat ini. Kita tahu ada KLB yang jelas illegal berdasarkan AD/ART 2020 yang aneh itu. Kita juga tahu bahwa pendaftaran kubu KLB di Kemenkumham sudah ditolak. Dan kita menunggu apa yang akan terjadi di Pengadilan Negeri maupun di PTUN.

Sebelum SK Kemenkumham keluar, penulis sudah yakin pasti ditolak. Mengapa? Karena Kemenkumham sudah keluarkan SK Pengesahan Kepengurusan kubu Cikeas dengan AD/ART 2020 sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain mengacu pada AD/ART tersebut.

Pertanyaannya: Mengapa AD/ART yang absurd tersebut, bisa disahkan oleh Kemenkumham. Jawabnya jelas, mereka hanya menjalankan tugas Administrasi. Tinggal melakukan check list lalu disahkan. Sama sekali tidak meneliti substansi dari AD/ART tersebut, bukan tugas mereka.

Ya benar, namun lalu menjadi tugas siapa? Tugas Pengadilan Negeri setelah terjadi konflik? Tulisan dari seorang yang bukan ahli hukum ini, mengusulkan agar itu menjadi tugas dari Lembaga Yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi dan kembalikan fungsi Kemenkumham, total sebagai lembaga Administrasi Negara. ***

*Penulis merupakan Aktivis Prodem masa Reformasi-Berlin, Ketua Wanhat Harimau Perubahan dan Spartan Nusantara.

Komentar