Tito Karnavian mengusulkan pembatasan biaya kampanye bagi setiap pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan pembatasan biaya kampanye bagi setiap pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Usulan itu disampaikan Tito merespons rentetan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepala daerah dalam dua bulan terakhir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Mungkin aturan-aturan perlu diatur (pembatasan biaya kampanye). Saya kira itu," kata Tito usai rapat di Komisi II DPR RI, Kamis (16/7/2026).

Tito berpandangan, rentetan kasus korupsi, suap, hingga gratifikasi yang menjerat sejumlah kepala daerah belakangan salah satunya disebabkan pendapatan mereka yang kecil.

Menurut dia, gaji kepala daerah hanya sekitar dari Rp 6 juta sebulan.

"Meski ditambah tunjangan dan fasilitas lain, besaran take home pay itu, tak sebanding dengan ongkos politik yang mereka keluarkan untuk biaya pemenangan," kata Tito.

"Gaji kepala daerah itu Rp 6 juta lebih. Kemudian ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang mungkin jauh dari yang sudah dikeluarkan itu," Tito menambahkan.

Untuk mengatasi itu, Tito mengaku pernah mengusulkan agar kepala daerah bisa menerima tambahan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, opsi itu perlu dikaji baik oleh DPR maupun pemerintah.

Selain opsi tersebut, pembatasan biaya kampanye dalam pilkada juga bisa dipertimbangkan. Namun, kata dia, opsi tersebut harus diatur lewat revisi UU Pilkada.

Tito beralasan, apakah perlu setiap sumbangan yang diterima calon kepala daerah diumumkan ke publik. 

Di Amerika, setiap sumbangan harus disampaikan secara terbuka. Namun, bisa juga nanti besarannya dibatasi.

"Seperti di Amerika terbuka, di kita mungkin dibatasi berapa biaya yang boleh didonasikan untuk calon kepala daerah yang mereka dukung," kata Tito.

--- Guche Montero