Breaking News

REGIONAL KOMPAK Indonesia Minta Pemda dan DPRD Sikapi Lima Persoalan di Nagekeo 23 Apr 2021 10:48

Article image
Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel de Sola. (Foto: Dokpri GS)
"Pemerintah dan DPRD harus menjadi corong pembangunan dan aspirasi masyarakat," ungkap Gabriel.

NAGEKEO, IndonesiaSatu.co-- Koalisi Masyarakat untuk Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia menyoroti lima persoalan di Kabupaten Nagekeo yang mencuat ke publik.

Dalam keterangan tertulis kepada media ini, Kamis (22/4/2021), Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel de Sola membeberkan lima persoalan di Nagekeo yang perlu segera disikapi oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga DPRD, yakni; polemik lahan gedung DPRD Nagekeo yang hingga kini belum digunakan; tarik ulur pembangunan Waduk Lambo; persoalan korupsi; persolan perdagangan manusia (human trafficking); serta kinerja Lembaga DPRD.

Gabriel menegaskan bahwa persoalan yang sudah mencuat ke publik harus segera disikapi agar tidak menghambat pembangunan, mendukung kemajuan daerah, membenahi birokrasi serta menemukan solusi terhadap persoalan akut korupsi dan human trafficking.

"Pemerintah dan DPRD harus menjadi corong pembangunan dan aspirasi masyarakat," ungkap Gabriel.

Menurutnya, fasilitas umum (gedung DPRD, red) dan wacana pembangunan waduk Lambo tidak boleh menghambat kinerja lembaga dan kebutuhan masyarakat yang memiliki potensi pangan melalui pertanian (sawah). Pemerintah dan DPRS harus menjadi corong mindset perubahan dan pembangunan Nagekeo," kata Dewan Pembina PADMA Indonesia ini.

Menindak lanjuti lima kasus tersebut, KOMPAK dan PADMA Indonesia terpanggil untuk menggugah para pemangku kewenangan melalui beberapa poin rekomendasi;

Pertama, mendesak Pemda dan DPRD Nagekeo untuk segera menyelesaikan polemik gedung DPRD dengan mencari solusi bersama para pemangku adat dan tuan tanah dari Suku Lape.

Kedua, Pemda dan DPRD Nagekeo segera melakukan pendekatan dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan pembangunan proyek Waduk Lambo agar segera direalisasi guna mendukung prospek pertanian Nagekeo sebagai salah satu lumbung pangan NTT.

Ketiga, Pemda Nagekeo perlu bekerjasama dengan KPK RI untuk melakukan pencegahan korupsi di Nagekeo.

Keempat, Pemda Nagekeo segera bekerjasama dengan pihak Kemnaker RI dan BP2MI serta pihak swasta guna merealisasikan pembangunan Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia (BLK PMI) dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Mbay guna pencegahan arus perdagangan manusia (human trafficking) dan PMI non-prosedural (ilegal).

Kelima, mendesak Parpol untuk menindak tegas Anggota DPRD yang tidak melakukan fungsinya sebagai wakil rakyat dan mencopot mereka melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) maupun kebijakan internal Parpol untuk tidak membayar gaji mereka.

--- Guche Montero

Komentar