Terlalu dini bahas capres-cawapres 2029. Masyarakat harus dipertontonkan kerja-kerja pro rakyat dan merakyat, sehingga akan menimbulkan semangat partisipasi publik.

Pemilu 2029 memang masih tiga tahun lagi, namun dinamika peta kekuasaan sudah mulai bergerak. Dukungan agar Prabowo Subianto melanjutkan kepemimpinan dua periode kian menguat. Namun, satu posisi krusial masih menjadi tanda tanya besar, kursi wakil presiden.

Menuju Pemilu 2029, Partai Gerindra mengusung kembali ketua umumnya Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus (PKB, PAN, Golkar, Demokrat, PSI) mendukung kepemimpinan Prabowo, namun posisi Cawapres masih cair.

PAN secara terang-terangan mendorong Zulkifli Hasan, sementara posisi Wakil Presiden saat ini Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping belum dikunci, memicu dinamika "menggantung" cawapres.

Sejumlah pengamat mengatakan, partai-partai berlomba-lomba mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo untuk mendapatkan efek ekor jas atau coattail effect, efek limpahan dari popularitas tokoh atau figur yang mendongkrak insentif elektoral bagi kandidat lain.

Namun, ada pula pakar yang menilai terlalu dini untuk membahas kontestasi 2029. Partai-partai seharusnya fokus bekerja menuntaskan janji kampanye serta mengabdi total kepada rakyat. Karena dinamika politik terlalu berlebihan akan mengganggu soliditas internal Koalisi Indonesia Maju Plus. Akibatnya, fokus koalisi terpecah ke agenda kompetisi 2029, dan lupa bekerja untuk rakyat.

Hal ini membenarkan studi ilmuwan politik Harold Lasswell dalam bukunya, Politics: Who Gets What, When, How (1936). Laswell mendefinisikan politik sebagai studi tentang pembagian nilai (kekuasaan, kekayaan, keamanan) dalam masyarakat, yakni bagaimana elit politik menggunakan kekuasaan untuk mendistribusikan sumber daya, dipengaruhi oleh simbol dan manipulasi, serta dampaknya terhadap struktur sosial.

Menurut Laswell, politik adalah milik kaum elit untuk mendapatkan nilai-nilai kesejahteraan dan nilai penghormatan dalam dan melalui kekuasaan. Karena itu kaum elit tersebut fokus pada momentum untuk meraih kemenangan dengan menggunakan berbagai cara untuk meraih kekuasaan.

Dalam konteks ini, untuk meraih kemenangan elektoral, para pemimpin merancang berbagai program populis. Program populis memang dapat meringankan beban ekonomi rakyat secara instan (jangka pendek), tetapi sering kali dirancang untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, bukan untuk kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan. 

Kita harus mengkritik gaya politik yang hanya dikuasai minoritas elit ini. Meminjam ahli ekonomi Adam Smith, negeri Indonesia bisa jadi dikuasai oleh "tangan-tangan tak kelihatan" (the invisible hands) yakni segelintir politisi mapan dan beruang. Mereka secara potensial dapat mengarahkan bandul perkembangan ekonomi dan politik bangsa ini demi kepentingan bisnis dan kekuasaan, namun jauh dari kepentingan rakyat.

Para kritikus berpendapat bahwa kerangka kerja politik ala Laswell akan mengabaikan peran pemilih dan warga negara biasa. Politik diperlakukan sebagai proses dari atas ke bawah, bukan partisipatif. Lasswell seharusnya memuat pertanyaan “Why” (mengapa), agar seorang politisi masuk ke ranah etika politik dan etika publik, sehingga ia memiliki mekanisme reflektif untuk menguji motivasinya berpolitik.

Para elit politisi negeri ini seharusnya fokus bekerja. Terlalu dini bahas capres-cawapres 2029. Masyarakat harus dipertontonkan kerja-kerja pro rakyat dan merakyat, sehingga akan menimbulkan semangat partisipasi publik.

Berpolitik secukupnya, mengabdi rakyat sepenuhnya. Suara rakyat harus dibayar tuntas melalui pengabdian dan pelayanan. Jika tidak dilakukan, jangan heran jika tingkat apatisme masyarakat semakin tinggi dalam pemilihan, karena kepercayaan mereka terhadap politisi dan sistem politik semakin memudar.

Salam Redaksi IndonesiaSatu.co