Henry mengatakan bahwa dalam seluruh proses penanganan perkara, kepolisian tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) mengungkap kasus dugaan pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh Bupati Kupang, Yosef Lede.

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra menjelaskan laporan kasus dugaan pemerkosaan tersebut diterima pada Kamis (12/11/2026) dan teregistrasi dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.

"Laporan tersebut diterima Polda NTT pada Kamis, 12 November 2026, dan tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT," kata Henry, Jumat (13/11/2026).

Ia menerangkan, pelapor atau korban dalam kasus tersebut adalah seorang perempuan berinisial RWM berusia 21 tahun.Dalam laporannya, korban RWM mengaku dugaan pemerkosaan tersebut terjadi di Rumah Dinas Bupati Kupang, di jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kupang, pada Rabu (11/11/2026) malam WITA.

"Berdasarkan laporan dan keterangan awal yang diterima penyidik, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026 malam di salah satu komplek rumah dinas, Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang," bener Henry.

Menurut Henry, seluruh informasi yang diperoleh masih terus didalami melalui proses penyelidikan.

Berdasarkan keterangan awal korban, peristiwa tersebut bermula ketika korban bersama sejumlah saksi mendatangi Rumah Dinas Bupati Kupang setelah memperoleh informasi mengenai penawaran pekerjaan.

Dalam pertemuan tersebut, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh Bupati Kupang, Yosef Lede.

"Setelah kejadian tersebut, korban berupaya menghubungi seorang saksi untuk meminta pertolongan dan kemudian dijemput untuk meninggalkan lokasi," ujarnya.

Henry mengatakan bahwa dalam seluruh proses penanganan perkara, kepolisian tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Setiap tahapan penyelidikan, kata dia, termasuk pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, dan klarifikasi terhadap pihak terlapor, dilakukan secara cermat dan objektif guna mengungkap fakta hukum berdasarkan bukti yang diperoleh.

"Kami mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga meminta semua pihak untuk menjaga identitas dan privasi korban demi menghindari dampak psikologis maupun tekanan tambahan terhadap korban," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu menjelaskan bahwa penyidik telah melakukan sejumlah tindakan awal, antara lain menerima laporan polisi, melengkapi administrasi penyelidikan, mengajukan permintaan Visum et Repertum (VER).

Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi yang mengetahui atau memiliki informasi terkait peristiwa tersebut.

"Selain melakukan langkah-langkah penyelidikan, kami juga memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban. Penyidik telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara terkait pemeriksaan medis dan hasil VER, serta menyiapkan rujukan pendampingan psikologis bagi korban," ucap Nova.

Nova menambahkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT guna memastikan korban memperoleh pendampingan, perlindungan, dan fasilitas rumah aman apabila diperlukan.

"Penanganan perkara ini tidak hanya berfokus pada proses penegakan hukum, tetapi juga memastikan hak-hak korban terpenuhi. Kami berupaya agar korban mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan yang dibutuhkan selama proses hukum berlangsung," tuturnya.

Dalam proses selanjutnya, penyidik akan melengkapi administrasi penyelidikan, mencari dan mengumpulkan alat bukti, meminta keterangan saksi-saksi lainnya, melakukan klarifikasi terhadap pihak terlapor, berkoordinasi dengan instansi terkait, serta melaksanakan gelar perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Nova menegaskan, Polda NTT berkomitmen untuk menangani setiap laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

--- Guche Montero