Breaking News

HUKUM Kecam Kasus Dugaan Pemerkosaan oleh Bupati Kupang, APPA NTT: Copot Jabatan, Usust Tuntas Tanpa Impunitas, dan Lindungi Korban! 17 Nov 2026 13:46

Article image
APPA NTT saat mengadvokasi kasus TIPIS dan TPPO di NTT ke Komisi III DPR RI. (Foto: Arsip APPA NTT)
Tindak kekerasan seksual di fasilitas negara dengan modus iming-iming pekerjaan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mencoreng martabat masyarakat Nusa Tenggara Timur serta mengkhianati amanah publik.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur (APPA NTT) menyatakan sikap tegas dengan mengutuk keras dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Bupati Kupang definitif, Yosef Lede, terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun berinisial RWM. 

Peristiwa keji yang telah dilaporkan ke SPKT Polda NTT dengan nomor laporan LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT tersebut diduga terjadi pada Rabu (11/11/2026) malam WITA, di dalam Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kupang di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT.

Berdasarkan fakta-fakta dalam laporan kepolisian dan informasi yang terungkap ke publik, korban diperdaya melalui perantara berinisial EK dengan modus iming-iming tawaran pekerjaan hingga dibawa ke rumah dinas pada malam hari.

Di dalam ruang yang seharusnya menjadi simbol pelayanan publik tersebut, korban diduga dicabuli dan diperkosa sebanyak dua kali dalam kondisi terisolasi, diikuti upaya pembungkaman berupa penyelipan uang senilai Rp 3 juta ke dalam tas korban serta ancaman untuk memutus hubungan kekeluargaan agar korban bungkam.

Publik juga menyoroti rekam jejak terlapor yang sebelumnya pernah diberitakan tersandung dugaan kekerasan fisik serta penelantaran terhadap seorang mahasiswi.

Pengkhianatan terhadap Perlindungan Perempuan dan Generasi Muda NTT

Ketua APPA NTT, Astiningsih Laka Lena, menegaskan bahwa dugaan kekerasan seksual oleh seorang kepala daerah aktif merupakan luka mendalam bagi seluruh perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur.

"Pemimpin daerah seharusnya menjadi pelindung terdepan bagi warganya, bukan justru memanfaatkan jabatan dan fasilitas negara untuk menjebak mahasiswi yang sedang berjuang mencari pekerjaan. APPA NTT berdiri penuh di belakang korban dan keluarganya. Tidak boleh ada ruang kompromi, mediasi damai di luar hukum, ataupun intervensi kekuasaan yang menghalangi proses keadilan,” tegas Asti Laka Lena dalam siaran pers yang diterima media ini, Selasa (17/11/2026).

Krisis Moral Kepemimpinan dan Kecaman atas Kebungkaman Birokrasi

Dewan Penasihat APPA NTT, Romo Leo Mali, menilai kasus ini sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang meruntuhkan sendi-sendi moralitas publik sekaligus mengkritik sikap bungkam jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Kupang.

"Rumah jabatan adalah ruang publik yang bermartabat, bukan ruang gelap untuk menindas martabat manusia. Sikap diam jajaran Pemerintah Kabupaten Kupang di tengah skandal berat yang terjadi di rumah dinas kepala daerah menunjukkan krisis tanggung jawab moral," sorot Romo Leo Malu.

Lebih jauh lagi, kata Romo Leo, kita patut mengkritisi sikap diam masyarakat Kabupaten dan Kota Kupang terhadap kejahatan yang diduga dilakukan oleh pejabat publik.

"Ada semacam suasana permisif yang hidup dalam masyarakat kita, dan keadaan ini berkorelasi erat dengan lemahnya fungsi-fungsi penegakan hukum. Apabila integritas hukum tidak dijaga dalam masyarakat yang permisif seperti ini, maka secara sosial masyarakat tersebut sedang melakukan bunuh diri. Oleh karena itu, aparat penegak hukum wajib membuktikan bahwa hukum di NTT berdiri tegak di atas kekuasaan politik,” sorot Romo Leo Mali.

Keadilan bagi Korban dan Tanggung Jawab Kemanusiaan Kolektif

Dewan Penasihat APPA NTT, Pdt. Mery Kolimon, menekankan pentingnya pemulihan holistik bagi korban serta pemutusan mata rantai kekerasan berbasis relasi kuasa. “Kekerasan seksual menghancurkan tubuh, jiwa, dan harapan masa depan seorang perempuan muda. Negara, gereja, dan seluruh elemen masyarakat sipil wajib hadir mendampingi korban agar tidak berjuang sendirian menghadapi intimidasi maupun stigma sosial. Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)  dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara konsisten serta pengusutan pihak-pihak perantara yang terlibat adalah syarat mutlak terwujudnya keadilan sejati,” kata Pdt. Mery Kolimon.

Terhadap kasus amoral tersebut, APPA NTT menyatakan 7 tuntutan:

Pertama, penegakan hukum secara profesional dan transparan oleh Polda NTT.

"Mendesak Kapolda NTT dan Direktorat Reserse PPA serta PPO memproses laporan polisi nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT secara cepat, independen, dan bebas konflik kepentingan, dengan menerapkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara utuh."

Kedua, penyitaan bukti elektronik dan pemeriksaan petugas pengamanan rujab.

"Mendesak penyidik Polda NTT segera mengamankan rekaman CCTV Rumah Jabatan Bupati Kupang tertanggal 11 November 2026 serta memeriksa komandan dan anggota Satpol PP maupun ajudan yang bertugas malam itu guna mencegah penghilangan barang bukti."

Ketiga, pengusutan tuntas perantara dan indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Mendesak kepolisian mengusut peran perantara berinisial EK dan pihak-pihak lain yang menjebak korban dengan modus iming-iming pekerjaan serta upaya pembungkaman uang Rp3 juta, karena mengindikasikan permufakatan jahat dan eksploitasi seksual (TPPO)."

Keempat, penonaktifan sementara Bupati Kupang oleh Kemendagri dan Gubernur NTT.

"Mendesak Menteri Dalam Negeri dan Gubernur NTT menonaktifkan sementara Bupati Kupang Yosef Lede selama proses hukum berjalan guna mencegah penyalahgunaan wewenang, intimidasi saksi, serta intervensi terhadap jalannya penyidikan."

Kelima, perlindungan darurat dan pemulihan terpadu bagi korban, keluarga, dan saksi.

"Mendesak LPSK bersama UPTD PPA Provinsi NTT segera memberikan perlindungan fisik darurat serta pendampingan hukum, medis, dan psikologis berkelanjutan bagi korban (RWM), ibu korban (FMT), dan saksi kunci (STM)."

Keenam, pengawasan eksternal ketat oleh lembaga negara independen.

"Meminta Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Kompolnas turun langsung memantau dan mengawal proses penyidikan di Polda NTT agar tidak terjadi impunitas bagi pejabat publik."

Ketujuh, perlindungan identitas korban dan hentikan reviktimisasi di ruang publik.

"Mendesak jajaran Pemkab dan DPRD Kupang untuk tidak mengintervensi proses hukum, serta mengingatkan media massa dan warganet untuk menjaga kerahasiaan identitas korban sesuai Pasal 22 UU TPKS dan menghentikan segala bentuk hoaks maupun penyudutan korban (victim blaming)."

APPA NTT menegaskan, menghormati asas praduga tak bersalah, namun jabatan publik tidak boleh menjadi tameng kekebalan hukum. "Kami mengajak seluruh elemen masyarakat sipil di NTT maupun diaspora untuk bersama-sama mengawal kasus ini hingga keadilan seutuhnya ditegakkan bagi korban," pungkas Asti.

--- Guche Montero

Komentar