Breaking News

REGIONAL Respon Kematian TKI asal Nagekeo, Pokja MPM Minta Aparat Telusuri Perekrut dan PJTKI 23 Apr 2021 11:25

Article image
Jenazah Siprianus siap dipulangkan ke kampungnya di Nagekeo. (Foto: Ist)
Calon pekerja migran asal NTT, khususnya Nagekeo diingatkan agar mematuhi aturan dan tidak terjebak bujuk rayu jaringan mafia human trafficking sebagaimana yang menimpa Santi sebagai korban TPPO.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM) memberi atensi khusus terhadap persoalan meninggalnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nagekeo, Siprianus Tegu (38).

Diketahui, Siprianus  yang berasal dari Desa Kotakeo 1, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, NTT, meninggal di RSUD Embung Fatimah Batam, Kepulauan Riau, pada Minggu (18/4/2021) akibat penyakit TBC setelah dideportasi dari Malaysia sebagai TKI.

Penasehat Pokja MPM, Gabriel de Sola, menegaskan bahwa dari riwayat kepergian Siprianus ke Malaysia hingga akhirnya meninggal dunia di Batam perlu ditelusuri, dari prosedur perekrutan, perusahaan perekrut, hingga perusahaan tempat tujuan korban bekerja.

"Jika proses perekrutan hingga pengiriman ke Malaysia terjadi secara non-prosedural (ilegal), maka aparat penegak hukum perlu menelusuri pelaku perekrutan serta data valid terkait korban di Disnakertrans Nagekeo," desak Gabriel dalam keterangan kepada media ini, Rabu (21/4/2021).

Menurut Gabriel, hal itu menjadi atensi khusus mengingat angka PMI asal Nagekeo terus meningkat.

Pihaknya mempertanyakan, apakah almarhum benar direkrut oleh Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk bekerja di luar negeri?

Apakah almarhum sudah dipersiapkan kompetensinya di Balai Latihan Kerja (BLK) dan diproses resmi melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) sesuai amanat UU 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia?

Apakah di Nagekeo, kabupaten tempat kelahiran mantan Menakertrans Jakob Nuwawea, sudah ada BLK PMI dan LTSA yang dibangun pemerintah sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia? Apakah Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Migrasi Non Prosedural sudah terbentuk di Nagekeo?

"Jika angka PMI terus meningkat, berarti belum ada keseriusan pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi NTT dan Pemkab Nagekeo untuk membendung arus PMI dari sindikat Human Trafficking dan Migrasi Non Prosedural," sorot Gabriel.

Pembangunan BLK CPMI dan LTSA

Juru Bicara Pokja MPM, Vera Aja, menekankan bahwa pemerintah segera membangun Balai Latihan Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia (BLK-CPMI) dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Nagekeo.

"Menaker dan Pemkab Nagekeo segera membangun BLK-PMI dan LTSA di Mbay-Nagekeo agar dapat menyiapkan kompetensi CPMI dan mendukung proses legal," ujar Vera.

Tokoh perempuan asal Nagekeo ini juga mendesak Bupati Nagekeo untuk segera membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Nagekeo.

Selain itu, menurut Vera, pihaknya juga mendesak Pemkab dan DPRD Nagekeo untuk segera membuat Perda Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Migrasi Aman serta Gerakan Masyarakat Anti Human Trafficking dan Migrasi Aman (GEMA HATI MIA).

"Mengingatkan calon pekerja migran asal NTT, khususnya Nagekeo agar mematuhi aturan perundang-undangan dan tidak terjebak bujuk rayu Jaringan Mafia Human Trafficking sebagaimana yang menimpa Santi sebagai korban TPPO. Kejari Ngada segera beri kepastian hukum kasus TPPO," desak Vera.

--- Guche Montero

Komentar