Breaking News

EKONOMI Senator Angelo Nilai Rencana Kebijakan PPN Sembako Diskriminatif dan Tidak Adil 14 Jun 2021 16:29

Article image
Anggota DPD RI Dapil NTT, Angelo Wake Kako (AWK). (Foto: Ist)
Menurut Angelo, seharusnya yang perlu dipikirkan pemerintah adalah bagaimana daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga geliat ekonomi masyarakat terus berjalan.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil NTT, Angelius Wake Kako (AWK) menyoroti rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako sebagaimana muncul dalam draf RUU Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Senator muda yang akrab disapa Angelo itu menilai, kebijakan tersebut akan mengakibatkan naiknya harga kebutuhan pokok yang kemudian memicu turunnya daya beli masyarakat.

"Di tengah pandemi Covid-19 yang mencekik kondisi perekonomian masyarakat, pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang lebih berempati kepada masyarakat,” ujar Angelo kepada media ini, Senin (14/6/2021).

Menurut Angelo, seharusnya yang perlu dipikirkan pemerintah adalah bagaimana daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga geliat ekonomi masyarakat terus berjalan.

“Mestinya, yang perlu diusahakan pemerintah adalah subsidi, bukan kebijakan yang sebaliknya,” kata wakil rakyat dari NTT ini.

Angelo beralasan, berdasarkan berbagai kajian ekonomi yang ia pantau di beberapa pemberitaan, dampak dari pajak ini dapat mengarah pada inflasi, yang kemudian membawa efek yang menjalar kemana-mana.

"Jika pemerintah butuh pemasukan di masa pemulihan ekonomi ini, maka pajak yang harus dinaikkan adalah barang yang dikonsumsi kelas atas. Dalam hal ini, kenaikan PPh OP di atas Rp 5 miliar bagi orang super kaya dalam RUU KUP sudah benar dan patut didukung," sentilnya.

Seharusnya, kata dia, hal itu yang mesti direaliasikan dalam konteks pemulihan ekonomi di masa pandemi, bukan sebaliknya barang kebutuhan pokok yang menjadi konsumsi masyarakat kecil juga diikutkan.

Diskriminatif dan Tidak Pro-rakyat

Angelo menimpali, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat kecil ini terlihat gamblang ketika di sisi lain pajak PPnBM untuk produsen beberapa jenis mobil tertentu diturunkan hingga 0%. 

Selain itu, terangnya, di tengah pandemi ini pemerintah juga memberikan fasilitas Tax Amnesty.

"Tidak ada keadilan di sini. Masyarakat biasa yang terlambat membayar PPh 21 dikenakan denda, tetapi penimbun kekayaan kelas kakap malah diberi keleluasaan. Negara ini mau dibawa ke mana? Hukum kok diutak-atik sedemikian rupa untuk melayani elite dan mencekik rakyat,” sorotnya.

Sebagaimana diketahui, munculnya diskursus terkait pajak ini terjadi karena dokumen RUU KUP bocor ke publik yang membuat Menteri Keuangan, Sri Mulyani menghadapi berbagai macam kritikan. 

Belum dibahas bersama DPR, RUU tersebut sudah menjadi bulan-bulanan masyarakat Indonesia di media sosial dan pemberitaan.

Meski demikian, Angelo menilai, kebocoran bukan kata yang tepat, mengingat sudah sepantasnya kebijakan pemerintah diketahui oleh publik secara terbuka, agar mendapat check and balance yang memadai.

“Jadi tidak perlu disesali. Ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk lebih hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan ekonomi di masa pandemi ini," simpulnya. 

--- Guche Montero

Komentar