Kemendikbud akan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pendidikan bagi masyarakat Papua yang tinggal di daerah terisolir.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyebut tiga persoalan utama bidang pendidikan di Papua yang menyebabkan buruknya sektor pendidikan di bumi Cendrawasi tersebut, yaitu, akses, mutu dan tata keleola.

Dari tiga masalah tersebut, menurut Anies, terdapat berbagai turunan masalah dan tantangan yang dihadapi seperti sebaran penduduk di area terisolir dengan tantangan geografis, kualitas guru yang rendah, sarana mengajar yang buruk dan tidak transparannya pengelolaan sumber daya oleh Pemerintah daerah terkait pendidikan.

“Jadi soal pendidikan di Papua ini ada tiga masalah utama yaitu terkait akses, mutu dan tata kelola,” ujar Anies saat ditemui usai menghadiri rapat koordinasi perencanaan pendidikan di Papua, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/7).

Berangkat dari ketiga masalah tersebut, Kemendikbud telah menetapkan arah kebijakan untuk mempercepat pembangunan pendidikan di Papua.

Anies menuturkan bahwa Kemendikbud akan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pendidikan bagi masyarakat Papua yang tinggal di daerah terisolir. Peningkatkan mutu guru dan perbaikan sarana pendidikan secara berkelanjutan juga menjadi prioritas.

Selain itu, Kemendikbud akan memastikan sumber daya dikelola secara efektif dan efisien, tranparan serta akuntabel.

“Langkah-langkah  konkret yang akan dilakukan antara lain meneruskan program sekolah berasrama, pembangunan ruang kelas baru dan perbaikan sarana mengajar. Kami susun kebijakannya, pemerintah daerah yang akan lakukan implementasinya,” kata Anies.

Anies pun memaparkan, berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah tahun 2015 diketahui bahwa dana untuk pendidikan di Papua hanya dialokasikan sebesar Rp 100 miliar dari total APBD Rp 11 triliun. Kelas yang rusak di tingkat SD berjumlah 7600 dan sebantak 300 ruang kelas tidak bisa dipakai.

Di tingkat SMP ada 2200 kelas yang rusak, sedangkan 300 kelas tidak bisa lagi dipakai. Sementara dari persentase terkait akses pendidikan diketahui 43 persen anak Papua tidak masuk SD, 58 persen tidak masuk SMP dan 64 persen tidak masuk SMA.

Anies juga menyebut masih banyak masyarakat Papua yang buta huruf. Persentasenya mencapai 28 persen. Angka tersebut, kata Anies, berada jauh di atas rata-rata yang telah ditetapkan secara nasional, yakni 2,7 persen.

---