Breaking News

OPINI Pertahanan: Terpenting Penguasaan Teknologi Canggih, Bukan Kuantitas Personel 20 Nov 2026 12:22

Article image
Valens Daki-Soo, pengamat pertahanan-keamanan dan pengusaha (Foto: Ist)
Memperbesar kuantitas pasukan tanpa diimbangi peningkatan kualitas, teknologi, persenjataan, dan dukungan logistik dapat menimbulkan persoalan baru. Jumlah personel yang besar tidak otomatis berbanding lurus dengan daya gentar dan kemampuan tempur TNI.

Oleh: Valens Daki-Soo*

 

Saya mencermati pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menegaskan bahwa rencana pembangunan 514 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP), dengan skema satu batalyon di setiap kabupaten/kota, bukan merupakan bentuk militerisasi daerah, melainkan implementasi amanat konstitusi dan kepentingan nasional.

Dari perspektif pertahanan dan keamanan dalam konteks negara demokrasi, saya memiliki pandangan kritis terhadap kebijakan tersebut. 

Menurut hemat saya, rencana membangun satu batalyon di setiap kabupaten/kota perlu dikaji secara lebih komprehensif, baik dari aspek kebutuhan strategis pertahanan, efektivitas organisasi, pembiayaan, maupun implikasinya terhadap hubungan sipil-militer.

Kita perlu berhati-hati agar kebijakan tersebut tidak berpotensi memperluas peran dan penetrasi militer ke ruang-ruang kehidupan sipil yang seharusnya menjadi tanggung jawab institusi sipil.

Sishankamrata Bukan Berarti Militerisasi Daerah

Pasal 30 UUD 1945 memang mengamanatkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Namun, amanat konstitusi tersebut tidak boleh ditafsirkan secara sempit seolah-olah implementasinya harus diwujudkan dengan menempatkan satu batalyon militer di setiap kabupaten/kota.

Sishankamrata merupakan sistem pertahanan yang melibatkan seluruh potensi nasional. TNI menjadi kekuatan utama dalam pertahanan negara, sementara rakyat merupakan kekuatan pendukung. Karena itu, pembangunan pertahanan semesta harus mencakup penguatan kualitas sumber daya manusia, kesiapan masyarakat, infrastruktur strategis, industri pertahanan, kemampuan intelijen, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pertahanan negara tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya jumlah personel atau satuan militer yang dimiliki, tetapi terutama oleh kemampuan negara membangun kekuatan pertahanan yang efektif, terintegrasi, modern, dan mampu menghadapi berbagai spektrum ancaman.

Perang Modern Ditentukan oleh Teknologi dan Kualitas 

Kita sedang berada dalam era peperangan modern yang karakteristiknya berubah sangat cepat. Konflik kontemporer memperlihatkan bahwa keunggulan teknologi dapat menjadi faktor penentu dalam memenangkan pertempuran.

Penggunaan drone, sistem persenjataan presisi, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), teknologi robotik, peperangan siber (cyber warfare), satelit, sistem pengintaian dan pengawasan modern, hingga persenjataan tanpa awak telah mengubah wajah peperangan.

Perang tidak lagi semata-mata ditentukan oleh jumlah pasukan yang diterjunkan ke medan pertempuran. Keunggulan informasi, kecepatan pengambilan keputusan, akurasi serangan, kemampuan mendeteksi ancaman, serta integrasi antarsistem persenjataan semakin menentukan keunggulan militer suatu negara.

Pengalaman konflik modern, termasuk perang Rusia-Ukraina, memberikan pelajaran penting tentang bagaimana drone, peperangan elektronik, intelijen berbasis teknologi, dan sistem persenjataan presisi dapat mengubah dinamika pertempuran.

Oleh karena itu, menurut saya, prioritas pembangunan kekuatan TNI harus lebih diarahkan pada penguasaan teknologi militer, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), peningkatan kualitas prajurit, penguatan kemampuan intelijen, pertahanan siber, interoperabilitas antarmatra, serta sistem komando dan kendali (command and control) yang terintegrasi.

Kita membutuhkan prajurit yang tidak hanya memiliki kemampuan fisik dan keberanian, tetapi juga kecakapan intelektual, profesionalisme, serta penguasaan teknologi tinggi.

Kualitas Kekuatan Lebih Penting daripada Kuantitas

Memperbesar jumlah personel dan satuan militer tanpa diimbangi peningkatan kualitas, teknologi, persenjataan, logistik, dan anggaran operasional justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Jumlah personel yang besar tidak otomatis berbanding lurus dengan daya gentar (deterrence), efektivitas pertahanan, maupun kemampuan tempur suatu negara.

Dalam konteks ini, pembangunan postur TNI harus mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni kekuatan (strength), kemampuan (capability), dan penggelaran (deployment). Ketiganya harus dibangun secara proporsional berdasarkan analisis ancaman dan kebutuhan strategis pertahanan nasional.

Jangan sampai kita terlalu berorientasi pada penambahan jumlah satuan, tetapi kurang memberikan perhatian terhadap kualitas alutsista, teknologi, kesiapan operasional, kesejahteraan prajurit, dan dukungan logistik.

Kita juga harus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional. Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada teknologi dan persenjataan dari luar negeri. Pengembangan riset, inovasi, transfer teknologi, serta kemampuan memproduksi alutsista secara mandiri harus menjadi bagian penting dari strategi pertahanan jangka panjang.

Menjaga Supremasi Sipil dalam Demokrasi 

Hal lain yang tidak kalah penting adalah menjaga prinsip supremasi sipil dalam kehidupan demokrasi. TNI harus tetap fokus pada tugas konstitusionalnya sebagai alat pertahanan negara. Sementara pembangunan daerah, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan urusan pemerintahan sipil harus tetap menjadi domain institusi sipil.

Saya tidak mempersoalkan keterlibatan TNI dalam membantu pembangunan dan mengatasi persoalan masyarakat. Sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas, batas kewenangan yang tegas, mekanisme pengawasan, serta tidak mengambil alih fungsi institusi sipil, keterlibatan tersebut dapat menjadi bentuk kontribusi positif TNI kepada masyarakat.

Namun, harus ada garis batas yang jelas antara fungsi pertahanan negara dan fungsi pemerintahan sipil. Profesionalisme militer justru tercermin dari kemampuannya menjalankan tugas sesuai mandat konstitusi dan prinsip demokrasi.

Bangun TNI yang Unggul, Bukan Sekadar Besar

Oleh karena itu, pemerintah dan DPR perlu mengkaji secara serius urgensi, efektivitas, pembiayaan, kebutuhan personel, serta konsekuensi strategis dari rencana pembangunan 514 Yonif TP tersebut.

Jangan sampai atas nama kepentingan nasional dan amanat konstitusi, kita justru membangun postur militer yang semakin besar secara kuantitas, tetapi belum tentu semakin unggul secara kualitas.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah sangat luas, posisi geopolitik strategis, serta lingkungan keamanan regional dan global yang semakin kompleks.

Tantangan pertahanan kita tidak cukup dijawab dengan menambah jumlah batalyon. Kita membutuhkan strategi pertahanan yang adaptif, berbasis teknologi, terintegrasi, dan berorientasi pada ancaman nyata.

Kekuatan pertahanan negara bukan diukur dari seberapa banyak batalyon yang dibentuk atau seberapa besar jumlah personel yang dimiliki, melainkan dari seberapa efektif negara mampu mencegah, menghadapi, dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Indonesia membutuhkan TNI yang profesional, modern, tangguh, unggul dalam penguasaan teknologi, serta disegani di kawasan dan dunia. Bukan sekadar TNI dengan jumlah satuan dan personel yang semakin besar.

Kualitas, teknologi, dan kemampuan tempur harus menjadi prioritas utama pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia.

 

*) Penulis adalah pengamat pertahanan dan keamanan, staf khusus Wakil KSAD era Letjen TNI Kiki Syahnakri.

Komentar