Kunjungan Komisi IV DPR RI dan KSDAE Harus Tegas: Kembalikan Cagar Alam Mutis!
Perusahaan perkebunan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan semata. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan. Read more...
Adian menyatakan bahwa konflik yang terjadi saat ini banyak dipicu oleh tumpang tindih kebijakan, khususnya terkait status kepemilikan lahan antara masyarakat, perusahaan, dan negara. Read more...
Temuan ini menunjukkan bahwa berbagai kelompok orang yang berbeda-beda di tiap negara, mendukung pengurangan penekanan pada pertumbuhan ekonomi dan lebih fokus pada lingkungan. Read more...
Dalam riset NEXT Indonesia Center, Kabupaten Ciamis tidak dapat nilai lantaran pada tahun 2025 tidak menyampaikan data timbulan sampah di SIPSN. Read more...
Penurunan status Cagar Alam Mutis ke Taman Nasional tidak berdasarkan kajian ilmiah dan aspirasi masyarakat sehingga terkesan dipaksakan untuk tujuan komersialisasi (bisnis). Read more...
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini kelapa sawit tetap merupakan tanaman palma dalam kategori pertanian, bukan tanaman kehutanan. Read more...
Dari total timbulan sampah nasional sebanyak 20,4 juta ton di tahun 2025, sampah sisa makanan menjadi penyumbang terbesar dengan porsi mencapai 39,73%. Read more...
Uli mengatakan WALHI menegaskan bahwa aspek paling krusial dari kebijakan ini adalah keterbukaan informasi publik. Read more...
Bencana banjir yang terus berulang bukan lagi peristiwa musiman semata, melainkan akumulasi kegagalan tata kelola lingkungan dan kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Read more...
Diduga ada faktor lain yang memperkuat curah hujan monsun, yaitu fenomena CENS (Cross Equatorial North Surge). Read more...
Memasuki akhir Januari 2026, kejadian bencana di Indonesia masih didominasi oleh fenomena hidrometeorologi basah yang melanda sejumlah wilayah. Read more...
Pemanfaatan air tanah di Pulau Jawa sudah berada pada level eksploitasi masif. Read more...
Rapat membahas perkembangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo sejak Januari 2025, atau dua bulan setelah beliau dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Read more...
Praktik ini menciptakan kesan tebang pilih dan memperkuat kecurigaan bahwa hukum bekerja selektif, terutama ketika berhadapan dengan korporasi besar yang dekat dengan kekuasaan. Read more...
Belajar dari bencana Sumatera, Veronika mendorong Pemda dan DPRD TTU untuk duduk bersama membahas prioritas kegiatan dan anggaran untuk mendukung aksi nyata pelestarian lingkungan. Read more...
Kritik keras Uskup Timika terhadap oligarki dan kapitalis tersebut secara spesifik diarahkan pada kerusakan lingkungan di Papua. Read more...
Banjir di Sumatera ini bukan sekadar musibah,tetapi peringatan keras atas deforestrasi dan ketimpangan penguasaan tanah. Read more...
Bencana mungkin tidak bisa kita hindari, tapi risikonya bisa kita tekan. Dengan riset berbasis alam, early warning system, dan tata kelola yang benar, dampak bencana bisa kita kurangi. Read more...
Nasaruddin menjelaskan bahwa doktrin agama cenderung lebih mudah diterima masyarakat ketika dikaitkan dengan isu lingkungan. Read more...