INFRASTRUKTUR Apresiasi Program IJD Kementerian PU, Senator AWK: Menjawabi Kebutuhan Pembangunan Jalan Strategis di Flores 18 Nov 2026 19:40
Menurut AWK, Komite II DPD RI memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat termasuk mendorong para kepala daerah untuk meminta surat pernyataan dukungan terhadap usulan pembangunan jalan melalui pro
JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Wakil Ketua I Komite II DPD RI, Angelius Wake Kako, S.Pd.,M.Si, mengapresiasi program Inpres Jalan Daerah (IJD) yang dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan di daerah, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Menurut Senator AWK, program tersebut dapat mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Selasa (17/11/026), Senator AWK mengungkapkan bahwa keterlibatan sejumlah Anggota Komite II DPD RI dalam memberikan dukungan terhadap program IJD merupakan bentuk komitmen lembaga dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah.
Menurutnya, Komite II DPD RI memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat termasuk mendorong para kepala daerah untuk meminta surat pernyataan dukungan terhadap usulan pembangunan jalan melalui program IJD.
“Saya menyampaikan bahwa keberadaan program IJD patut disyukuri, khususnya dalam situasi keterbatasan fiskal yang sedang dihadapi oleh banyak pemerintah daerah. Melalui program ini, pemerintah pusat dapat mengambil peran lebih langsung dalam mendukung pembiayaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di daerah sehingga kebutuhan konektivitas yang belum mampu ditangani melalui anggaran daerah tetap dapat diperjuangkan,” ujar AWK.
Lebih lanjut, Senator asal NTT itu memaparkan sejumlah ruas jalan di Provinsi NTT yang telah dilakukan pernyataan dukungan untuk masuk dalam program IJD, khususnya di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Nagekeo.
“Saya mengapresiasi Kementerian PU karena telah menyetujui usulan pekerjaan jalan Kaliwajo-Woloara di Kabupaten Sikka. Saya juga tetap meminta perhatian untuk usulan dari Kabupaten Sikka antara lain Jalan Talibaru–Napung Mali dan pembangunan jalan lingkar luar yang mencakup wilayah Kecamatan Alok Timur dan Alok Barat," benernya.
Sementara itu, lanjut dia, di Kabupaten Nagekeo sejumlah ruas jalan yang diusulkan dan perlu menjadi perhatian meliputi: Mauponggo–Ngera–Puuwada, Sawu–Mulakoli, Aemali–Danga dan Raja–Maunori. Ruas-ruas tersebut memiliki arti penting dalam memperkuat aksesibilitas masyarakat mendukung mobilitas ekonomi,” ujarnya.
Senator AWK juga menyampaikan terima kasih atas peningkatan alokasi anggaran yang cukup signifikan dengan proyeksi mencapai Rp 547 miliar.
Ia berharap peningkatan anggaran tersebut dapat memberikan ruang lebih besar untuk merealisasikan berbagai usulan pembangunan jalan yang sebelumnya telah diperjuangkan dan ditandatangani bersama para kepala daerah.
Selain program IJD, Wakil Ketua Komite II DPD RI itu juga menyampaikan apresiasi atas pembangunan jalan pantai utara (Pantura) Flores yang menghubungkan Labuan Bajo-Maumere yang akan rampung tahun 2028.
“Pembangunan jalur Pantura Flores menjadi harapan baru bagi masyarakat karena akan membuka konektivitas yang lebih baik di sepanjang wilayah utara Pulau Flores. Dengan adanya jalan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru, memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan akses masyarakat terhadap pusat pelayanan publik serta membuka peluang pengembangan potensi pariwisata dan sektor unggulan daerah,” apresiasinya.
Pada kesempatan yang sama, Roy Rizali Anwar selaku Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, menyampaikan bahwa dukungan dari DPD RI merupakan bagian penting dalam sistem pengusulan dan penguatan pelaksanaan program pembangunan jalan daerah.
Terkait pembangunan jalan lintas utara Flores, Dirjen Bina Marga menjelaskan bahwa penanganan ruas tersebut saat ini sedang dilaksanakan secara bertahap melalui program IJD.
Sementara itu, untuk sejumlah segmen lainnya, pemerintah merencanakan penggunaan skema pembiayaan melalui pinjaman luar negeri agar pembangunan dapat terus dilanjutkan sesuai tahapan dan kebutuhan penanganannya.
--- Guche Montero
Komentar