TRANSPORTASI RDP dengan Kemenhub, Senator AWK Soroti Keselamatan Pelayaran dan Praktik Monopoli Tiket 17 Nov 2026 11:36
"Pengawasan secara langsung diperlukan untuk mencegah praktik percaloan, penimbunan maupun penguasaan tiket oleh kelompok usaha tertentu," pungkas AWK.
JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Wakil Ketua I Komite II DPD RI, Angelius Wake Kako, S.Pd.,M.Si, menyoroti sejumlah persoalan transportasi laut, khususnya terkait keselamatan pelayaran di Pelabuhan Ipi, Kabupaten Ende, NTT serta praktik monopoli penjualan tiket kendaraan ekspedisi yang dinilai merugikan pelaku usaha kecil.
Sorotan itu diutarakan Senator AWK dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Perhubungan dan BUMN Lingkup Kemenhub, Senin (16/11/2026).
Senator AWK menyebut, dua minggu lalu, tepatnya tanggal 29 Oktober 2026 telah terjadi insiden tabrakan di Pelabuhan Ipi Ende yang melibatkan Kapal Motor (KM) Lawit milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).
"Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius terutama karena Pelabuhan Ipi-Ende hingga saat ini belum dilengkapi dengan fasilitas kapal pandu tunda untuk membantu proses olah gerak kapal saat memasuki maupun meninggalkan area pelabuhan,” kata AWK.
Menurut Senator asal NTT itu, ketiadaan kapal pandu tunda sebelumnya masih dapat dimaklumi. Namun, setelah terjadi insiden tabrakan yang berulang di pelabuhan Ipi-Ende, keberadaan fasilitas kapal pandu tunda dinilai sudah menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan standar keselamatan pelayaran dan mencegah terulangnya kejadian serupa.
“Saya minta agar Pelindo segera mengadakan kapal pandu tunda ini yang akan beroperasi di pelabuhan Ipi-Ende dan juga beberapa pelabuhan Pelindo lainnya yang ada di NTT, karena insiden tabrakan kapal berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap fasilitas dan infrastruktur pelabuhan serta mengganggu aktivitas pelayanan transportasi laut," desak AWK.
Kesiapan Pelayanan Jelang Nataru
Selain persoalan keselamatan pelayaran, Senator AWK juga menyoroti kesiapan pelayanan transportasi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Ia mengatakan bahwa pada momentum tersebut para anggota DPD RI juga akan melakukan perjalanan kembali ke daerah masing-masing. Oleh karena itu, ia meminta agar Kementerian Perhubungan dapat menginformasikan keberadaan posko pemantauan Nataru yang tersebar di 38 provinsi.
“Saya minta agar Kemenhub menginformasikan lokasi posko tersebut agar anggota DPD RI dapat turut melakukan pemantauan dan pengecekan secara langsung terhadap kondisi pelayanan transportasi di lapangan. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan secara aktual (real time) sekaligus memastikan kesiapan sarana, prasarana, keselamatan dan pelayanan transportasi kepada masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru," ungkapnya.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian dalam RDP itu yakni dugaan praktik monopoli dalam penjualan tiket kendaraan ekspedisi.
Senator AWK menyebut adanya indikasi penguasaan pembelian tiket oleh pengusaha ekspedisi yang memiliki armada kendaraan dalam jumlah besar.
“Saya mendapatkan keluhan dari driver dan pengusaha ekspedisi kalau ada indikasi monopoli tiket ekspedisi dari Surabaya ke NTT. Tiket dibeli dalam jumlah banyak, kemudian dijual kembali kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi. Praktik tersebut memungkinkan pihak tertentu memperoleh keuntungan hanya dari selisih harga tiket tanpa harus melakukan kegiatan pengangkutan secara langsung,”sorot AWK.
Menurutnya, kondisi itu berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat dan berpotensi mematikan kesempatan pengusaha kecil yang hanya memiliki satu atau dua unit kendaraan ekspedisi.
Para pelaku usaha kecil, kata dia, semakin sulit memperoleh tiket karena harus bersaing dengan pengusaha bermodal besar yang mampu membeli tiket dalam jumlah banyak dan menguasai ketersediaan tiket di pasar.
“Saya mendorong Kementerian Perhubungan agar melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak (sidak) terhadap mekanisme penjualan tiket kendaraan ekspedisi. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tiket benar-benar dibeli oleh pihak yang akan menggunakan jasa penyeberangan bukan oleh pihak perantara yang kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi," imbuhnya.
"Pengawasan secara langsung diperlukan untuk mencegah praktik percaloan, penimbunan maupun penguasaan tiket oleh kelompok usaha tertentu," pungkas AWK.
--- Guche Montero
Komentar