APBM berharap, momentum RDP bersama DPRD dan pertemuan dengan Bupati Nagekeo menjadi titik penguatan konsolidasi dan percepatan perjuangan pembangunan Bandara Mbay.

MBAY, IndonesiaSatu.co-– Tim Akselerasi Pembangunan Bandara Mbay (APBM) mengapresiasi dukungan DPRD Kabupaten Nagekeo terhadap percepatan realisasi pembangunan Bandara Surabaya II Mbay dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Nagekeo, Senin (9/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Nagekeo, Shafar, S.E., dan dihadiri Ketua APBM, Justino Djogo, MA., MBA., bersama jajaran anggota tim, anggota DPRD dari berbagai fraksi, serta sejumlah tokoh senior Nagekeo.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi perjalanan panjang perjuangan pembangunan Bandara Mbay sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti.

Dalam forum tersebut, DPRD Nagekeo menyampaikan dukungan sekaligus mendorong agar pembangunan Bandara Mbay tidak terus menjadi wacana, tetapi diwujudkan melalui langkah konkret dan terukur.

Anggota DPRD Nagekeo, Lukas Mbulang dari Partai Perindo, secara tegas menyampaikan bahwa dukungan terhadap pembangunan bandara harus disertai tuntutan agar proyek tersebut segera direalisasikan.

Selain itu, muncul dorongan agar DPRD mengeluarkan rekomendasi resmi sebagai bentuk dukungan kelembagaan terhadap perjuangan pembangunan Bandara Mbay. Usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD juga mengemuka untuk mendalami berbagai persoalan yang berkaitan dengan rencana pembangunan tersebut.

Persoalan Sosial dan Lahan Menjadi Perhatian

Dalam RDP, sejumlah fraksi menekankan pentingnya kolaborasi antara APBM, DPRD, dan Pemerintah Kabupaten Nagekeo.

Salah satu poin penting adalah perlunya APBM meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam menangani persoalan sosial kemasyarakatan di wilayah sekitar rencana pembangunan bandara.

Pendekatan kepada masyarakat terdampak, sosialisasi yang terbuka, serta penyelesaian persoalan lahan dan hak masyarakat perlu menjadi perhatian bersama.

Salah satu fraksi juga mendesak adanya dukungan operasional untuk kegiatan sosialisasi APBM agar komunikasi dan pendekatan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif.

DPRD turut menyoroti persoalan kepastian status lahan, kawasan yang berkaitan dengan penggunaan oleh satuan TNI, serta kepentingan masyarakat Tonggurambang yang harus tetap diperhatikan sesuai ketentuan hukum.

Selain itu, evaluasi terhadap dokumen perencanaan terdahulu, hasil pekerjaan konsultan, dan penggunaan anggaran perencanaan juga dinilai penting untuk memastikan seluruh proses pembangunan memiliki landasan administrasi dan teknis yang jelas.

Bandara Mbay Memiliki Arti Strategis bagi Flores

Dalam pemaparan APBM, pembangunan Bandara Mbay dinilai memiliki arti strategis, tidak hanya bagi Kabupaten Nagekeo, tetapi juga bagi konektivitas dan pertumbuhan wilayah Flores.

Keberadaan bandara diharapkan dapat membuka peluang investasi, perdagangan, pariwisata, serta mempercepat mobilitas masyarakat dan pelayanan publik.

Bandara juga dinilai memiliki fungsi strategis dalam mendukung penanganan keadaan darurat dan bencana, terutama untuk mobilisasi bantuan, logistik, tenaga medis, dan personel.

Sementara dalam sesi diskusi dipaparkan estimasi sekitar 600–800 warga Nagekeo melakukan perjalanan udara setiap bulan. Data tersebut selanjutnya perlu diperkuat melalui pendataan resmi sebagai salah satu dasar kajian potensi penumpang.

Pengembangan pelayanan penerbangan tahap awal dengan pesawat jenis ATR juga menjadi salah satu alternatif yang dibahas, dengan tetap memperhatikan hasil kajian teknis dan persyaratan penerbangan.

Bupati Nagekeo Apresiasi Hasil RDP, Sinergi APBM dan Pemda Diperkuat

Usai melaksanakan RDP, Tim APBM melanjutkan agenda dengan menemui Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, S.H., di Rumah Jabatan Bupati.

Dalam pertemuan tersebut, Tim APBM menyampaikan laporan dan ringkasan hasil pembahasan bersama DPRD, termasuk berbagai masukan, rekomendasi, serta persoalan strategis yang perlu ditindaklanjuti.

Bupati Nagekeo menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan RDP tersebut. Sebagai bentuk penguatan koordinasi, Bupati Simplisius menyampaikan komitmen untuk membangun sinergi melalui tim kecil dari pemerintah daerah yang akan berkolaborasi dengan Tim APBM.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi, memperlancar koordinasi lintas sektor, serta membantu penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan rencana pembangunan bandara.

"APBM memandang sinergi dengan pemerintah daerah sebagai bagian penting dari perjuangan bersama, terutama dalam membangun komunikasi dengan masyarakat terdampak, memperjelas persoalan lahan, melengkapi dokumen administrasi, dan mempersiapkan langkah komunikasi ke pemerintah pusat," ungkap Justino Djogo.

Perjuangan Dilanjutkan ke Pemerintah Pusat

Sebagai tindak lanjut RDP, sejumlah agenda strategis akan diperkuat, antara lain:

Pertama, memperkuat konsolidasi antara APBM, DPRD, dan Pemerintah Kabupaten Nagekeo.

Kedua, meningkatkan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat di wilayah terdampak.

Ketiga, memperjelas status dan kepastian hukum lahan yang direncanakan untuk pembangunan bandara.

Keempat, melengkapi serta mengevaluasi dokumen teknis dan administrasi perencanaan.

Kelima, membangun koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan.

Keenam, memperkuat komunikasi dan perjuangan melalui Komisi I dan Komisi V DPR RI serta DPD RI.

Persiapan pendataan dan input dokumen ditargetkan berlangsung pada 2027, sementara komunikasi dan pertemuan lanjutan di tingkat pusat direncanakan digelar sekitar Februari 2027.

APBM: Perjuangan Bandara Mbay Membutuhkan Dukungan Bersama

APBM menegaskan bahwa pembangunan Bandara Surabaya II Mbay bukan merupakan kepentingan satu kelompok, organisasi, atau pemerintahan tertentu. 

"Bandara ini merupakan kebutuhan strategis yang diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Nagekeo dan wilayah Flores," kata Justino.

Karena itu, lanjut dia, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta seluruh elemen masyarakat.

Menurut APBM, dukungan politik, kepastian administrasi, kelayakan teknis, penyelesaian persoalan sosial, dan kesiapan pembiayaan harus berjalan beriringan.

APBM berharap, momentum RDP bersama DPRD dan pertemuan dengan Bupati Nagekeo menjadi titik penguatan konsolidasi dan percepatan perjuangan pembangunan Bandara Mbay.

"Dukungan telah disampaikan. Sinergi mulai diperkuat. Kini saatnya seluruh pemangku kepentingan bekerja bersama agar cita-cita pembangunan Bandara Mbay dapat diwujudkan melalui langkah nyata dan terukur," pungkas Justino.

--- Guche Montero