Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

KAWASAN Korupsi SDA Marak, KPK Ajak AMAN Perangi Bersama 15 Mar 2018 15:38

Article image
Kegiatan Rakernas ke-V AMAN di Sulawesi Utara (Foto: Dok. AMAN)
“Karena AMAN berada di seluruh Indonesia, dari ujung Sumatera sampai Papua, maka KPK ingin menjalin hubungan agar kampanye anti-korupsi termasuk korupsi SDA, bisa disalurkan lewat AMAN. Kami akan membuat forum anti-korupsi sehingga KPK dan AMAN bisa sali

SULAWESI, IndonesiaSatu.co-- Korupsi Sumber Daya Alam (SDA) menjadi fokus kajian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) saat menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V AMAN yang digelar di Wanua Koha, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (14/3/18).

Sesuai rilis yang diterima media ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN, Rukka Sombolinggi saat membuka ‘Dialog Umum Partisipasi Politik Masyarakat Adat’ mengatakan bahwa korupsi SDA begitu marak terjadi di Indonesia dengan masyarakat adat sebagai korban.

“Sudah menjadi realita bahwa korupsi SDA marak terjadi. Mayoritas korban adalah masyarakat adat,” ungkap Rukka.

Sementara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif mengakui bahwa korupsi di sektor kehutanan sangat merajela di Indonesia sehingga banyak merugikan masyarakat adat. Karena itu, hal tersebut kini menjadi fokus KPK. Menurutnya, ada dua kategori pelaku kejahatan tersebut.

“Konspirasi antara penguasa dan pengusaha. Dimana-mana kondisi itu terjadi di Indonesia. Pertama, biasanya tentang manipulasi perizinan. Kedua, tidak melaporkan hasil yang didapat atau mengurangi hasil yang didapat sehingga pajaknya berkurang, royaltinya berkurang,” kata Laode.

Ia juga menjelaskan bahwa menjelang Pilkada seperti sekarang ini lebih penting lagi.

“Biasanya, yang menjadi konsesi khususnya petahana yang mau maju di Pilkada, berjanji kepada pemodal bahwa jika nanti menjadi pemimpin, akan memberi izin mengelolah SDA atau pengadaan barang jasa,” nilainya.

Menyikapi persoalan korupsi SDA, KPK pun mengajak AMAN untuk bekerja sama.

“Karena AMAN berada di seluruh Indonesia, dari ujung Sumatera sampai Papua, maka KPK ingin menjalin hubungan agar kampanye anti-korupsi termasuk korupsi SDA, bisa disalurkan lewat AMAN. Kami akan membuat forum anti-korupsi sehingga KPK dan AMAN bisa saling sinergis dalam memerangi korupsi SDA,” ujar Laode di hadapan ratusan tokoh dan para penggerak masyarakat adat se-Nusantara yang hadir dalam kegiatan tersebut.  

Hadir bersama Wakil Ketua KPK yakni Direktur Litbang dan bagian pengaduan masyarakat. Laode kemudian langsung mempersilahkan peserta yang hadir untuk menyampaikan laporan terkait persoalan dugaan korupsi di daerah mereka masing-masing.

“Pelaporan kasus ke KPK ada formatnya dan tidak sulit, sehingga masyarakat adat pun bisa melakukannya. Terima kasih dan apresiasi kepada AMAN yang telah menginisiasi pertemuan tersebut. KPK berharap agar AMAN menjadi mitra strategis untuk kampanye anti-korupsi karena AMAN ada di mana-mana di seluruh Indonesia,” pungkas Laode.

Ketua Panitia Rakernas ke-V AMAN, Nedine Helena Sulu dan penanggungjawab acara, Arifin Monang dan Saleh I Yayat U Santi mengaku bangga dengan penyelenggaraan kegiatan Rakernas sehingga melahirkan rekomendasi penting berdasarkan hasil dialog dan kajian bersama. Terutama kehadiran KPK selaku lembanga pemberantasan korupsi yang langsung membangun kerjasama kemitraan dengan AMAN untuk memerangi korupsi SDA di Indonesia.

Sementara Ketua AMAN wilayah Nusabunga, Philipus Kami memberikan apresiasi kepada KPK dan menyambut baik kerjasama kemitraan terkait pencegahan dan penanggulangan korupsi SDA.

“Langkah konkrit oleh KPK dan AMAN diharapkan dapat membantu menciptakan iklim pemerintahan yang baik menuju Indonesia yang bermartabat, adil dan sejahtera. Maka, ke depan korupsi dalam bentuk apa pun harus dihindari dan diperangi bersama terutama oleh masyarakat adat yang selalu menjadi korban kebijakan,” tandas Philip.

--- Guche Montero

Komentar