Breaking News

NASIONAL Muzani: MPR Kaji Mekanisme Pemilihan Dua Cawapres Usulan Presiden Prabowo 17 Nov 2026 11:18

Article image
Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam sesi konferensi pers di Jakarta. (Foto: ANTARA)
"Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna; apakah voting atau musyawarah mufakat, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc," kata Muzani.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan pihaknya masih mengkaji mekanisme pemilihan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.

Muzani masih belum memutuskan mekanisme pemilihan satu dari dua nama tersebut di Paripurna yang akan digelar pada 9 Desember 2026 mendatang; apakah melalui voting atau musyawarah mufakat.

"Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna; apakah voting atau musyawarah mufakat, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc," kata Muzani dalam jumpa pers usai rapat gabungan MPR di kompleks parlemen, Senin (16/11/2026).

"Nanti panitia ad hoc yang akan menjelaskan tentang detail teknis pelaksanaan itu," lanjutnya.

Muzani menyebut, tenggat waktu penyerahan nama dua cawapers hingga 25 November 2026 atau dua minggu sebelum pelaksanaan paripurna untuk menyerahkan dua nama cawapres ke MPR. Dua nama itu kemudian akan diverifikasi dan diumumkan.

Ia menjelaskan, nantinya tim verifikasi MPR yang dipimpin Lestari Moerdijat atau Rerie, akan diberi waktu maksimal tiga hari sebelum melakukan verifikasi kelengkapan berkas syarat calon wakil presiden.

Pasal 140 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 menyebutkan, MPR akan memilih satu dari dua nama usulan Presiden.

"Dalam Sidang Paripurna MPR, MPR memilih satu di antara 2 (dua) calon Wakil Presiden," demikian bunyi ayat 1 pasal tersebut.

Lalu pada ayat 2, Tata Tertib MPR mengatur proses pemilihan dilakukan melalui voting. Sehingga, satu nama dengan suara terbanyak akan ditetapkan dan dilantik sebagai wakil presiden.

"Calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di Sidang Paripurna MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden," demikian bunyi ayat 2 pasal 140.

--- Guche Montero

Komentar