Belajar dari bencana Sumatera, Veronika mendorong Pemda dan DPRD TTU untuk duduk bersama membahas prioritas kegiatan dan anggaran untuk mendukung aksi nyata pelestarian lingkungan.

KEFAMENANU, IndonesiaSatu.co -- Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Fraksi PDI Perjuangan Veronika Lake, S.ST, MM berharap pemerintah daerah Kabupaten TTU dapat memproritaskan kebijakan pengganggaran hijau (green budgeting) untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup, konservasi keanekaragaman hayati, dan mitigasi perubahan iklim.

Hal ini ditegaskan Veronika dalam Rapat Paripurna DPRD TTU di Kefamenanu, 29 Desember 2025. Bencana Sumatera, menurut Veronika, tidak lagi dikatakan sebagai bencana alam, tetapi bencana karena ulah manusia.

“Bencana di Sumatera disebabkan oleh perusakan hutan dan ekosistem di dalamnya. Hutan-hutan digunduli, tanpa ada peremajaan atau reboisasi. Kita tahu bersama, pepohonan dapat mencegah dan menahan banjir karena mampu menyerap air. Karena pohon-pohon sudah di tebang, ya banjir dan longsor leluasa merusak wilayah pemukiman manusia,” tegas Veronika.

Karena itu, belajar dari bencana Sumatera, Veronika mendorong pemda dan DPRD TTU untuk duduk bersama membahas prioritas kegiatan dan anggaran untuk mendukung aksi nyata pelestarian lingkungan.

Kebijakan green budgeting, jelas Veronika, merupakan kebijakan pengganggaran yang tepat, karena memasukan kegiatan dan alokasi anggaran pelestarian lingkungan, mulai dari tindakan edukasi (literasi kesadaran ekologis), tindakan mitigasi (pencegahan aksi perusakan hutan), dan tindakan kuratif (mengembalikan lingkungan yang rusak).

“Kita harus mulai berpikir jangka panjang untuk menyiapkan anggaran untuk mendukung aksi nyata pelestarian ekologis. Kegiatan pelestarian lingkungan tidak boleh dibaca sebagai tindakan seremonial atau kegiatan tambahan, tetapi merupakan proritas. Kita harus membuat aksi nyata untuk menjaga hutan dan lingkungan hidup,” jelas Veronika.

Saat ini, tambah Veronika, masyarakat TTU di pulau Timor mendapat masalah lingkungan yang serius seperti penebangan pohon secara liar, buang sampah sembarangan, ada pertambangan rakyat di wilayah aliran sungai, serta defisit air (dari mata air).

“Jika tidak ditanggulangi secara baik, maka bisa jadi “bom waktu” yang berujung pada bencana banjir, longsor, kekeringan ataupun masyarakat semakin kekurangan air. Karena itu, kebijakan green budgeting ini harus segera dilakukan,” papar Veronika.

Green budgeting, jelas Veronika, bisa menjadi salah satu prioritas isu dalam pembahasan RAPBD TTU atau APBD Perubahan 2026. Pemda, melalui SKPD, dapat memsukan item kegiatan dan dukungan anggaran untuk mendukung pelestarian alam. Pemerintah dapat menggelar kegiatan literasi kesadaran ekologis kepada anak-anak muda TTU agar mencintai alam, dan menjaga kelestarian serta kebersihan lingkungan.

“Selain itu, pemerintah daerah dapat mengambil tindakan nyata untuk menjaga kelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS), melakukan reboisasi (hutan/lingkungan yang dirusak), pengelolaan limbah, dan pengadaan barang-barang yang ramah lingkungan. Dalam kegiatannya, kita harus melibatkan partisipasi masyarakat agar ada rasa memiliki lingkungan,” ujarnya.

Veronika melanjutan, pemda juga dapat menyiapkan kebijakan jangka panjang tata ruang hijau di Kota Kefamenanu. Hal ini penting untuk menjamin keseimbangan ekosistem, resapan air, kualitas udara, estetika kota, serta fungsi sosial dan rekreasi bagi masyarakat, mencakup RTH publik (taman, hutan kota) yang dikelola Pemda dan RTH privat (taman pribadi) yang dikelola warga/swasta.

“Sekarang saja jika hujan lebat, beberapa jalan wilayah perkotaan genangan airnya tidak cepat surut. Artinya, desain atau masterplan tata ruang hijau di TTU hal urgen yang harus dipastikan dan diaplikasikan,” lanjutnya.

Karena itu, Veronika Lake berharap, Pemda dan DPRD TTU dapat duduk bersama untuk membangun komitmen penuh mendukung kebijakan penganggaran hijau.  Komitmen ini akan tercermin dalam penyusunan APBD yang mengintegrasikan pelestarian lingkungan ke dalam setiap pos anggaran (pendapatan dan belanja).

“Setelah penyusunan, pemda segera mengeksekusi kebijakan green budgeting, pada saat serentak DPRD akan menjalankan tugasnya untuk memastikan komitmen ini terwujud dalam kebijakan fiskal daerah yang berwawasan lingkungan,” kata Veronika.

Veronika menambahkan, penambahan green budgeting untuk pelestarian lingkungan sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDI Perjuangan.

“Ibu Ketua Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan instruksi ideologis kepada seluruh kader partai agar menjalankan peran sebagai “Pandu Ibu Pertiwi”. Instruksi tersebut menegaskan kewajiban kader untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan, kelestarian lingkungan, dan keadilan bagi rakyat,” ketika diwawancara IndonesiaSatu.co di Jakarta, Minggu (11/1/2026).

---Hendrik Penu