Mohon dikaji lebih jauh, agar proses pemakzulan Gibran lebih bernilai yuridis yang objektif, ketimbang etika yang sangat subjektif dan sarat interpretasi.

Oleh Marsel Ado Wawo, S.H*

 

Permohonan pemakzulan terhadap Gibran sudah dilakukan oleh beberapa komponen masyarakat sejak sehari atau seminggu setelah Prabowo dan Gibran dilantik. Permohonan pemakzulan diajukan ke DPR saat itu dengan alasan yang sangat substantif, yaitu Gibran adalah Anak Haram Konstitusi, tidak mempunyai ijazah yang setara SMA. Namun sekali lagi, DPR tidak meresponnya dengan bijak, malahan permohonan tentang hal itu sengaja dipetieskan.

Pasca Keputusan MK dan Putusan MA, DPR berseliweran berpendapat. Dua keputusan tersebut dijadikan alasan untuk menjadi dasar hukum pemakzulan terhadap Gibran. Padahal apa yang dipersoalkan oleh aktivis demokrasi dan hukum yang telah disampaikan ke DPR melalui korespondensi, secara substansi adalah sama dan serupa.

DPR gesit sekali mengambil inisiatif dengan berbagai macam poster yang berbunyi, "Gibran, mundur atau dimundurkan". Memang kelihatan sekali bahwa anggota DPR kita tidak berkualitas dan tidak memiliki nyali yang cukup untuk menegakkan hukum dan konstitusi.

Namun beragam reaksi masyarakat muncul, setelah Gibran mengajukan pengunduran diri secara sukarela dari jabatan wakil presiden, setelah lahirnya berbagai peristiwa hukum yang terjadi akhir-akhir ini. Banyak yang bilang, bahwa ini langkah awal Gibran untuk mengambil keputusan yang cerdas. Dan memang itu dilakukan oleh Gibran dengan sigap. Dalam penyampaian secara lisan, pasca Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR, Gibran menyampaikan pernyataan yang tampak sangat berkualitas dan seakan menjunjung tinggi harkat dan martabat dalam berbangsa dan bernegara. Padahal kita tahu, Gibran adalah korban dari ambisi ayahnya sendiri Joko Widodo (Jokowi).

Malah ada yang bilang, Prabowo dan DPR masuk dalam jebakan Gibran. Karena belum sempat dimakzulkan, Gibran sudah mengundurkan diri. Tapi pendapat ini masih bisa diperdebatkan. Karena dalam politik, kata Perdana Menteri Inggris, Lord Palmerston (Henry John Temple), pada 1 Maret 1848, "Tidak ada kawan dan lawan abadi, yang abadi hanyalah kepentingan." Kutipan lengkap Lord Palmerston kurang lebih begini: "We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow." (Kita tidak memiliki sekutu yang abadi, dan kita tidak memiliki musuh yang abadi. Kepentingan kita adalah abadi dan kekal, dan kepentingan itulah yang wajib kita ikuti). Apabila kepentingan sudah tidak sejalan, maka akan berujung bubarnya sebuah kongsi politik.

Perlu disampaikan juga, bahwa Gibran mengundurkan diri adalah sikap politik etis individualnya, agar polemik tentang dirinya segera berakhir. Apalagi tekanan kasus penyadapan dan pencopotan LSP sebagai Kapolri, mempercepat keputusannya. Lebih baik menepi, sambil mengamati, dari pada di atas kursi kekuasaan yang panas yang berpotensi membuat dirinya terbakar.

Walaupun Gibran sudah mengundurkan diri secara sukarela, hendaknya proses pemakzulan di DPR wajib tetap dilaksanakan. Surat pengunduran diri Gibran tidak dapat membatalkan proses pemakzulan yang telah diatur dalam konstitusi.

Mengapa demikian, karena proses pemakzulan adalah sebuah proses politik dan hukum di DPR yang diputuskan berdasarkan atas Hak Menyatakan Pendapat, lewat Hak Angket, yang diamanatkan oleh konstitusi, sekaligus menindaklanjuti Putusan MK dan Putusan MA.

Walau Gibran sudah mengundurkan diri secara etis politik individual, bukan berarti proses politik pemakzulan di DPR harus stop, tetapi wajib tetap dilakukan untuk memenuhi asas legalitas dan due process of law dari proses pemakzulan.

Pengunduran diri secara sukarela belum memenuhi asas legalitas dan due process of law yang cukup sesuai konstitusi, apalagi terkait dengan keputusan MK dan Putusan MA. Di mana kedua putusan tersebut menyebutkan telah terjadi pelanggaran hukum dan etika oleh lembaga terkait dan Gibran sebagai pihak yang diuntungkan dengan aturan tersebut telah memperoleh jabatan secara melawan hukum dan etika.

Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Setelah pencopotan Kapolri LSP dan penangkapan terhadap mantan Kapolri LSP, dengan kasus penyadapan, yang diduga sebagai makar terhadap pemerintahan yang sah, serta putusan MK dan MA yang memberikan tekanan terhadap moral politiknya, barulah Gibran mengambil keputusan untuk mengundurkan diri secara sukarela. Baginya peristiwa-peristiwa tersebut akan mempersulit posisi politiknya, hari ini dan di masa yang akan datang. Adalah lebih baik bagi Gibran untuk mengajukan pengunduran diri secara sukarela ke MPR dan Presiden Prabowo.

Sekadar kalkulasi, apabila tidak pernah terjadi pencopotan LSP dari Kapolri, dan ditangkapnya LSP karena kasus penyadapan dengan dugaan pidana makar terhadap pemerintahan yang sah, saya kira sampai detik ini, Gibran tidak akan mengajukan pengunduran diri dari jabatan wapres.

Harus diakui bahwa peristiwa pencopotan LSP dari Kapolri, dan penangkapan terhadap LSP dengan kasus penyadapan serta putusan MK dan MA, memberikan amunisi baru bagi DPR untuk melakukan proses politik dan hukum untuk proses pemakzulan terhadap Gibran.

Namun sekali lagi, DPR kalah cepat dengan sikap politik Gibran. Gibran telah lebih dahulu mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan wapres, setelah berkonsultasi dengan Presiden Prabowo dalam durasi yang cukup panjang yaitu dua jam 30 menit.

Dengan pengunduran diri Gibran, di DPR berkembang dua pendapat.

Yang pertama, terdapat anggota DPR yang berpendapat, bahwa proses hak angket tidak perlu dilakukan. Bahkan DPR berdasarkan usulan dari setiap fraksi, bisa langsung memutuskan untuk Hak Menyatakan Pendapat, Kemudian meminta dilaksanakan sidang paripurna MPR untuk menerima pengunduran diri Gibran dan sekaligus melakukan pemecatan terhadap Gibran.

Pendapat lain mengatakan, bahwa DPR tinggal membawa pengunduran diri Gibran ke Sidang Paripurna MPR untuk mengesahkan pengunduran diri Gibran, tanpa membuat keputusan pemecatan terhadap Gibran.

Sekali lagi menyayangkan sikap DPR yang kelihatan lamban dan tidak responsif serta terjebak. Usai Gibran mengajukan surat pengunduran diri ke MPR, para anggota DPR baru kasak-kusuk menjalankan fungsinya. Malahan mendompleng pengunduran diri Gibran sebagai momentum untuk mempersingkat proses pemakzulan.

Peringatan saja buat DPR, ikuti saja proses pemakzulan menurut aturan yang ada. Tak ada lagi rekayasa hukum dengan alasan demi efisien dan efektif. Proseslah pemakzulan Gibran sesuai aturan yang berlaku, untuk memenuhi asas legalitas dan due process of law, walaupun Gibran sudah mengundurkan diri. Dengan demikian hasil keputusan akhir tidak dipersoalkan di kemudian hari.

Secara pribadi, sangat menyayangkan sikap Gibran yang sudah angkat koper dari istana wapres, sebelum ada keputusan perihal diterima atau ditolaknya permohonan pengunduran dirinya oleh Sidang Paripurna MPR. Suratnya baru dicatat dalam buku registrasi, belum diproses, belum ada keputusan MPR, namun Gibran sudah keburu meninggalkan istananya. Secara yuridis Gibran masih wapres, walau secara faktual sudah tidak lagi. DPR perlu mengkaji lebih dalam kejadian ini, agar memenuhi asas legalitas dan due process of law.

Menurut saya inilah jebakan yang ditinggalkan Gibran bagi DPR dan Prabowo. Mohon dikaji lebih jauh, agar proses pemakzulan Gibran lebih bernilai yuridis yang objektif, ketimbang etika yang sangat subjektif dan sarat interpretasi.

Yang paling penting buat rakyat adalah jangan ada lagi rekayasa peraturan tentang Pilpres dan Pilkada melalui proses yudisial dan melalui PKPU, agar tidak lagi terjadi gontok-gontokan yuridis dan politik.

Stop sudah. Cukuplah kasus Gibran menjadi contoh yang buruk buat kita semua, dalam berbangsa dan bernegara. Agar di kemudian hari setiap orang yang maju untuk ikut dalam konstestasi Pilpres dan Pilkada tidak memiliki niat untuk mengubah peraturan yang sudah ada. Patuhi saja aturan yang sudah ditetapkan dan sedang berlaku. Apabila memang belum memenuhi syarat, iya tidak perlu ikut konstestasi. Apabila memenuhi syarat, silahkan ikut kontestasi sesuai ketentuan yang berlaku. ***

* Penulis adalah praktisi hukum, tinggal di Jakarta.