Pilkada Langsung yang melibatkan rakyat seharusnya menjadi momen bagi rakyat untuk menghasilkan sosok pemimpin berkarakter yang bersih dan berpihak pada rakyat. Maka, rekam jejak dan penilaian visi-misi harus menjadi perhatian utama untuk menilai kualita

HARI-HARI terakhir ini media massa cetak dan online memberitakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). OTT dilakukan kepada para wakil rakyat (DPR/DPRD/DPD), maupun kepala daerah (bupati/gubernur). Dalam OTT tersebut KPK menyita uang suap dari ratusan hingga milliaran rupiah.

Kita prihatin, OTT tersebut jauh dari penerapan etika publik. Padahal ketika terpilih sebagai kepala daerah ataupun wakil rakyat, mereka telah bersumpah untuk memimpin berdasarkan nilai kejujuran dan keadilan. Miris! Ada perbedaan antara komitmen verbal dan aplikasi konkret di lapangan. Rasa-rasanya sinisme Lord Acton nyata dalam politik Indonesia: kekuasaan cenderung korup.

Korupsi yang dilakukan di atas menyorot pada merosotnya pemimpin berkarakter yang dihasilkan dari pemilihan langsung. Terobosan pemilihan langsung ternyata belum mampu menjamin munculnya pemimpin berkarakter. Justru karena biaya politik yang mahal dalam kontestasi Pilkada Langsung membuat pemimpin yang terpilih lebih fokus mengembalikan kerugian bahkan memperkaya diri. 

Pilkada Langsung yang melibatkan rakyat seharusnya menjadi momen bagi rakyat untuk menghasilkan sosok pemimpin berkarakter yang bersih dan berpihak pada rakyat. Maka, rekam jejak dan penilaian visi-misi harus menjadi perhatian utama untuk menilai kualitas dan kompetensi seorang pemimpin.

Persoalannya adalah mahalnya biaya politik Pilkada Langsung (apalagi ditambah mahar) membuat domain politik lebih dikuasai para pemodal dengan sumber finansial mumpuni. Fenomen korporatokrasi muncul tak terhindarkan yakni perselingkuhan antara penguasa dan pebisnis atau perusahaan. Akibatnya, roda pemerintahan akan dikendalikan secara tidak sadar oleh perusahaan ataupun kepentingan kelompok.

Kita merindukan adanya pemimpin berkarakter yang menerapkan nilai-nilai yang niscaya dalam etika politik, seperti kejujuran, keadilan, kemanusiaan, ataupun demokrasi. Hadirnya pemimpin seperti ini hanya dapat dilakukan jika rakyat memiliki rasionalitas yang kritis dan didukung sistem politik yang memungkinkan masuknya calon-calon pemimpim berkompeten.

Pemimpin berkarakter selalu menjadikan dirinya sebagai panutan bagi yang lain. Artinya, nilai-nilai etis kepemimpinan sudah menjadi habitus diri yang dilakukan dalam keseharian hidup, sebelum dianjurkan kepada rakyat.

Salam Redaksi IndonesiaSatu.co