Breaking News

TEKNOLOGI INFORMASI Pemerintah Pertimbangkan Aspek Geostrategis Lokasi Pusat Data Nasional 23 Apr 2021 16:35

Article image
Pertimbangan geostrategis akan dilakukan analisa, karena hal tersebut berkaitan dengan cross-border data flow, atau mengalirnya data lintas batas negara.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Pemerintah menetapkan lokasi pembangunan Pusat Data Nasional tidak hanya dilandasi pertimbangan aspek teknis dan keamanan saja. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan salah satu yang menjadi perhatian adalah aspek geostrategis.

"Jadi disamping pertimbangan-pertimbangan teknis yang disampaikan, tentu kita juga akan melihat titik-titik geostrategis, seperti misalnya salah satu di Batam," ujarnya saat meninjau rencana lahan lokasi pembangunan Pusat Data Nasional di Kawasan Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Jum'at (23/04/2021).

Menurut Menteri Johnny, pertimbangan geostrategis akan dilakukan analisa, karena hal tersebut berkaitan dengan cross-border data flow, atau mengalirnya data lintas batas negara. “Sehingga perlu mempertimbangkan plus dan minusnya. Selain itu, Kementerian Kominfo juga mempertimbangan aspek kawasan dalam rangka efisiensi flow data nasional,” tegasnya. 

Menteri Johnny merinci spesifikasi teknis Pusat Data Nasional yang akan dibangun dengan processor sebanyak 42 ribu cors dan kapasitas storage 72 petabyte.

"Jadi Pusat Data Government Cloud tier 4 standar global, prosesor 42 ribu cors dan kapasitas 72 petabyte atau hampir empat atau lima kali lipat dari jumlah kapasitas yang kita sudah gunakan saat ini. Karenanya nanti seluruh data nasional dalam rangka Government Cloud itu ada di sini," jelasnya. 

 

Dukung Satu Data Indonesia

Menkominfo menjelaskan sesuai amanat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Keputusan Presiden dan arahan Presiden Joko Widodo, Indonesia sudah seharusnya mempunyai Satu Data Indonesia. “Dalam kaitan dengan hal tersebut, pemerintah mengambil langkah untuk membangun Government Cloud atau Pusat Data Pemerintah,” paparnya.

Langkah itu diambil karena jumlah Pusat Data Pemerintah di Indonesia saat ini tidak sedikit dan dinilai tidak efisien. Menurut Menteri Johnny, total data baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjumlah 2.700 pusat data dan hanya sekitar 3% yang memenuhi global standart. 

“Hal itu berdampak pada sulitnya melakukan satu data melalui berbagai metode dan metodologi. Baik itu data cleansing, data cleaning, data dan interoperabilitas yang mengakibatkan kesulitan kita mempunyai satu data nasional dalam mengambil kebijakan-kebijakan publik, dalam merancang pembangunan yang berperspektif masa depan yang akurat," jelasnya.

Menurut Menkominfo langkah pemerintah untuk membangun pusat data nasional sudah tepat, karena pada satu titik tidak bisa balik lagi kecuali melanjutkan dan menyesuaikan untuk menghasilkan government cloud atau Pusat Data Pemerintah.

"Saat ini untuk pelayanan pemerintahan pusat dan daerah Indonesia menggunakan 24.700 aplikasi yang belum tentu semuanya efektif dan efisien, yang mengakibatkan belanja negara yang terlalu besar dialokasikan untuk membiayai pusat data yang begitu banyak, dan hanya sedikit yang memenuhi standart global," ungkapnya.

Selain itu, aplikasi yang begitu banyak dan tidak terkoordinasi berdampak pada efisiensi yang sangat besar. "Karenanya harus kita lakukan membangun Pusat Data Nasional dan mempunyai Satu Super Aplikasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah," tandas Menteri Johnny

Menkominfo berharap kepada para mitra, pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dan tentu kementerian dan lembaga di tingkat pusat agar pada saat akan dibangunnya satu Super Aplikasi dapat digunakan secara bersama-sama. Menteri Johnny juga mengajak seluruh elemen terkait untuk meninggalkan semua belanja yang tidak efisien yang selama ini dilakukan. 

"Karena yang pasti bahwa pusat data yang akan kita bangun adalah pusat data tier 4 itu pusat data dengan standar Global tertinggi di dunia, ini menurut standar-standar pusat data," harapnya.

Hingga saat ini pemerintah telah memutuskan memilih empat wilayah sebagai titik pembangunan Pusat Data Nasional, yakni di wilayah Jabodetabek yang berlokasi di Bekasi, calon Ibu Kota baru negara, Kota Batam dan Labuan Bajo.

Dalam peninjauan lahan rencana lokasi pembangunan Pusat Data Nasional, Menkominfo didampingi oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif, dan Direktur Layanan Aplikasi Pemerintah Bambang Dwi Anggono.

--- Sandy Romualdus

Komentar