Penuntasan Jalan Lintas Utara Flores diharapkan memperkuat konektivitas wilayah pesisir utara, mulai dari Manggarai Barat hingga Maumere, serta meningkatkan keterhubungan dengan jaringan jalan menuju Larantuka.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Presiden Prabowo Subianto menindaklanjuti usulan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena terkait pembangunan Jalan Lintas Utara Flores. Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU) menargetkan jalur sepanjang 472,48 kilometer itu rampung paling lambat akhir 2028 mendatang.

Menteri PU, Dody Hanggodo menargetkan pembangunan itu saat meninjau langsung jalur Labuan Bajo hingga Maumere pada Jumat 23 Oktober 2026 lalu. 

Peninjauan dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo sekaligus memetakan kebutuhan penanganan jalan.

“Dari pagi sampai sore ini, saya ke Labuan Bajo, kemudian berkeliling dari Bajo sampai ke Maumere untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait penuntasan Jalan Lintas Utara Flores,” kata Dody.

Adapun usulan penuntasan jalur Utara Flores disampaikan oleh Gubernur Melki kepada Presiden Prabowo saat mengunjungi Kabupaten Nagekeo pada 26 Agustus 2026 lalu saat meninjau penanganan dampak gempa bumi di Flores.

Gubernur Melki mengaku, jalan Lintas Utara Flores memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan, terutama ketika bencana menghambat jalur transportasi lainnya.

“Ini selalu terjadi dari bencana gempa 1992 silam, jalur utara Flores ini jadi penentu pergerakan bantuan. Kalau tidak bisa digerakkan lewat jalur darat, berarti hanya lewat udara maupun pun laut,” ungkap Gubernur Melki.

Menurut Gubernur Melki, pembukaan jalur utara dapat memperkuat konektivitas antardaerah dan membuka peluang pengembangan sektor produksi, pariwisata, serta ekonomi masyarakat Flores.

“Kalau akses transportasi jalur utara dibuka, maka sektor produksi, pariwisata, ekonomi akan terbuka. Flores bisa jauh lebih berkembang,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian PU, dari total 472,48 kilm jalan Lintas Utara Flores, sepanjang 385,07 km telah beraspal. Sementara 87,41 km lainnya belum beraspal.

Ruas yang belum beraspal itu terdiri atas 33,12 km di kawasan hutan, 43,51 km berupa jalan tanah, dan 10,78 km berupa jalan beragregat.

Kementerian PU juga akan meningkatkan kualitas dan memperlebar ruas yang sudah beraspal tetapi belum memenuhi standar jalan nasional.

Dody mengatakan, sebagian jalan masih memiliki lebar sekitar 4-6 meter dan belum dilengkapi bahu jalan yang diperkeras. "Kondisi tersebut perlu dibenahi untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, terutama saat kendaraan besar berpapasan," kata Dody.

“Targetnya tetap agar 2028 selesai dan fungsional sesuai dengan standar jalan nasional kita, lebar 6-7 meter,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, pelebaran akan disesuaikan dengan kondisi geografis. Pada ruas yang diapit tebing atau memiliki keterbatasan ruang, pekerjaan akan mengikuti kondisi lapangan dengan tetap memperhatikan keselamatan.

Kementerian PU membagi penanganan Jalan Lintas Utara Flores menjadi tiga segmen utama.

Pertama, ruas Labuan Bajo-Pelabuhan Bari sepanjang 83,52 km. Dari total tersebut, 22,88 km telah beraspal, sedangkan 60,64 km belum beraspal. Penanganan ruas yang belum beraspal ini telah diprogramkan pemerintah.

Kedua, ruas Pelabuhan Bari-Kedindi sepanjang 57,77 km. Sebanyak 31 km telah beraspal dan 26,77 km sisanya belum beraspal. Penanganan ruas tersebut disiapkan melalui program lanjutan secara bertahap hingga 2028.

Ketiga, ruas Wae Gongger-Maumere sepanjang 331,19 km yang telah beraspal. Meski demikian, peningkatan kualitas dan pelebaran masih diperlukan agar memenuhi standar jalan nasional.

Pemerintah juga perlu menyelesaikan persoalan 33,12 km jalan yang berada di kawasan hutan. Kementerian PU akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk mempercepat persetujuan penggunaan kawasan tersebut.

Penuntasan Jalan Lintas Utara Flores diharapkan memperkuat konektivitas wilayah pesisir utara, mulai dari Manggarai Barat hingga Maumere, serta meningkatkan keterhubungan dengan jaringan jalan menuju Larantuka.

Dengan target penyelesaian paling lambat akhir 2028, pemerintah akan berkonsentrasi pada pembangunan ruas yang belum beraspal, pelebaran jalan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta penyelesaian perizinan pada kawasan hutan.

--- Guche Montero