OPINI Jokowi dan PSI 22 Nov 2026 11:23
Nama besar Jokowi tidak cukup menjamin dan memberikan kemenangan bagi PSI di dapil besar yang dikuasai parpol besar.
Oleh Marsel Ado Wawo*
JOKOWI sudah mengibarkan bendera perang untuk menghadapi pertempuran pada pemilihan umum (pemilu) 2029. Mau ambang batas 4%, 7%, PSI siap bertarung. Demikian pernyataan Jokowi dalam sebuah kesempatan.
Tidak kalah sengit juga pernyataan dari Kaesang, Ketum PSI. Dalam sebuah kesempatan di hadapan para kader PSI, Kaesang berpidato, bahwa saya akan memeras seluruh darah saya demi kemenangan PSI pada pemilu legislatif tahun 2029. Pernyataan bapak dan anak ini, walau hiperbolis, mau menegaskan sikap mereka, bahwa mereka sudah siap bertarung melawan parpol besar dalam kompetisi pemilu legislatif 2029.
Nampaknya PSI sudah memiliki peta jalan (road map) pemilih, yang tersebar di setiap daerah pemilihan (dapil). Sehingga PSI sudah berani berkalkulasi tentang perolehan suara di dapil besar yang disebut sebagai kantong suara atau sarang suara parpol besar yang sudah endemik berpuluh tahun.
Target pertama adalah meraup suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu legislatif, agar bisa menempatkan kader-kadernya di kursi legislatif Senayan. Dan dengan pencapaian di legislatif, PSI akan mendapatkan tiket untuk ikut bertarung dalam Pilpres 2029. Baik sebagai peserta mandiri atau berkoalisi dengan parpol lainnya. Ini sebuah misi besar PSI pada pemilu 2029.
Tujuan pembentukan sebuah partai politik adalah untuk merebut kekuasaan atau paling tidak ikut berkuasa dengan partai politik yang berkuasa. Ini jawaban yang paling tepat untuk kondisi politik kita di tanah air sekarang ini.
Semua partai politik berlomba-lomba untuk meraih dukungan nyata dari rakyat, agar bisa menang dalam setiap pemilu, termasuk PSI.
Kita mengetahui bahwa PSI adalah parpol yang masih baru, dan dipimpin oleh Kaesang, putra bungsu Jokowi. Dan kita ketahui pula bahwa Kaesang masih muda dan belum berpengalaman memimpin sebuah organisasi apalagi sebuah organisasai politik, yang tujuannya adalah merebut kekuasaan.
Di pemilu legislatif 2024, PSI tidak lolos ke Senayan, walau menyandang nama besar Jokowi, yang kala itu masih berkuasa sebagai Presiden RI.
Nama besar Jokowi tidak cukup menjamin dan memberikan kemenangan bagi PSI di dapil besar yang dikuasai parpol besar. Ambil contoh saja di dapil Jateng, Jatim, Jabar, Banten dan DKI, masih didominasi oleh PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra dan PKS. PSI gagal meraih suara, yang sebelumnya digadang-gadang akan bisa mengalahkan parpol besar dengan campur tangan Jokowi.
Kaesang masih dianggap sebagai anak bawang, atau anak ingusan yang tidak mempunyai kapasitas untuk memimpin sebuah partai yang tujuan akhirnya merebut kekuasaan. Dalam hal ini sangat berat bagi Kaesang untuk membawa PSI menjadi pemenang dalam pemilu legislatif pada tahun 2029. Karena dia harus bertarung dengan pemimpin partai yang sudah dianggap sebagai begawan politik dan negarawan. Kaesang belum sampai ke sana, bahkan tidak pernah mampir dalam mimpinya.
Selain itu masih ada banyak parpol tua, yang hampir belasan dan puluhan tahun belum mampu bersaing dengan partai besar lain, untuk meraih kursi DPR di legislatif pusat. Bahkan ada yang terdepak dari Senayan, seperti PPP, Hanura, PKPI. Apalagi PSI, partai yang masih seumuran balita. Tentunya perlu perjuangan yang ekstra keras, untuk bisa meraih kursi yang banyak di legislatif.
Menyambung kembali pernyataannya, Kaesang harus peras darahnya, menumpahkan darahnya demi kemenangan PSI di pemilu legislatif 2029.
Banyak parpol yang masih terlunta-lunta di luar kekuasaan. Padahal kita mengetahui para ketum partai tersebut adalah politisi-politisi kawakan yang tidak dianggap sebelah mata. Sebut saja, Hanura, PPP, PKPI. PPP, yang pernah merasa manisnya kursi DPR pusat, malah sering gagal dan tersingkir dalam pemilu periode-periode sebelumnya,
Kader-kadernya juga handal, memiliki kemampuan kapasitas figur, isi tas yang cukup serta kecakapan intelektual yang mumpuni. Juga memiliki modal sosial dan budaya yang cukup, tapi masih belum cukup kuat untuk meloloskan kader-kadernya ke kursi legislatif pusat.
Pertanyaan kita adalah, apa yang menyebabkan parpol tersebut gagal bersaing ke Senayan. Faktor apa saja, membuat mereka terdepak dari kekuasaan di Senayan.
Ada dua penyebab utama, yaitu aturan dan politik. Mari kita bedah kedua penyebab ini, walau pembedahan ini berdasarkan pada pengalaman bukan berdasarkan pada teori politik.
Aturan
Pasal 414 ayat 1 UU No.7 Tahun 2017, tentang Pemilu, menyatakan bahwa parpol peserta pemilu harus memperoleh suara minimal 4% suara sah secara nasional. Dalam UU ini kita mengenal istilah Parliamentary Threshold (PT). Inilah penalti yang kejam. Aturan yang membunuh suara demokrasi, walau ada beberapa kader yang menang di dapil tertentu, tapi belum tentu lolos ke Senayan apabila perhitungan suara sah secara nasional tidak dapat memenuhi PT 4%.
Oleh parpol di luar pagar Senayan, aturan ini dianggap sebagai tirani kekuasaan dalam demokrasi. Ambang batas ini dianggap tidak mencerminkan era parlemen yang modern, di mana semua partai peserta pemilu diakomodir suaranya, agar memiliki keterwakilan di legislatif. Padahal legislatif adalah lembaga yang bernafaskan hukum dan demokrasi. Mana demokrasinya, apabila suara-suara rakyat diberangus dengan sebuah ketentuan yang anti demokrasi.
Oleh karena itu parpol yang non-seat, sedang memperjuangkan agar PT pada pemilu 2029 ditiadakan dan menjadi 0%. Dengan demikian semua parpol peserta pemilu memiliki wakil di Senayan.
Namun perjuangan parpol-parpol non-seat ini akan terbentur dengan tembok tirani kekuasaan parpol besar yang tengah berkuasa sekarang ini. Gagasan untuk menaikkan PT menjadi 7% kayaknya bukan sebuah rumor belaka, tetapi akan menjadi kenyataan. Apabila kenaikan PT menjadi 7%, maka parpol non-seat tidak berharap banyak untuk bisa lolos ke Senayan. Namun semangat bertempur untuk melawan tirani kekuasaan PT, tidak surut dari parpol non-seat.
Pertanyaan kita selanjutnya, apakah ambang batas ini merupakan kesepakatan seluruh partai politik peserta pemilu, atau hanya merupakan produk politik kekuasaan dari parpol di Senayan. Menyedihkan memang, gagal bukan karena tidak ada pemilih, tapi karena suara yang sah tidak dapat dikonversi menjadi kursi legislatif.
Adalah lebih demokratis, apabila ambang batas ditiadakan, dengan demikian suara yang sah dapat dikonversi menjadi kursi di Senayan. Dengan demikian pemilu sebagai pengejawantahan pesta demokrasi tercermin dalam fakta kehadiran anggota legislatif dari setiap pemilik suara.
Politik
Banyak faktor politik yang dapat kita baca, sebagai faktor kegagalan parpol lolos ke Senayan, antara lain :
1. Konflik Internal
Konflik internal menyebabkan perpecahan dalam tubuh partai. Konflik internal mematikan mesin partai. Malahan berkembang menjadi dualisme dalam kepemimpinan partai. PPP contoh paling nyata. Konflik Mardiono vs pengurus lama, dan dilanjutkan dengan pemecatan ratusan pengurus DPW/DPC, menyebabkan kader partai di akar rumput bingung. Mending loncat ke partai yang lain, namun masih sama dalam enclave ideologinya, seperti ke PKB dan PKS.
Demikian juga yang terjadi dengan PSI baru-baru ini. Tiga tokoh sentral PSI mundur secara bersamaan, Isyana Bagoes Oka dkk. Hal ini menunjukkan konsolidasi dalam tubuh PSI terlihat tidak solid.
2. Kemajemukan dengan identitas yang sama
Kemajemukan parpol dengan identitas yang sama, menimbulkan kebingungan masyarakat dalam menentukan pilihan, sekaligus menimbulkan banyak pertanyaan, Apa bedanya partai ini dengan partai yang lain. Menjadi tidak jelas Identitasnya. Berideologi religi yang sama tapi tidak ideologis dan religius.
PPP dulu jelas: partai Islam, rumah besar bagi umat Islam Indonesia. Tapi setelah hadir PKB, PAN dan PKS yang juga mengaku sebagai partai Islam dan lebih militan, PPP kehilangan pembeda.
Dengan banyak tersedia partai yang menjadi rumah besar bagi umat Islam, PPP terkesan kehilangan zat pembeda sebagai partai Islam yang sebelumnya sangat digandrungi umat Islam Indonesia.
PSI juga sama, awalnya partai anak muda, anti korupsi, anti intoleransi. Tapi setelah gabung di koalisi pemerintah, citra oposisi anak muda itu hilang. Apalagi banyak senior kombatan partai lain bergabung dengan PSI. Dengan sendirinya PSI kehilangan marwah sebagai partai anak muda.
3. Gagal Menjangkau Pemilih Pemula dan Gen Z
Pemilih muda, pemula dan Gen Z adalah pemilih terbesar. Mereka adalah pemilih Milenial dan Gen Z. Mereka tidak lagi pilih partai karena sejarah. Mereka pilih partai karena keberpihakan kepada kaum muda, karena isu yang relevan, yang sedang diperjuangkan. Mereka pilih parpol yang asyik berkomunikasi kewat media digital, seperti TikTok, Instagram. Komunikasi lewat baliho dan rapat akbar bukan lagi sebagai gandrungan. Selain itu mereka pilih partai karena dalam partai ada beberapa tokoh yang otentik, bukan tokoh imitasi, bukan tokoh praman, kelihatan matang diluar tapi mentah di dalam. Mereka pilih tokoh yang sedang menjadi idola yang sudah matang luar dalam.
Dalam hal keseluruhannya adalah bahwa parpol non-seat gagal beradaptasi dengan kekinian. PPP di Jabar menurut penelitian gagal karena komunikasinya tidak disesuaikan dengan Gen Z, dan kampanyenya tidak adaptif ke media digital.
4. Infrasrruktur dan uang yang tidak memadai
Untuk tembus 4% secara nasional, partai harus punya struktur kepengurusan di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan dalam pemilu harus mampu menyediakan saksi di 800 ribu TPS.
Semuanya bisa tersedia apabila memiliki modal uang yang besar. Saya sendiri bukan dalam kapasitas untuk menghakimi, bahwa banyak partai yang dibentuk tidak mempunyai struktur kepengurusan sampai ke kecamatan dan desa. Kalau pun ada tapi organisasinya tidak jalan sebagaimana mestinya.
Banyak parpol baru yang tidak punya struktur organisasi sampai ke desa. Kalau ada strukturnya, tapi tidak jalan, kadernya keder, dalam pemilu saksinya tidak ada. Akhirnya suaranya hilang dari rekapitulasi.
Kita juga harus jujur, bahwa parpol besar bisa bertahan karena punya dana besar, punya kepala daerah, punya anggota DPR yang sudah jadi. Kehadiran mereka akan menjadi vote getter bagi parpol indung semangnya.
5. Efek Ekor Jas Tokoh Populer
Efek Ekor Jas adalah terangkatnya atau naiknya popularitas seseorang atau parpol dengan menumpang pada popularitas seorang tokoh atau pemimpin yang sedang berkuasa. Bahasa pergaulannya adalah numpang tenar.
Dalam perjalanan pemilu legislatif, sampai dengan pemilu 2024, yang berhasil memanfaatkan Efek Ekor Jas adalah Partai Demokrat, ketika SBY berkuasa. Di era SBY, Demokrat menang telak, mengalahkan parpol besar lainnya.
Pemilu 2024, Efek Ekor Jas Jokowi gagal dimanfaatkan oleh PSI, atau mungkin Jokowi sendiri gagal menerapkan strategi Efek Ekor Jas. Pemilih lebih fokus ke Prabowo, Anies, dan Ganjar.
Ini sebuah anomali dalam pemilu legislatif 2024. Kasihan memang, Jokowi belum pandai memanfaatkan momentum kala itu untuk memenangkan PSI. Padahal popularitas Jokowi tak pernah surut. Gaung kemenangan PSI pada pemilu 2024 menggemuruh di seluruh Indonesia. Ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Hanya semata indah kabar dari rupa.
Begitu juga parpol yang tidak punya capres yang kuat, ikut tenggelam. PPP dukung Ganjar yang kalah. PSI dukung Prabowo tapi tidak dapat efeknya karena pemilih Prabowo lebih memilih Gerindra, Golkar, Demokrat. Tapi bagi PDI Perjuangan, Efek Ekor Jas bukan pada Jokowi, tapi pada Megawati yang popularitasnya tak pernah luntur. Akibatnya, suara partai kecil tersedot ke partai besar yang ada di koalisi capres pemenang.
6. Sistem Dirancang untuk Membunuh Partai Kecil
Perhelatan pemilu dari periode ke periode selalu makan korban. Parpol besar terus bertahan di Senayan, sementara parpol kecil hanya menjadi peserta hiburan dalam pesta demokrasi yang dianggap sebagai paling demokratis di dunia. Padahal substansi demokrasi sudah tiada sejak pasal 414 ayat 1, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Keberadaan pasal 414 ayat 1 adalah sebuah pedang tajam parpol besar untuk membunuh parpol kecil. Makanya sebagian besar parpol non-seat protes keras atas isi pasal itu.
Tetapi dengan alasan untuk penyederhanan parpol menjadi lebih sedikit, maka PT akan dinaikkan dari 4% menjadi 7%. Kalau pun benar, maka peluang parpol kecil untuk lolos ke Senayan semakin tertutup.
Mahkamah Konstitusi dalam putusan 116/PUU-XXI/2023 sudah menyatakan, PT 4% untuk 2024 masih berlaku, tapi untuk 2029 harus diubah karena inkonstitusional bersyarat.
MK minta DPR agar dalam membahas perubahan pasal 414 ayat 1 dapat mempertimbangkan suara sah yang banyak terbuang, harus ada kajian akademik, bukan sekadar kompromi elit, dan harus melibatkan parpol yang tidak lolos ke Senayan.
Sekarang DPR sedang membahas revisi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ada yang usulkan turun ke 1%, ada yang usulkan naik ke 7%. Apabila naik ke 7%, saya kira partai seperti PAN, Demokrat, Nasdem, PKS, akan tergusur dari Senayan.
Bagi Jokowi dan PSI, pemilu 2029 merupakan ajang pembuktian dari pernyataan di atas. Namun perlu diperhatikan dengan cermat dengan peristiwa politik akhir-akhir ini.
Banyak pengamat menyatakan bahwa Jokowi dan PSI sudah habis. Tentu pernyataan perlu dikaji lebih dalam. Namun, dengan lengsernya Gibran dari kursi wakil presiden, menggambarkan bahwa kekuatan pengaruh Jokowi dalam kabinet Merah Putih sudah menurun drastis, kalau tidak boleh dikatakan hilang. Apalagi dengan mundurnya beberapa kader handal PSI, menggambarkan ada kemelut dalam tubuh PSI.
Pergantian Kapolri dan kasus penyadapan memberikan pengaruh negatif bagi Jokowi dan PSI. Isu-isu tidak sedap terus membahana di medsos tanpa bantahan dari Jokowi dan PSI.
Menjadi rahasia umum bahwa peristiwa-peristiwa tersebut seakan mengamputasi dua tangan Jokowi, sebagai kekuatan garda terdepan bagi Jokowi dan PSI di tahun 2029.
Hal lain yang perlu dicermati lebih dalam oleh Jokowi dan PSI, adalah soal tidak dilanjutkan proses pemakzulan terhadap Gibran. Menurut kami, tidak dilanjutkannya proses pemakzulan terhadap Gibran, bukan merupakan pembatalan atas mundurnya Gibran dari kursi wakil presiden. Tetapi proses tersebut untuk sementara disimpan, dan perkiraan kami, proses pemakzulan akan dibuka kembali menjelang pemilu 2029. Hal ini juga bakal menjadi hambatan bagi perolehan suara PSI pada pemilu 2029. Bagi politik tidak ada yang tidak mungkin.
*Penulis adalah praktisi hukum, tinggal di Jakarta.
Komentar