Indonesia ditantang untuk mempertahankan otonomi dan independensinya terkait preferensi kemerdekaan Palestina, termasuk mampu menjalankan politik bebas aktif dan memastikan kepentingan nasional terakomodasi.

Presiden Prabowo baru saja menghadiri konferensi perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian di Washington DC atas undangan resmi Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 19 Februari 2026. 

Board of Peace merupakan badan internasional yang diinisiasi oleh Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza dalam masa transisi pascakonflik.

Kita tahu bersama bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto termasuk salah satu pemimpin negara yang menandatangani BoP pada Kamis, 22 Januari 2026, di Davos, Swiss.

Dalam rapat perdana BoP di Washington D.C, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung perdamaian di Palestina dan solusi dua negara.

Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo, menyatakan kesiapan untuk mengirimkan hingga 8.000 personel pasukan perdamaian ke Gaza guna menjaga gencatan senjata dan mengawal masa transisi.

Indonesia ditunjuk sebagai Deputi Komandan (Wakil Komandan) BoP dalam struktur International Board of Peace. Ini dinilai sebagai bentuk pengakuan internasional terhadap reputasi pasukan dan diplomasi Indonesia.

Bergabungnya Indonesia ke BoP dipandang sebagai "manuver pragmatis" Prabowo untuk masuk ke dalam ruang keputusan global, memastikan suara kemanusiaan (Palestina) tetap terdengar di tengah kepentingan negara-negara besar.

Namun, pada saat serentak, keputusan Prabowo masuk BoP dikritik oleh masyarakat sipil dan pakar hubungan internasional. Keputusan Prabowo masuk BoP dinilai telah melanggar komitmen historis dan politik luar negeri Indonesia sejak Konferensi Asia-Afrika 1955.

Partisipasi Prabowo dalam BoP justru membuat Indonesia masuk ke dalam hegemoni politik Donald Trump yang cenderung mengabaikan hukum internasional. Terlebih lagi, BoP tidak mengakui secara tegas bahwa tindakan Israel di Palestina adalah penjajahan.

Ada pula yang mengatakan, momentum BoP adalah pintu bagi Prabowo untuk meloloskan kepentingan dan agenda ekonomi Indonesia.

Di satu pihak, kita mengapresiasi keputusan Indonesia masuk ke dalam BoP. Karena dengan “masuk ke dalam” Indonesia dapat terlibat aktif mengawasi dan merumuskan kebijakan yang menguntungkan Palestina.

Namun, pada saat serentak, Indonesia ditantang untuk mempertahankan otonomi dan independensinya terkait preferensi kemerdekaan Palestina, termasuk mampu menjalankan politik bebas aktif dan memastikan kepentingan nasional terakomodasi.

Saat ini, politik global dunia sedang bergeser paksa dari rule-based order (tatanan berbasis aturan) menuju power-based order (tatanan berbasis kekuatan). Aturan internasional tidak lagi dihargai, karena prinsip dasar hubungan multilateral adalah kepentingan negaranya, bukan kepentingan internasional berdasarkan prinsip keadilan dan perdamaian.

Posisi tawar Indonesia sebagai negara mayoritas Islam terbesar di dunia ditunggu untuk memastikan bahwa Board of Peace benar-benar menjadi alat perdamaian. Komitmen untuk kemerdekaan Palestina bukan sekadar bahasa permainan geopolitik atau gimmick semata. 

Kita tahu selama ini, sikap Amerika Serikat yang setia mendukung Israel melakukan invasi terhadap Hamas di Gaza, dengan jumlah korban mencapai 75.000 orang. Israel secara resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP) pada Rabu, 11 Februari 2026. Palestina tidak diikusertakan dalam BoP yang mencerminkan belum adanya politik pengakuan dari negara-negara terhadap keberadaan Palestina. 

Ingat perintah konstitusi kita. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan amanat konstitusi Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa "penjajahan di atas dunia harus dihapuskan".

Bung Karno menegaskan prinsip ini pada tahun 1962 dengan pernyataan ikonik: "Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel". Sikap ini menjadi landasan konsisten diplomasi Indonesia sejak masa awal kemerdekaan

Berbeda dengan Indonesia, Tahta Suci Vatikan telah menolak gabung BoP. Dalam konflik di Gaza, Vatikan telah menekankan sikap dan dukungannya kepada Palestina untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. 

Kata Sun Tzu dalam bukunya The Art of War:"Setiap pertempuran dimenangkan sebelum dilakukan". Jangan masuk ke ruang negosiasi tanpa riset data, penentuan target yang jelas, dan rencana cadangan. 

Indonesia harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam jebakan diplomasi simbolik yang justru tidak menguntungkan Palestina, bahkan Indonesia. Bergabung bukan berarti tunduk, kritik tetap perlu untuk menjaga marwah kebijakan luar negeri yang bebas–aktif dan humanis. 

Salam Redaksi IndonesiaSatu.co