HUKUM Kecam Kasus Dugaan Kejahatan Seksual Bupati Kupang, Berikut Tuntutan Perempuan Diaspora NTT 17 Nov 2026 11:30
Penyalahgunaan fasilitas negara dan relasi kuasa oleh pejabat publik terhadap mahasiswi pencari kerja adalah kejahatan berat yang meruntuhkan martabat kemanusiaan serta marwah pemerintahan.
JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Forum Perempuan Diaspora Nusa Tenggara Timur (FPD NTT) mengecam keras dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Bupati Kupang, Yosef Lede, terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun berinisial RWM. Peristiwa amoral yang dilaporkan ke SPKT Polda NTT dengan nomor laporan LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT tersebut diduga terjadi pada Rabu (11/11/2026) malam WITA di dalam Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kota Kupang, NTT.
Berdasarkan kronologi laporan yang terungkap ke publik, korban RWM dijebak menggunakan modus iming-iming pekerjaan oleh perantara berinisial EK hingga dibawa ke rumah dinas pada malam hari.
Di dalam fasilitas negara yang dibiayai uang rakyat tersebut, korban diduga dicabuli dan diperkosa sebanyak dua kali dalam kondisi terisolasi dan tak berdaya, disertai upaya pembungkaman dengan menyelipkan uang Rp 3 juta ke dalam tas korban serta ancaman untuk memutus relasi kekeluargaan apabila korban bersuara.
Lebih memprihatinkan lagi, rekam jejak terduga pelaku juga disorot publik karena pernah tersandung dugaan kekerasan dan penelantaran terhadap mahasiswi sebelumnya.
Ketua FPD NTT, Sere Aba, dalam keterangan rilis, Senin (16/11/2026) menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar kejahatan seksual biasa, melainkan bentuk nyata penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan pengkhianatan terhadap amanah rakyat NTT.
"Jabatan adalah simbol kehormatan pelayanan publik yang dibiayai pajak rakyat, bukan ruang gelap untuk menjebak dan menghancurkan masa depan perempuan muda NTT. Ketika seorang kepala daerah menggunakan iming-iming pekerjaan untuk memperdaya mahasiswi yang sedang berjuang mencari nafkah, itu adalah kejahatan bermoral rendah. FPD NTT berdiri penuh bersama korban dan mendesak aparat penegak hukum tidak gentar menghadapi tembok kekuasaan,” tegas Sere Aba.
Sementara itu, Dewan Pengawas FPD NTT yang juga Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dian Sasmita, menyoroti kerentanan korban di hadapan relasi kuasa ekstrem antara pejabat publik dan warga sipil, sekaligus mendesak penerapan penuh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
“Dalam kasus kekerasan seksual berbasis relasi kuasa seperti ini, negara wajib hadir memastikan perlindungan menyeluruh bagi korban dan keluarganya dari segala bentuk intimidasi, stigma, maupun tekanan politik. Sesuai amanat UU TPKS, visum bukanlah satu-satunya alat bukti; penyidik harus menggali seluruh bukti pendukung, termasuk rekaman CCTV rumah jabatan, keterangan saksi, hingga dugaan keterlibatan perantara. Kerahasiaan identitas korban juga wajib dijaga ketat oleh aparat maupun publik,” ujar Dian Sasmita.
Lebih lanjut, Anggota FPD NTT, Afifah Afiani, menyoroti sikap bungkam jajaran Pemerintah Kabupaten Kupang serta mendesak pengusutan peran perantara yang menjebak korban.
“Sikap diam jajaran birokrasi Pemkab Kupang terhadap skandal yang terjadi di rumah dinas kepala daerah melukai rasa keadilan masyarakat NTT. Selain itu, peran pihak yang mengantar korban dengan modus tawaran kerja hingga mencoba membungkam korban dengan uang harus diusut tuntas karena mengindikasikan permufakatan jahat yang mengarah pada eksploitasi seksual dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Publik tidak boleh membiarkan kasus ini menguap begitu saja,” kata Afifah Afiani.
Berikut 5 tuntutan Forum Perempuan NTT:
Pertama, mendesak Kapolda NTT beserta jajaran Direktorat Reserse PPA dan PPO mengusut laporan korban secara profesional, objektif, dan bebas dari konflik kepentingan, termasuk mengamankan rekaman CCTV Rumah Jabatan Bupati Kupang, memeriksa petugas pengamanan/Satpol PP yang berjaga pada 11 November 2026, serta menjerat terduga pelaku dan para perantara menggunakan UU TPKS No. 12 Tahun 2022 dan pasal terkait TPPO.
Kedua, mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Gubernur NTT menonaktifkan sementara Bupati Kupang Yosef Lede selama proses penyidikan berlangsung guna mencegah penyalahgunaan wewenang, penghilangan barang bukti, maupun intimidasi saksi, serta memastikan jajaran Pemkab dan DPRD Kupang tidak melakukan intervensi hukum.
Ketiga, mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama UPTD PPA Provinsi NTT segera memberikan perlindungan fisik darurat bagi korban (RWM), ibu korban (FMT), dan saksi kunci (STM) dari segala ancaman, sekaligus menjamin pendampingan hukum dan pemulihan psikologis secara berkelanjutan.
Keempat, meminta Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turun langsung mengawal proses penyidikan di Polda NTT agar asas persamaan di hadapan hukum benar-benar tegak tanpa pandang bulu terhadap pejabat aktif.
Kelima, mengingatkan seluruh insan pers, pengguna media sosial, dan masyarakat luas untuk menjaga kerahasiaan identitas korban sesuai Pasal 22 UU TPKS, tidak menyebarkan foto maupun detail yang membuka privasi korban, serta menghentikan segala bentuk hoaks atau penyudutan terhadap korban (victim blaming).
"FPD NTT menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah tetap dihormati, namun jabatan politik tidak boleh menjadi tameng kebal hukum. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga keadilan seutuhnya berpihak kepada korban," tandas Sere Aba.
--- Guche Montero
Komentar