JAKARTA, IndonesiaSatu.co – Pemerintah tengah merancang transformasi radikal dalam sistem perlindungan sosial nasional. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto siap menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan subsidi secara langsung dengan mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Melalui pemanfaatan platform Government Technology (GovTech) dan implementasi identitas digital tunggal (Digital Single ID), seluruh program bantuan tunai atau Direct Cash Transfer dipastikan akan lebih presisi dan tepat sasaran (highly targeted).

Luhut menjabarkan, akumulasi total pos anggaran bansos yang akan disalurkan langsung ke kantong penerima manfaat dirancang menyentuh angka Rp5,4 juta per orang.

"Pemerintahan Presiden Prabowo ini akan berbasis digitalisasi dengan support AI. Oleh karena itu, kita melihat bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kita akan punya Digital Single ID. Mungkin akhir tahun ini [2026] akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau Direct Cash Transfer itu akan targeted," ujar Luhut saat ditemui di Istana Negara, dikutip Rabu (10/6/2026).

Hapus Subsidi Barang, Alihkan ke Tunai

Luhut menegaskan, implementasi arsitektur digital terintegrasi ini secara otomatis akan mengubah lanskap tata kelola subsidi di Indonesia. Skema subsidi konvensional yang selama ini melekat pada barang atau komoditas akan dihapus secara bertahap dan dialihkan sepenuhnya menjadi bantuan tunai langsung ke rekening penerima (by name by address).

Langkah perombakan ini diklaim mampu memangkas celah kebocoran anggaran (budget leakage) secara masif, sekaligus mempertebal ruang efisiensi fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dan saya melihat nanti, subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta rupiah per orang. Dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI," imbuhnya.

Target Operasional Awal Tahun Depan

Berdasarkan lini masa pengembangan, sistem GovTech berbasis AI ini ditargetkan dapat beroperasi penuh mulai awal tahun depan. Menariknya, fungsi pengawasan teknologi kecerdasan buatan ini tidak hanya terbatas pada klaster kemiskinan, melainkan bakal diperluas untuk menyaring penyaluran kredit usaha bagi sektor UMKM.

Luhut mengklaim, dengan populasi yang kini bergerak mendekati 300 juta jiwa, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru di kancah global sebagai salah satu negara pertama yang menerapkan digitalisasi birokrasi bermesin AI secara masif. Keberhasilan ini juga menonjolkan kedaulatan digital bangsa lantaran seluruh platform dibangun oleh talenta teknologi dalam negeri.

"Ini satu pemerintahan yang berpenduduk hampir 300 juta orang pada awal tahun depan yang pertama menggunakan digitalisasi berbasis AI. Nah, ini saya kira satu keberanian tersendiri karena semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini. Dan sekali lagi, sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia," pungkas Luhut. ***