Breaking News

HUKUM Terindikasi terjadi Mafia Peradilan, KOMPAK Indonesia Desak MA Copot Ketua PN Bekasi 07 May 2021 09:19

Article image
KOMPAK Indonesia saat menggelar aksi. (Foto: Dok.KOMPAK)
"Kekayaan alam Blok Migas Jatinegara bukannya dinikmati oleh rakyat Indonesia, khususnya warga Bekasi, namun justru dinikmati oleh Perusahaan Asing," sentil Gabriel.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Pidato Perdana Ketua Mahkamah Agung (MA), Dr M.Syarifuddin pada tanggal 13 Mei 2020 lalu menekankan Pengawasan Demi Integritas Hakim.

"Aparatur MA dan Badan Peradilan jangan alergi pada pengawasan, karena bagi yang tidak mau diawasi justru perlu dicurigai dengan semboyan "yang bisa dibina kita bina, yang tidak bisa dibina dibinasakan saja", demikian penegasan Syarifuddin.

"Secara teori, pernyataan itu sangat menggugah sanubari pencari Keadilan di NKRI saat berhadapan dengan Mafia Peradilan. Namun fakta membuktikan sebaliknya, yakni di Pengadilan Negeri Kota Bekasi," sebut Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa kepada media ini, Rabu (5/5/2021).

KOMPAK Indonesia menyoroti indikasi mafia peradilan; mulai dari Ketua hingga Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Foster Oil & Energy Pte Ltd milik Riza Chalid dan putranya Mohammad Kerry Adrianto yang juga pemilik PT. GAPC tersangkut perkara Tindak Pidana Korupsi di PT. Asuransi Jiwasraya melawan PD Migas Kota Bekasi, yang sama sekali tidak memperlihatkan keberpihakan kepada kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Ketua PN Bekasi dan Majelis Hakim terkesan lebih memihak kepada perusahaan yang tersangkut dalam polemik kasus 'Papa Minta Saham' yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam proses pembelian saham PT. Freeport Indonesia oleh Pemerintah dan tersangkut pula dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di PT Asuransi Jiwasraya," sorot Gabriel.

Menurut Gabriel, sebagai anak bangsa seharusnya Ketua PN Bekasi dan Majelis Hakim wajib membela PD Migas Bekasi yang taat dan patuh pada Rekomendasi BPKP. 

"Kekayaan alam Blok Migas Jatinegara bukannya dinikmati oleh rakyat Indonesia, khususnya warga Bekasi, namun justru dinikmati oleh Perusahaan Asing," sesalnya.

Kekayaan alam bangsa Indonesia, lanjutnya, dikuras habis oleh para mafia migas dan hutangnya dibebankan kepada PD Migas Bekasi milik Bangsa Indonesia dan NKRI.

"Sungguh miris Pemkot Bekasi dibiarkan rugi dan kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud," ujarnya. 

Sadar akan dugaan kuat praktek kolusi antara Mafia Migas dengan Mafia Peradilan maka Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia menyatakan tuntutan:

Pertama, mendesak Ketua MA untuk segera mencopot Ketua PN Bekasi. 

Kedua, mendesak Komisi Yudisial dan Banwas MA untuk segera memeriksa dan menindak tegas Majelis Hakim yang menyidangkan perkara antara Foster Oil and Energy Pte. Ltd melawan PD Migas Kota Bekasi.

Ketiga, mendesak KPK RI untuk segera menindaklanjuti Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 07/KI/X/2020 dan Nomor: 08/KI/X/2020 yang sudah diterima di KPK RI tanggal 12 Oktober 2020 dan tanggal 15 Oktober 2020.

Keempat, meminta Dewas KPK RI mendesak Pimpinan KPK RI untuk menindaklanjuti surat Dewas KPK RI untuk segera memproses hukum Dugaan Kuat Tindak Pidana Korupsi Kasus Blok Migas Jatinegara.

--- Guche Montero

Komentar