Breaking News

OPINI Wajah Parpol: Antara (Konflik) Internal dan Pilar Demokrasi 09 Mar 2021 19:45

Article image
Apa manfaat proses sebelumnya di Kemenkumham jika tidak dapat memberikan keputusan akhir, justru malah menghadirkan resiko tuduhan adanya intervensi dari Pemerintah (Presiden)? Ini resiko yang tidak kecil dan dapat menciptakan instabilitas politik.

Oleh Dr. Ignas Iryanto

 

KONFLIK internal di tubuh partai politik (parpol) kembali terjadi di negeri ini. Walapun kubu Partai Demokrat meributkan seolah-olah ini hal khusus dan di awal-awal meminta Pemerintah melarang pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) oleh kubu Deli Serdang, kita semua tahu fakta fakta di bawah ini;

Pertama, fenomena ini sudah sering terjadi. Yang istimewa justru konflik internal di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) ketika Suryadi yang didukung Pemerintah Orde Baru berkonflik dengan kubu Megawati yang kemudian melahirkan PDI Perjuangan.

PDI yang merupakan wujud baru dari Partai Nasional Indonesia (PNI) bentukan Soekarno, sebenarnya pecah dalam berbagai partai pada masa awal-awal Reformasi.

Selain PDI dan PDI Perjuangan, juga ada beberapa partai lain seperti PNI, PNI Front Marhaenis, PNI Massa Marhaen, Partai Nasional Bangsa Indonesia. Bahkan memasuki pemilu kedua setelah reformasi, muncul pula Partai Demokrasi Pembaharuan, dan lain-lain.

Partai Golongan Karya (Golkar) sebenarnya contoh yang baik dari fakta bahwa tokoh-tokohnya yang tidak puas dengan Partai Golkar, membentuk partai baru tanpa ada kegaduhan politik yang siginifikan dan bahkan sempalannya berhasil menjadi partai besar seperti Nasdem, Gerindra, serta Demokrat sementara Hanura serta PKPI tidak begitu berkembang.

Demikian pula dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), berubah menjadi beberapa Partai baru, dan yang bertahan hingga kini yakni PKB, PAN dan PKS. Banyak yang lain yang "hidup segan mati pun tak mau."

Kembali kepada situasi terkini, bahwa Partai Demokrat sedang mengalami konflik internal dan terancam pecah, merupakan hal yang biasa-biasa saja. Tidak luar biasa!

Kedua, perpecahan yang didahului konflik internal, secara umum isunya yakni penyelamatan partai yang dianggap sudah melenceng dari Visi dan Misi awal di bawah komando pimpinan yang lagi memimpin. Cak Imin membawa isu tersebut, Laksamana Sukardi, Cs membawa isu tersebut ketika mendirikan PDP, dan lain-lain. Demikian juga saat ini kubu Deli Serdang membawa isu tersebut. Semuanya tidak baru; biasa-biasa saja.

Alhasil, kubu yang berkonflik, biasanya membuat KLB atau Musyawarah Luar Biasa (MLB). Selama ini tidak ada Pemerintah di bawah Presiden manapun yang melarang dilaksanakannya KLB atau MLB tersebut.

Karena itu, wajar sekali jika permintaan kubu Cikeas yang meminta agar Pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi melarang dilaksanakannya KLB, justru diacuhkan oleh Pemerintah.

Kini KLB telah dilaksanakan. Terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum versi Deli Serdang, dianggap oleh kubu Cikeas dan para pengamat tertentu sebagai bukti bahwa ada intervensi Pemerintah, dalam hal ini yang dimaksud adalah intervensi Presiden. Jabatan Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) makin menguatkan tuduhan itu.

Sepertinya mereka lupa akan sejarah, betapa pada konflik-konflik internal sebelumnya, justru di masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) misalnya, dua kubu yang bertikai sama-sama melaksanakan MLB.

Presiden SBY dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak melakukan intervensi. Jika Moeldoko sekarang adalah ketua KSP, dulu Cak Imin juga adalah Menterinya SBY. Dulu Cak Imin melakukan MLB tanpa restu Ketua Dewan Syuro, Gus Dur. Kini Johni Alen, Cs melaksanakan KLB tanpa restu Ketua Majelis Tinggi, SBY. Sepertinya, sama dan sebangun konstruksi konfliknya. Justru yang membedakan adalah bahwa Moeldoko 'orang luar' Partai Demokrat, sementara Cak Imin adalah ketua PKB.

Model Penyelesaian ala Sistem Politik Kita

Pada Senin, tanggal 8 Maret 2021, kubu Cikeas dengan seluruh pimpinan DPD telah mendatangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan membawa AD/ART Partai tahun 2020.

Intensinya tentu untuk menunjukkan kepada Kemenkumham bahwa KLB Deli Serdang tidak memenuhi prasyarat yang diatur dalam AD/ART itu sehingga harus dinyatakan illegal.

Kemenkumham tentu belum dapat memproses apapun, karena bagi mereka, belum ada konflik apa pun.

Dalam data kemenkumham, Pengurus PD adalah sesuai dengan struktur dalam kubu Cikeas, dan AD/ART yang berlaku yakni AD/ART tahun 2020, yang menurut keterangan telah didaftarkan pada bulan Mei 2020 lalu. Belum ada pihak yang datang mendaftar dengan versi yang lain, baik kepengurusan maupun AD/ART, sehingga belum ada konflik.

Kubu Deli Serdang semestinya akan datang ke Kemenkumham, jika mereka serius dengan KLB tersebut, dan mendaftarkan kepengurusan versi mereka dan mungkin juga dengan AD/ART versi mereka. Di sana baru ada konflik dalam kacamata Kemenkumham.

Tentu Kemenkumham punya dua pilihan; mengakui KLB dan menerima pendaftaran kepengurusan KLB dengan AD/ART dan mengeluarkan SK untuk itu, atau menolaknya dengan anggapan bahwa KLB itu illegal.

Persoalannya yakni terkait legalitas dan berdasarkan apa legalitas itu diklaim. Apapun keputusan Kemenkumham, pihak yang merasa dirugikan pasti akan menggugatnya di pengadilan.

Kelemahan Sistem Kita

Kemenkumham adalah bagian dari pemerintahan, bagian dari eksekutif. Menterinya adalah pembantu Presiden dan hanya bertanggung jawab kepada Presiden.

Dengan sistem seperti ini, tidak bisa tidak, Pemerintah (eksekutif) akan terlibat dalam konflik ini.

Dalam konteks Indonesia, sangat sulit dipercaya bahwa SK yang disusun oleh ASN, dibuat secara independen oleh perangkat Administrasi Negara tanpa campur tangan sang Menteri. Apalagi dalam UU ASN dikatakan bahwa ASN setia pada Pemerintah.

Jika Kemenkumham menerima pendaftaran kubu Deli Serdang dan Menkumham mengeluarkan SK untuk mereka, maka semakin kuat tuduhan bahwa Pemerintah melakukan intervensi dan tuduhan bahwa ini agenda Presiden akan makin kencang. Banyak rumor yang mengatakan bahwa dalam proses pertarungan untuk mendapatkan pengakuan dari Kemenkumham dan mendapatkan SK, terjadi lobby-lobby khusus level atas dengan biaya yang besar. Lucunya, lobby-lobby tersebut justru tidak akan memberikan hasil akhir, karena toh pihak yang dirugikan masih bisa mengajukannya ke pengadilan. Jika sudah sampai ke pengadilan, Kemenkumham akan mengatakan kita tunggu saja keputusan pengadilan.

Pertanyaan kunci di sini; apa manfaat proses sebelumnya di Kemenkumham jika tidak dapat memberikan keputusan akhir, justru malah menghadirkan resiko tuduhan adanya intervensi dari Pemerintah (Presiden)? Ini resiko yang tidak kecil dan dapat menciptakan instabilitas politik.

Sebuah Pemikiran Alternatif

Mengapa konflik itu tidak langsung ditangani oleh lembaga Yudikatif, bila perlu langsung Mahkamah Agung (MA) setelah legalitasnya diperoleh, barulah didaftarkan ke Kemenkumham, yang tidak punya pilihan lain selain mendaftarkan kepengurusan dan AD/ART yang sudah mendapatkan legalitasnya lewat keputusan Mahkamah Agung. 

Pemerintah dan Presiden terhindar dari tuduhan intervensi dan model-model gerakan massa atau lobby khusus, tidak perlu dilakukan di Kemenkumham. 

Tentu akan ada usaha lobby ke lembaga Yudikatif, namun Presiden lepas dari tuduhan intervensi. Prinsipnya; Partai Politik ke pengadilan untuk mendapatkan legalitasnya, baru setelah itu mendaftarkan diri ke Kemenkumham.

Partai Politik sebagai Pilar Demokrasi

Menimbang bahwa Partai Politik merupakan pilar utama dari kehidupan demokrasi negeri ini, maka pertimbangan MA dalam memberikan legalitasnya, bukan hanya soal produk akhir berupa susunan pengurus dan AD/ART, tetapi juga harus menilai proses yang terjadi; apakah demokratis atau tidak. Bahkan isi AD/ART semestinya juga dinilai; apakah sejalan dengan prinsip-prinsip demokraai atau tidak.

Jika proses pemilihan kepengurusan, proses penyusunan AD/ART serta isi AD/ART jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, maka Mahkamah Agung dapat menolak memberikan legalitasnya kepada kepengurusan suatu partai, atau malah kepada partai tersebut.

Dengan demikian, Kemenkumham sebagai bagian dari eksekutif hanya bertugas untuk mendaftarkannya sebagai Partai Politik dengan hak dan kewajibannya pada Negara, sekali lagi pada Negara dan bukan pada pemerintah. Bedakan itu! Termasuk hak pembiayaan Partai Politik oleh Negara. Pelaksanaannya dilakukan oleh Adminitrasi Negara yang menjadi bagian dari badan eksekutif.

Siapa tahu, gagasan ini bisa jadi pertimbangan ke depan.

***

(Penulis adalah Tokoh Diaspora NTT, tinggal di Jakarta)

Komentar