"Labuan Bajo sudah jadi tujuan internasional. Maka pemda, kepolisian, dan semua pihak harus siap melayani," ujar Menteri Tjahjo.

LABUAN BAJO, IndonesiaSatu.co-- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo mengunjungi beberapa layanan dasar di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (22/10/2020).

Unit pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Polres Manggarai Barat, jadi lokasi yang dikunjungi Menteri Tjahjo.

Menteri Tjahjo menekankan bahwa dirinya ditugaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memonitor dan membina daerah tujuan wisata.

"Labuan Bajo sudah jadi tujuan internasional. Maka pemda, kepolisian, dan semua pihak harus siap melayani," ujar Menteri Tjahjo saat kunjungan ke Kantor DPMPTSP Kabupaten Manggarai Barat, dalam rilis Humad Men-PANRB.

Manggarai Barat, khususnya di Kecamatan Labuan Bajo, menjadi salah satu dari lima destinasi wisata super prioritas. Selain Labuan Bajo, destinasi super prioritas lainnya yakni Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, dan Likupang.

Pemerintah menyiapkan pembangunan infrastruktur di Labuan Bajo, termasuk pada Taman Nasional Pulau Komodo.

Guna mendukung habitat asli hewan purba Varanus komodoensis, maka perlu dibangun infrastruktur untuk mendukung konektivitas guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam sektor pariwisata.

Hal tersebut tentu tidak terlepas dari peran penyelenggara pelayanan publik yang diberikan pemerintah setempat.

Peninjauan layanan publik itu diharapkan bisa mendorong peningkatan indeks pelayanan publik di dua unit layanan masyarakat tersebut.

Pasalnya, berdasarkan evaluasi tahun 2019 yang dilakukan unit kerja Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, DPMPTSP Kabupaten Manggarai Barat meraih kategori C- (Cukup). Unit tersebut mendapat nilai 2,48 dari skala 5.

Ada enam aspek yang dinilai yakni; inovasi, konsultasi dan pengaduan, sistem informasi pelayanan publik, sarana prasarana, profesionalisme SDM, serta kebijakan pelayanan.

Nilai tertinggi yang dicapai DPMPTSP Kabupaten Manggarai ada pada kebijakan pelayanan, yakni 2,95 dari skala 5. Sedangkan yang terendah ada pada aspek inovasi, dengan nilai 1,5.

Meski begitu, Menteri Tjahjo juga mengapresiasi beragamnya pelayanan yang diberikan Pemkab Manggarai Barat. Namun Menteri mengingatkan agar penyelenggara taat akan hukum dan menghindari suap atau gratifikasi.

"Di sini sudah cukup bagus. Pada 2019 ada 1.082 perizinan. Ini sudah merupakan daerah terbuka, tapi juga harus ketat dengan aturan," tegasnya.

Menteri Tjahjo yang didampingi Deputi bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa dan Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, juga meninjau beberapa layanan di Polres Manggarai Barat. Peninjauan tersebut fokus kepada layanan SIM.

Secara umum, Polres Manggarai Barat diketahui meraih nilai 2,55 atau dalam kategori C. Sementara untuk layanan SIM, mendapatkan nilai 2,87 dengan kategori C. Melihat hasil evaluasi tersebut, Menteri Tjahjo mendorong seluruh unit pelayanan agar meningkatkan kualitasnya, terlebih di masa pandemi Covid-19.

Kawasan Ekonomi Khusus

Selain menjadi kawasan super prioritas, Manggarai Barat juga menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang di dalamnya termasuk wilayah Taman Nasional Pulau Komodo.

Perkembangan KEK menjadi sebuah harapan pemulihan ekonomi nasional pasca-krisis. Pengembangan pariwisata di daerah menjadi prioritas untuk meningkatkan ekonomi daerah, sehingga berpengaruh kepada ekonomi nasional.

--- Guche Montero