"Jika ada aktor intelektual, maka wajib hukumnya untuk dibongkar dan diusut hingga tuntas," tegas Gabriel.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia berkolaborasi dengan Koalisi Masyarakat untuk Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK) Indonesia, menyatakan keseriusannya dalam mengawal kasus mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kontroversi mutasi dadakan terhadap 14 anggota Reskrim Polresta Kupang Kota setelah berhasil mengungkap kasus mafia BBM di NTT.

Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel Goa, dalm keterangan resmi Sabtu, (27/7/2024), menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan oknum anggota dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) dan beberapa anggota polisi yang diduga melindungi mafia BBM ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Komnas HAM RI, OMBUDSMAN RI hingga Komisi III DPR RI.

Menurut Gabriel, laporan yang akan dilayangkannya mencakup kinerja Propam Polda NTT dalam penanganan kasus mafia BBM, yang diduga dibackingi oknum anggota Tipidter Krimus Polda NTT dan kontroversi Mutasi berjamaah di lingkup Reskrim Polresta Kupang Kota.

"Laporannya mencakup dugaan ketidakseriusan dan tidak profesional penanganan oleh anggota polisi yang diduga mendukung mafia BBM, adanya kecurigaan terhadap pemberian gratifikasi, serta mal administrasi di dalam Polda NTT, serta mutasi berjamaah di tubuh Polresta Kupang Kota," kata Gabriel.

"Kapolri dan Kapolda NTT harus bertanggung jawab atas mutasi besar-besaran di tengah gencarnya anggota Polresta Kupang Kota melakukan penyelidikan kasus mafia BBM," sambungnya.

Ketua KOMPAK Indonesia itu berharap agar lembaga-lembaga terkait dapat melakukan investigasi yang menyeluruh dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

"Dalam upaya melaporkan kasus ini, kami berharap agar lembaga-lembaga terkait dapat melakukan investigasi yang menyeluruh dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi," desak Gabriel.

Menurutnya, kasus Mafia BBM dan mutasi berjamaah merupakan masalah serius yang perlu dibahas di Komisi III DPR RI dengan Kapolri dan Kapolda NTT.

Pasalnya, dalam dugaan penyelundupan BBM ke wilayah Perbatasan bahkan antar-negara, diduga dibackingi oleh oknum polisi untuk kepentingan proyek di dalam negara Timor Leste dan di Perbatasan RI-RDTL.

"Jika ada aktor intelektual, maka wajib hukumnya untuk dibongkar dan diusut hingga tuntas," tegasnya.

Gabriel juga menyatakan beberapa poin tuntutan terkait persoalan yang diduga melibatkan oknum APH, yakni;

Pertama, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memerintahkan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo untuk segera menangkap dan memproses hukum semua pelaku yang terlibat dalam kasus mafia BBM Bersubsidi, yang diduga dibawa masuk ke dalam negara Timor Leste dan di Perbatasan RI-RDTL untuk kepentingan proyek.

"Kapolri harus menangkap aktor intelektual yang diduga kuat dibekingi oleh oknum Aparat Penegak Hukum bagian Krimsus sesuai pengakuan para pengepul," kata Gabriel.

Kedua, mendesak KPK RI untuk menangkap dan memproses hukum pemberi dan penerima Gratifikasi hasil mafia BBM Bersubsidi Indonesia yang diselundupkan ke Timor Leste dan beredar di wilayah NTT.

Ketiga, mengajak solidaritas semua rakyat NTT dan Pers untuk mendukung Presiden dan KPK RI, dalam membongkar tuntas jaringan mafia penyelundupan BBM Bersubsidi ke Timor Leste dan peredaran ilegal di NTT.

--- Guche Montero