Breaking News

KEAMANAN Kecam Terorisme di Poso, TPDI: Negara Jangan Diskriminatif 17 May 2021 21:09

Article image
Para korban dari aksi Terorisme Jaringan MIT di Poso, Sulteng. (Foto: Ist)
"Mereka seolah-olah paham titik lemah Negara dalam mengatasi terorisme, sehingga mereka masih terus melakukan aksi brutal dengan membunuh warga petani tanpa henti," ungkap Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Peristiwa pembantaian nyawa manusia, warga yang tidak berdosa di Poso dan sekitarnya, masih saja terus dilakukan oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT), dengan cara memenggal kepala lalu dibiarkan, sementara pelakunya lari ke hutan Poso.

Terbaru, aksi pembantaian terjadi pada Selasa (11/5/2021) di Desa Kalimango, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng) yang menewaskan empat warga (petani) dengan kondisi kepala dipenggal.

Aksi serupa, sebelumnya terjadi tanggal 27 November 2020, di mana Teroris MIT memenggal kepala satu keluarga dan membakar enam rumah tinggal di Desa Lembon Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, itupun masih meninggalkan duka dan trauma yang mendalam.

Terhadap peristiwa sadis tersebut, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)mengutuk dan mengecam keras aksi terorisme hingga menghilangkan nyawa manusia dengan kondisi mengerikan.

Dalam keterangan tertulis kepada media ini, Senin (17/5/2021), Koordinator TPDI, Petrus Selestinus menegaskan bahwa kelompok teroris MIT sepertinya  terus bermetamorfosa dan melakukan perlawanan terhadap komitmen nasional dan internasional Negara dalam menumpas aksi terorisme.

"Mereka seolah-olah paham titik lemah Negara dalam mengatasi terorisme, sehingga mereka masih terus melakukan aksi brutal dengan membunuh warga petani tanpa henti," ungkap Petrus.

Revisi Keputusan Politik Negara

Petrus menyebut, aksi terorisme MIT di Poso, telah berlangsung 10 tahun sejak 2011 hingga sekarang 2021, dang telah memakan korban ratusan nyawa; baik di pihak aparat TNI-Polri, Warga Sipil (Petani) tidak berdosa dan di pihak Teroris sendiri.

Namun demikian, kata dia, Negara membiarkan Poso menjadi 'Ladang Pembantaian', tanpa Presiden Jokowi membuat suatu Keputusan Politik Negara tentang operasi menumpas Teroris MIT di Poso, Sulteng, secara lebih tepat dan terukur demi melindungi Masyarakat Sipil dari ancaman teror pembunuhan.

"Warga Masyarakat di Poso dan sekitarnya mengalami tekanan secara psikososial dan psikologis, mereka melihat ada sikap dan kebijakan Negara yang diskriminatif dalam menghadapi Terorisme, di mana ketika ada Jenderal terbunuh di Papua, Presiden Jokowi cepat mengeluarkan "Keputusan Politik Negara" mengirim pasukan TNI-Polri dengan kekuatan penuh turun ke Papua," sentilnya.

Sementara warga Poso dan sekitarnya, lanjutnya, sudah 10 tahun lebih sejak 2011 hingga sekarang hidup dalam suasana mencekam, tertekan secara psikososial dan psikologis di tengah ancaman pembunuhan secara biadab oleh kelompok Teroris MIT, tetapi tidak ada Keputusan Politk Negara yang serta-merta dapat menghentikan aksi biadab Teroris MIT.

BNPT Harus Proaktif

Petrus menilai, Pemerintah tampak masih gamang atau setengah hati dalam melaksanakan Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Terorisme, khususnya di Poso yang sudah 10 tahun tidak berhasil menumpas jaringan teroris MIT.

"BNPT sebagai Lembaga yang diberi wewenang menyusun kebijakan dan program strategis nasional di bidang penanggulangan terorisme, belum maksimal melakukan peran kesiap-siagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi untuk Poso," nilai Advokat Peradi ini.

Di samping itu, lanjutnya, masih banyak persoalan lain seperti kompensasi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi para korban pembunuhan di Poso oleh Teroris yang prosedurnya berbelit -belit melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang kantornya hanya ada di Jakarta.

"Bersihkan Poso dan daerah sekitarnya dari aksi terorisme MIT dan hentikan Poso sebagai 'Ladang Pembantaian' atau 'The Killing Fileds' nyawa manusia yang tidak berdosa dan nyatakan secara tegas bahwa MIT adalah organisasi Teroris afiliasi ke ISIS sebagai ormas terlarang di Indonesia," desaknya. 

--- Guche Montero

Komentar