Terlepas dari pro-kontra soal kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam pembatalan perda, pembatalan ini mesti dipahami dalam konteks program pemerintah untuk melakukan deregulasi dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif.
Pemerintah pusat harus memanggil para pimpinan daerah (termasuk DPRD) untuk dimintai klarifikasi, sekaligus dilakukan penyadaran agar pembuatan perda seperti itu tidak terulang kembali. Read more...
Jika alasan pembatalan perda adalah investasi, maka seolah-olah negara mengabdi kepada investasi bahkan kepada para pemodal. Istilah pembatalan perda karena alasan investasi merupakan keliru. Read more...
Anggota Komisi II DPR RI asal daerah pemilihan Kaltim-Kaltara, Hetifah Sjaifudian, mengatakan, penghapusan peraturan daerah bermasalah harus menjadi bahan koreksi bagi pemerintah untuk kebaikan di masa datang. Read more...
Saat ini di masyarakat, isu soal pembatalan Perda sedang hangat dibicarakan terutama pembatalan Perda yang dianggap intoleran oleh Pemerintah Pusat. Read more...
Secara konstitusional peraturan daerah merupakan produk hukum langsung oleh rakyat atau legislative rule. Karena itu, perda tidak bisa dibatalkan oleh produk hukum pemerintah seperti oleh Keputusan Mendagri. Read more...
Apakah pembatalan ini mencakup 21 perda diskriminatif yang pernah kaji Mendagri? Atau 365 perda diskriminatif yang dikaji Komnas Perempuan? Dan 53 perda diskriminatif atas dasar agama yang dicatat Setara Institute? Read more...
Jangan sampai eksekutif dan legislatif di daerah membuat Perda tanpa memperhitungkan dampak yang ditimbulkan di kemudian hari dan ternyata merugikan daerah sendiri. Read more...