Breaking News

HUKUM Pokja MPM Soroti Bungkamnya Kajari Ngada Tindaklanjuti Perkara TPPO 28 May 2021 20:55

Article image
Ilustrasi penegakan hukum. (Foto: Freepeck)
"Diharapkan agar dua institusi penegak hukum ini dapat sinergis hingga memenuhi rasa keadilan publik dan terutama korban TPPO. Kejari Ngada harus buktikan bahwa kebenaran Hukum tidak pandang bulu dan tidak tendensius guna melindungi pelaku TPPO," tegas V

NGADA, IndonesiaSatu.co-- Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngada, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga kini masih vakum 9menindaklanjuti proses hukum terhadap Berkas Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang telah diserahkan oleh Penyidik Polres Ngada dengan Nomor: BP/07/I/2021/Reskrim tertanggal 27 Januari 2021 (Tahap I).

Adapun Berkas Perkara tersebut merupakan hasil Penyidikan oleh Polres Ngada atas Laporan Susi Susanti Wangkeng pada tanggal 7 Agustus 2018 lalu, tentang mafia 'Perdagangan Orang' (human trafficking) yang terjadi pada tahun 2014 silam.

Sebagaimana telah diberitakan media ini, Susi Susanti Wangkeng merupakan warga Nila, kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, NTT, yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh kedua pelaku TPPO, Eustakius Rela (ER) mantan anggota DPRD Ende periode 2004-2009 dan Stanis Mamis.

Seturut Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan dengan Nomor Surat: SP2HP/01/I/Reskrim, dijelaskan rujukan Surat dimaksud yakni; Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Laporan Polisi Nomor: LP/81/VIII/2018/NTT/Res. Ngada tanggal 7 Agustus 2018; dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Dik/02.a/I/2021/Reskrim, tanggal 15 Januari 2021.

Rujukan tersebut menjadi alasan mendasar agar Kejari Ngada dapat menindaklanjuti Berkas Perkara tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Jika ada keluhan dalam pelayanan Penyidik, agar menghubungi Pos Pelayanan Polres Ngada, nomor telephon: 21110, atau menghubungi Penyidik Pembantu, BRIPKA Violent Tameno," demikian penutup Surat yang ditandatangani Kasat Reskrim (Selaku Penyidik), Ketut Rai Artika, SH, a.n Kapolres Ngada.

Segera Proses Hukum

Juru bicara tim Advokasi Kelompok kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM), Veronika Aja, mendesak agar pihak Kejari Ngada untuk segera menindaklanjuti Berkas Perkara oleh Penyidik Polres Ngada.

"Apresiasi untuk Penyidik Polres Ngada yang telah menyerahkan Hasil Penyidikan Perkara TPPO ke pihak Kejari. Tim menanti kelanjutan proses hukum oleh pihak Kejari hingga kejelasan putusan," ujar Vera kepada media ini, Kamis (27/5/2021).

Aktivis perempuan asal Nagekeo yang sejak awal terus berkomitmen mengawal kasus ini berharap sinergitas penegakan hukum di lingkup Polres dan Kejari Ngada.

"Diharapkan agar dua institusi penegak hukum ini dapat sinergis hingga memenuhi rasa keadilan publik dan terutama korban TPPO. Kejari Ngada harus buktikan bahwa kebenaran Hukum tidak pandang bulu dan tidak tendensius guna melindungi pelaku TPPO," tegas Vera.

Desakan senada disampaikan Advokat Pokja MPM, Greg R. Daeng yang sejak awal kasus melakukan investigasi dan pendampingan kepada korban.

"Penyidik Polres Ngada telah melimpahkan Hasil Penyidikan ke Kejari Ngada. Maka, saatnya Kejari Ngada tegakan hukum sesuai amanat UU TPPO dengan memproses hukum kedua pelaku TPPO," desak Greg.

"Atas nama panggilan kemanusiaan untuk keadilan dan HAM korban TPPO, kami akan terus mengawal kelanjutan proses hukum yang sudah sampai di meja Kejari Ngada. Jangan sampai Berkas Perkara di-peties-kan tanpa ada kepastiam hukum dan patut dicurigai Kejari Ngada melindungi pelaku TPPO," tambah Gabriel Goa selaku Dewan Pembina Hukum dan HAM Pokja MPM.

--- Guche Montero

Komentar