Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa visi besar yang ingin dicapai dalam pembanguna SDM adalah pendidikan bermutu untuk semua, layanan diperluas tidak hanya schooling (sekolah) tetapi juga learning (pembelajaran).

JAKARTA, IndonesiaSatu.co  - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bekerja sama dengan CNBC Indonesia menggelar Sarasehan 100 Ekonom pada Selasa (28/10/2025) dengan tajuk “Resiliensi Ekonomi Domestik sebagai Fondasi Menghadapi Gejolak Dunia”.

Acara Sarasehan 100 Ekonom 2025 tersebut dibuka dengan pidato sambutan dari Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti.

Ada beberapa klaster yang menjadi topik dalam bahasan dalam Sarasehan 100 Ekonom tersebut. Satu di antaranya yaitu klaster tentang ”Sumber Daya Manusia dan Kesehatan”. Topik ini menghadirkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti dan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bayu Teja Muliawan.

Dalam pemaparannya, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa visi besar yang ingin dicapai dalam pembanguna SDM adalah pendidikan bermutu untuk semua, layanan diperluas tidak hanya schooling (sekolah) tetapi juga learning (pembelajaran).

Learning pertama melalui pendidikan non-formal adalah penyetaraan paket C/B/A bukan soal kepintaran namun waktu. Akses to learning diperluas dan mendukung homeschooling untuk yang tidak bisa belajar secara formal, seperti atlet.

Menurut Abdul Mu’ti angka putus sekolah tidak melulu soal ekonomi namun ada faktor kultural seperti pernikahan dini dengan angka yang tinggi. Pembelajaran jarak jauh menjadi alternatif solusinya untuk tetap mendapat ijazah yang diakui.

Selain itu dilakukan juga pendekatan partisipasi semesta, yaitu pendidikan tidak selalu di dukung pemerintah untuk mewujudkan infrastruktur sekolah. Kesadaran kolektif sangat penting untuk mewujudkan pendidikan.

Abdul Mu’ti mengemukakan 4 strategi mendukung vokasi, yaitu pertam, SMK 4 tahun dengan 1 tahun persiapan kerja. Kedua, SMK berbasis keunggulan lokal (program keahlian yang ada muatan lokalnya-sesuai dengan keunggulan daerah). Ketiga, kemitraan dengan industri by order. Keempat, kerja sama ke luar negeri.

Pada sesi diskusi Abdul Mu’ti menanggapi dua pertanyaan ekonom. Pertama yaitu Prof. Irwan Trinugroho dari Universitas Sebelas Maret yang menanyakan strategi untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru serta regulasi dan implementasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang sudah dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru adalah dengan pemenuhan kualifikasi guru sesuai dengan regulasi untuk itu diberikan beasiswa. Selain itu, juga dengan melakukan program PPG, dan pelatihan guru yang berkesinambungan.

Sementara itu, Dosen Universitas Indonesia, Ninasapti Triaswati menanyakan cara kualitas dan cara agar BOS tidak disalahgunakan.

Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa bantuan untuk siswa dalam bentuk PIP dan KIP akan menggunakan data DTSEN. Selain itu juga ada beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), dan dana BOS untuk sekolah.

Lebih jauh Mu’ti menjelaskan bahwa aloksai dana BOS saat ini juga sudah ditentukan untuk apa saja. Karena itu, dana BOS tersebut boleh digunakan sebagian untuk menggaji guru honorer serta untuk kegiatan ekstrakurikuler, sehingga mudah memonitor-nya karena sudah ditentukan penggunaannya.

Kemudian dana BOS majemuk saat ini juga besarannya tidak seragam untuk setiap daerah bergantung tingkat kemahalan, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Hasil kinerja Kemendikdasmen dalam setahun ini sudah terlihat dari berbagai survey yang dilakukan oleh berbagai pihak atas dampak dari program yang dijalankan.

Distribusi Tenaga Kesehatan yang Masih Kurang

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bayu Teja Muliawan mengemukakan bahwa untuk mencegah stunting, Kementerian Kesehatan mempunyai beberapa program peningkatan kesehatan ibu-anak seperti pemeriksaan berkala ibu hamil, imunisasi, cek kesehatan gratis, dan lainnya yang dilakukan oleh Puskesmas.

Sedangkan untuk layanan sekunder yang dilakukan Rumah Sakit ada program kesehatan kanker, jantung, struk dan uronefro.  Sementara itu untuk obat-obatan, bahan bakunya sudah diproduksi di dalam negeri.

Bayu juga menyadari jumlah dan distribusi tenaga kesehatan masih kurang sehingga diatasi dengan penempatan khusus, pendayagunaan dokter spesialis lewat beasiswa dan hospital based.

Pada sesi diskusi Prof. Hasbullah Thabrany, Guru Besar Universitas Indonesia menanyakan cara mendapatkan pendanaan yang memadai agar outcome-nya bagus.

Sementara Prof. Dr.sc.hum. Budi Aji menanyakan tentang pemanfaatan data kesehatan untuk intervensi kesehatan dan bagaimana program MBG dalam menangani stunting.

Pertanyaan terakhir datang dari Ery Setiawan-Project Director ThinkWell yang menanyakan strategi memitigasi anggaran kesehatan yang mengalami pemotongan.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, Bayu menjelaskan bahwa karena anggaran terbatas maka pendanaan difokuskan pada program prioritas dan biaya operasional.

Program prioritas misalnya untuk pendanaan Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), program obat dan vaksin, pendidikan dokter spesialis, penyediaan dokter dan penempatan dokter, dan cek kesehatan gratis serta peningkatan kelas Rumah Sakit. Sementara untuk KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-Nefrologi) dilakukan juga dengan pinjaman sebagai salah satu sumber pendanaan.

Terkait data data yang banyak di puskesmas, Bayu mengatakan, dilakukan simplifikasi dan integrasi dari data-data tersebut menjadi satu data sehat yang digunakan untuk pelayanan kesehatan (data individu personal, data pemerintah untuk pengambilan kebijakan, dan data antar komunikasi kesehatan).

Sementara itu indikator indikator tahunan dan 5 tahunan menjadi dasar dan intervensi kesehatan. Sementara untuk pendanaan berubah dari mandatory spending ke money follow program, jadi efektivitas intervensi program menjadi penting.

Bayu menegaskan bahwa program kerja di 2026 yang utama adalah cek kesehatan gratis, meningkatkan status Rumah Sakit terutama di wilayah 3T, pemberantasan TBC, 4 penyakit katastropik disiapkan pelayanannya di daerah, memenuhi puskesmas dengan alat terstandar sehingga bisa melakukan pemeriksaan deteksi dini dan program promotive-prefentif, memenuhi kebutuhan laboratorium masyarakat, dan memenuhi distribusi tenaga kesehatan. *

--- F. Hardiman