"Selain sinergitas TNI-Polri, kami berharap dukungan segenap komponen, baik instansi pemerintah maupun seluruh masyarakat," ajak Kapolda NTT.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT), Irjen Pol Drs. Johanis Asadoma, mengungkap dua tantangan tugas yang akan dihadapi ke depan yaitu terkait langkah penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di NTT dan suksesi Pemilihan Umum (Pemilu 2024) mendatang.

Oleh Karena itu, Kapolda NTT mengharapkan sinergitas TNI-Polri agar bersama-sama menanggulangi kedua tantangan tugas tersebut.

"Di Hari Bhayangkara ke-77 ini, kita butuh sinergitas dalam menghadapi tantangan tugas yang serius ke depan, yakni bagaimana mencegah dan menanggulangi TPPO dan mengawal Pemilu 2024," kata Kapolda Johni pada perayaan HUT Bhayangkara ke-77 tahun 2023 yang digelar di alun-alun Rujab Gubernur NTT, Sabtu (1/7/2023).

Selain sinergitas TNI-Polri, Kapolda NTT mengharapkan dukungan dari semua komponen bangsa, instansi pemerintahan dan masyarakat.

"Selain sinergitas TNI-Polri, kami berharap dukungan segenap komponen, baik instansi pemerintah maupun seluruh masyarakat," ajak Kapolda.

"Selain penanggulangan TPPO, juga dalam menghadapi Pemilu 2024, kita ingin semuanya berjalan damai dan aman menuju Indonesia maju. Butuh kerja sama segenap komponen, sebab tidak bisa hanya satu institusi, baik TNI maupun Polri, tetapi kerja sama semua pihak," harap Kapolda NTT.

PADMA Indonesia Apresiasi Komitmen Kapolda NTT

Komitmen Kapolda NTT terkait penanggulangan TPPO mendapat apresiasi dari Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia.

Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel Goa, mendukung komitmen Kapolda NTT yang mau bersinergis dengan TNI dalam menyikapi persoalan TPPO di NTT yang masih termasuk kategori Darurat Perdagangan Manusia (Human Trafficking).

"Semoga komitmen sinergitas antara institusi Polri dan TNI dapat berdampak nyata dalam mencegah, mengatasi dan menanggulangi persoalan TPPO di NTT," dukung Gabriel.

"Diharapkan agar upaya penegakan hukum menjadi salah satu perhatian serius Kapolda NTT, terutama dalam menindak tegas sindikat dan pelaku TPPO yang sejauh ini 'berlindung' di balik kekuasaan maupun para oknum pemodal yang menyokong PJTKIS," tegas Gabriel sambil menyinggung kasus TPPO di Polres Ngada yang terkesan membiarkan pelaku TPPO yang sudah ditetapkan Tersangka namun tidak ditahan dan diproses hukum.

--- Guche Montero