Sebelumnya, Bupati Robby sudah menyurati pihak PT. Pelni dan Dishub Provinsi NTT, yang intinya menolak KM Lambelu masuk ke Pelabuhan Lorens Say Maumere.

MAUMERE, IndonesiaSatu.co-- Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, berang terhadap kebijakan PT. Pelni dan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tengara Timur (NTT) yang  mengizinkan masuknya KM Lambelu ke Pelabuhan Lorens Say Maumere, Kabupaten Sikka, Senin malam (6/4/2020).

Kebijakan tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat Sikka pada khususnya dan NTT pada umumnya, karena diketahui terdapat penumpang kapal yang positif terpapar virus Corona (Covid-19).

Sebelumnya, Bupati Robby sudah menyurati pihak PT. Pelni dan Dishub Provinsi NTT, yang intinya menolak KM Lambelu masuk ke Pelabuhan Lorens Say Maumere.

Penolakan itu berdasarkan informasi bahwa di atas kapal terdapat penumpang yang positif Corona.

“PT. Pelni ini maunya apa? Dishub Provinsi di mana? Mereka itu yang izinkan kapal ini masuk ke sini. Ini mau bunuh kami di sini? Kita sudah bersurat, karena di atas kapal ada yang positif Covid 19,” ujar Bupati Sikka di Pelabuhan Lorens Say saat kembali memantau langsung kondisi penumpang KM Lambelu, Selasa (7/4/20) seperti dikutip Victorynews.com.

Menurut Bupati Robby, selain menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat, Rumah Sakit TC. Hillers Maumere juga tidak memilik peralatan yang lengkap untuk penanganan Covid-19.

“Beberapa dari penumpang malah nekat terjun ke laut. Kalau mereka mati, siapa yang bertanggung jawab? Karena kemanusiaan, akhirnya kita terima dan kita akan karantinakan di gedung Sikka Convention Center (SCC),” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Sikka juga meminta kepada pihak PT. Pelni Maumere agar KM Lambelu berlabuh sekitar 200 meter dari pelabuhan. Hal itu dimaksudkan agar pemerintah dapat mempersiapkan mobilisasi penumpang ke tempat karantina.

Sementara Wakil Ketua DPRD Sikka, Yoseph Karimianto Eri, dalam pernyataan kepada media ini mengapresiasi keputusan Bupati Sikka yang tetap menurunkan penumpang KM Lambelu dan menyediakan tempat karantina di SCC dan rumah jabatan (Rujab) Bupati.

"Ini keputusan beresiko dan dilematis. Namun, karena pertimbangan kemanusiaan, sehingga Bupati harus mengambil sikap dengan mengizinkan para penumpang turun disertai pemeriksaan setiap orang," puji Wakil Ketua DPRD Sikka yang kerap disapa Manto itu.

Dengan pertimbangan kemanusiaan oleh Bupati Sikka tersebut, Manto yang juga Ketua DPC PKB Sikka itu berharap agar semua proses karantina dilakukan sesuai dengan protokol penanganan Covid-19.

"Kami meminta agar Satgas Provinsi segera mengirimkan Alat Pelindung Diri (APD) ke Kabupaten Sikka guna penanganan lanjutan. Juga kepada orang tua maupun keluarga penumpang, diharapkan bersabar dan tidak saling menyalahkan," harap Manto.

"APD di Sikka masih sangat terbatas. Mohon Pak Gubernur NTT segera tanggapi persoalan yang dihadapi di Kabupaten Sikka," tandas Manto.

--- Guche Montero