Breaking News

HUKUM Kawal Kasus Dugaan Ijazah Palsu Walikota Batam, PADMA dan KOMPAK Indonesia Akan Datangi Mabes Polri dan KPK RI 15 Jun 2021 15:57

Article image
Tim PADMA dan KOMPAK Indonesia. (Foto: Ist)
Menurut dia, hal ini sangat penting, sebab berkaitan dengan integritas seorang pejabat publik.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia dan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia, akan menggelar aksi damai di Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Demikian hal itu disampaikan melalui keterangan resmi kepada media ini, Minggu (13/6/2021).

Dijelaskan, aksi tersebut terkait laporan Paul Lein terhadap dugaan ijazah palsu Walikota Batam yang sudah diproses di Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri.

“Laporan Paul Lein terhadap dugaan ijazah palsu Walikota Batam direspons cepat saat Kapolri masih menjadi Kabareskrim,” kata Direktur Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia, Gabriel Goa.

Gabriel mengaku, pihaknya telah mendampingi pelapor saat diperiksa penyidik Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri.

Selanjutnya, PADMA meminta penyidik dan Dirtipidum Mabes Polri segera memanggil dan memeriksa Walikota Batam, KPU dan Bawaslu Kota Batam periode sebelumnya serta memberikan klarifikasi resmi kepada publik terkait keabsahan ijazah S1 dan S2 Walikota Batam yang sudah menjadi dokumen resmi negara.

Menurut PADMA, KPU dan Bawaslu Kota Batam sekarang, tidak begitu saja meloloskan verifikasi administrasi hanya berpatokan pada ijazah SMA Walikota.

“Wajib hukumnya dimintai keterangan resmi Walikota Batam; mengapa tidak melampirkan ijazah S1 dan S2 karena pada periode sebelumnya dijadikan bukti administrasi hukum prasyarat di KPU dan Bawaslu dalam Pemilukada sebelumnya,” ungkap Gabriel.

Menurut dia, hal ini sangat penting, sebab berkaitan dengan integritas seorang pejabat publik.

Bukti lain, beber Gabriel, pemerintah pusat juga lewat surat resminya mencantumkan gelar S1 dan S2 Walikota Batam.

Gabriel mengapresiasi Kapolri yang merespon dan langsung menindaklanjuti laporan PauL Lein atas dugaan ijazah palsu Walikota Batam yang sudah diproses di Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri.

Ia menjelaskan, aksi yang akan dilakukan bertujuan untuk mengingatkan Kapolri agar mengawal penanganan perkara yang sedang diproses di Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri hingga terungkap tuntas.

“Kami mendesak KPU dan Bawaslu Kota Batam untuk bekerja profesional dan berintegritas terkait bukti-bukti administrasi hukum, dari Cakada yang diduga kuat diragukan keabsahan prasyarat administrasi hukumnya,” tegas Gabriel.

Ia juga mendesak Ketua DPR RI dan Ketua Komisi III DPR RI untuk mengawasi proses hukum yang sedang ditangani oleh Penyidik Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri.

Selain itu, Gabriel juga mendesak KPK RI untuk segera menindaklanjuti laporan LSM ‘Suara Rakyat Keadilan’ terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kota Batam serta menindaklanjuti OTT terkait tindak pidana korupsi gratifikasi.

“Kami juga mengajak partisipasi aktif masyarakat dan pejabat di Kota Batam dan BP Batam untuk menjadi Whistleblower bagi KPK RI dengan menggunakan fasilitas KPK RI Whistleblower’s System (KWS) http//kws.kpk.go.id atau call center KPK 198 atau WA 0811959575 atau 08558575575,” ajaknya.

--- Guche Montero

Komentar