“Kami menyadari bahwa tidak akan selesai masalah PMI ini jika sindikat pengiriman pekerja undocumented itu terus terjadi,” kata Benny.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Ramdhani berkomitmen bahwa pihaknya akan segera membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan sindikat pengiriman pekerja migran non-prosedural (ilegal).

Hal itu disampaikan Benny usai melakukan kunjungan ke Kantor Komnas HAM, Selasa (16/6/20).

“Kunjungan kami ke Komnas HAM untuk menyatukan pemahaman terkait pembentukan satgas pemberantasan sindikat pengiriman pekerja undocumented. Ini akan dibentuk, bulan Agustus kita launching," kata Benny.

Ia mengakui bahwa rencana BP2MI membentuk satgas telah mendapat restu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Benny menerangkan bahwa Presiden meminta agar BP2MI bersama tim sungguh-sungguh menjalankan pemberantasan mafia migran demi melindungi para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Minggu lalu saya ketemu Presiden dan diperintahkan untuk sungguh-sungguh memberikan perlindungan kepada PMI. Dan Presiden setuju untuk membentuk satgas pemberantasan sindikat ini,” katanya.

Politis Hanura ini menjelaakan bahwa berdasarkan data yang ada di sistem BP2MI, tercatat ada 3,7 juta PMI.

Namun, kata dia, jika bertanya ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan didapatkan data 4,5 juta orang.

Angka itu akan kembali berbeda jika berdasarkan data dari World Bank, di mana akan didapatkan angka 9 juta PMI.

“Kami menyadari bahwa tidak akan selesai masalah PMI ini jika sindikat pengiriman pekerja undocumented itu terus terjadi,” imbuhnya.

“Kalau kita mengaminkan data World Bank, maka ada selisih 5,3 PMI yang tidak tercatat sistem BP2MI, diyakini 5,3 yang berangkat melalui non-prosedural, yang disebut PMI undocumented, dokumen tidak lengkap,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura ini.

Bangun Sinergi Perangi Sindikat

Terkait hal itu, Koordinator Divisi Kajian Pekerja Migran Indonesia, Yeriko Fernando
mengapresiasi komitmen Kepala BP2MI yang terus proaktif menyikapi persolan PMI.

"Pasific Studies mendukung langkah BP2MI dengan membentuk satgas pemberantasan sindikat pengiriman pekerja migran ilegal. Tentu hal ini harus didukung dengan sinergi lintas elemen agar berdampak efektif," ujar tokoh muda NTT ini.

Mantan Presidium Germas PP PMKRI 2006-2009 ini meminta BP2MI untuk terus bergerak melindungi PMI, baik melalui upaya-upaya preventif maupun penanganan hingga tahap rehabilitasi.

"Perlu dibangun sinergitas antar elemen dari Pusat hingga ke daerah guna bersama-sama memerangi sindikat pekerja migran ilegal sebagai kejahatan bisnis yang terjadi secara sistemik. Upaya preventif, penanganan hingga rehabilitasi perlu dipertimbangjan selain membentuk satgas," tandas Yeriko.

--- Guche Montero