"Polda NTT tetap dengan spirit 'melindungi perempuan dan anak, memberantas perdagangan orang, menegakkan keadilan'," kata Djafar.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-– Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT kembali menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Kamis (12/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, penyidik Ditres PPA dan PPO Polda NTT menyerahkan seorang tersangka berinisial HM alias Horas Marpaung beserta barang bukti kepada pihak kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.

Penyerahan Tahap II dilaksanakan oleh Kanit 3 Subdit 3 Ditres PPA dan PPO Polda NTT, AKP Djafar A. Alkatiri, S.H., bersama tim penyidik. Kegiatan berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kupang mulai pukul 11.00 hingga 14.15 WITA dan berjalan dengan aman serta lancar.

Tersangka dipersangkakan melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana disesuaikan melalui Pasal VII angka 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara itu, terhadap dua tersangka lainnya, yakni Alfonsius Manek Leki Bain dan Agustinus Leki, penyerahan Tahap II belum dapat dilaksanakan karena keduanya tidak menghadiri panggilan penyidik untuk pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti.

Penyidikan Terus Dikembangkan

Tidak berhenti pada penyerahan tersangka dan barang bukti, penyidik Ditres PPA dan PPO Polda NTT juga masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap perkara tersebut.

Dari hasil pengembangan penyidikan, tidak menutup kemungkinan akan ditemukan keterlibatan pihak-pihak lain yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka baru, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan korporasi dalam rangkaian tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Selain itu, penyidik juga akan mendalami kemungkinan adanya aliran dana atau hasil keuntungan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, yang berpotensi mengarah pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pendalaman ini dilakukan guna mengungkap perkara secara menyeluruh, tidak hanya terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat secara langsung, tetapi juga terhadap pihak lain yang diduga turut berperan, memfasilitasi, memperoleh keuntungan, maupun menikmati hasil dari tindak pidana tersebut.

Ditres PPA dan PPO Polda NTT menegaskan komitmennya untuk terus menangani perkara TPPO secara profesional, transparan, dan tuntas, serta memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Polda NTT tetap dengan spirit 'melindungi perempuan dan anak, memberantas perdagangan orang, menegakkan keadilan'," kata Djafar.

--- Guche Montero