Penegakan hukum dan operasi intelijen perlu berjalan beriringan dengan pencegahan, deradikalisasi, serta pengawasan terhadap pola penyebaran propaganda dan perekrutan, termasuk melalui ruang digital.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Pengamat pertahanan dan keamanan Valens Daki-Soo menilai, penangkapan 12 terduga teroris di enam provinsi menunjukkan bahwa pemberantasan terorisme membutuhkan kerja intelijen, pemantauan, dan penindakan yang berkelanjutan.

Menurut dia, situasi keamanan yang relatif kondusif tidak berarti ancaman terorisme telah hilang.

“Jika selama ini jarang terdengar adanya aksi teror, itu karena Densus 88 Antiteror terus bekerja dan bergerak dalam senyap. Pekerjaan mereka tidak hanya berupa penindakan di lapangan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan proses deradikalisasi,” ujar Valens kepada media, Minggu (4/10/2026).

Sejak Jumat (2/10/2026), Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap 12 tersangka dugaan terorisme di enam provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Maluku Utara.

Penangkapan yang berlangsung di sejumlah wilayah tersebut menunjukkan bahwa ancaman terorisme tidak selalu terlihat di permukaan. Di tengah situasi yang terkesan aman dan terkendali, aparat antiteror tetap bekerja untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak aktivitas jaringan yang diduga berkaitan dengan terorisme.

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana mengatakan, para tersangka diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan yang terafiliasi dengan paham Daulah Islamiyah (DI) serta jaringan terorisme lainnya.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, para tersangka diduga menjalankan beragam peran, mulai dari konsolidasi jaringan, pelatihan, penyebaran propaganda, hingga perekrutan anggota secara langsung maupun melalui media sosial.

Polisi juga menemukan dugaan kegiatan latihan fisik dan menembak yang melibatkan sebagian tersangka.

Selain itu, Densus 88 menemukan indikasi keterhubungan antartersangka lintas wilayah melalui pertemuan daring. Pertemuan tersebut diduga dimanfaatkan untuk indoktrinasi, konsolidasi jaringan, dan aktivitas pembinaan.

Penyidik masih mendalami barang bukti serta kemungkinan keterlibatan individu atau jaringan lainnya.

Bekerja dalam Senyap

Menurut Valens, situasi yang relatif tenang tidak serta-merta berarti ancaman terorisme telah hilang. Di balik kondisi tersebut, terdapat pekerjaan aparat keamanan untuk mendeteksi potensi ancaman sedini mungkin, mengungkap jaringan, mencegah rencana serangan, serta menangani proses radikalisasi yang dapat mendorong seseorang terlibat dalam aksi teror.

Valens menegaskan, keberhasilan penanggulangan terorisme tidak semata-mata diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap atau jaringan yang dibongkar.

"Keberhasilan juga perlu dilihat dari kemampuan aparat mencegah serangan sebelum terjadi, memutus proses perekrutan, dan mengurangi risiko seseorang kembali terlibat dalam jaringan kekerasan melalui program deradikalisasi," ungkap Valens.

Valens Daki-Soo dikenal sebagai pengamat pertahanan dan keamanan. Dia juga tercatat sebagai staf khusus Komjen Pol Gories Mere (perintis Densus 88 Antiteror Polri) sejak 2001.

Mendukung Gories Mere, Valens pernah menjadi tenaga ahli pada Kantor Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Intelijen dan Keamanan selama periode 2015–2019.

Dengan pengalaman tersebut, Valens memandang bahwa penanganan terorisme memerlukan pendekatan yang menyeluruh.

Menurutnya, penegakan hukum dan operasi intelijen perlu berjalan beriringan dengan pencegahan, deradikalisasi, serta pengawasan terhadap pola penyebaran propaganda dan perekrutan, termasuk melalui ruang digital.

Jaringan terorisme, lanjut Valens, dapat memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi untuk membangun hubungan lintas daerah, menyebarkan ideologi ekstrem, dan merekrut anggota tanpa harus selalu melakukan pertemuan secara fisik.

Oleh karena itu, kemampuan mendeteksi pola komunikasi dan hubungan antarpelaku menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.
Ia juga menilai masyarakat perlu memahami bahwa pemberantasan terorisme bukan hanya tugas aparat keamanan.

Keluarga, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan lingkungan sosial memiliki peran dalam memperkuat daya tahan masyarakat terhadap propaganda ekstremisme serta mencegah proses radikalisasi.

“Jangan sampai kita baru menyadari adanya ancaman ketika serangan sudah terjadi. Justru salah satu tujuan utama kerja intelijen dan pencegahan adalah mendeteksi ancaman lebih awal agar tidak berkembang menjadi aksi teror,” kata Valens.

Dia berharap penindakan yang dilakukan Densus 88 dapat terus ditindaklanjuti melalui proses hukum yang profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Pada saat yang sama, upaya pencegahan dan deradikalisasi perlu diperkuat agar jaringan terorisme tidak mudah tumbuh kembali," pungkasnya. ***

--- Sandy Javia