Namun dibalik pengalamannya itu, Thomas juga dinilai memiliki risiko terkait konflik kepentingan.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co - DPR RI resmi mengetok palu memilih Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Juda Agung yang telah mengundurkan diri.

Namun, pemilihan tersebut menimbulkan kontroversi di kalangan publik, apakah cucu begawan ekonomi Profesor Soemitro Djojohadikusumo dan keponakan dari Presiden Prabowo Subianto itu mumpuni melaksanakan tugas barunya dalam mengawal moneter Indonesia.

Director of Research Paramadina Public Policy Institute Lecturer in Faculty of Economy Universitas Paramadina, Adrian Azhar Wijanarko, MM tidak menampik latar belakang kuat yang dimiliki Thomas Djiwandono dalam kebijakan keuangan internasional.

Thomas, katanya, memiliki pengalaman panjang di lembaga keuangan global yaitu sebagai analis di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong. “Karena itu, dalam konteks Indonesia yang sedang menghadapi tekanan global suku bunga AS dan geopolitik, figur seperti ini bisa memberi kebijakan yang relatif tenang untuk pasar baik dalam negeri dan luar negeri,” ujarnya dalam pernyataan tertulis kepada redaksi Indonews.id di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Namun dibalik pengalamannya itu, Thomas juga dinilai memiliki risiko terkait konflik kepentingan. Seperti diketahui, Thomas merupakan bagian dari lingkaran elite politik (keluarga Presiden Prabowo) sehingga pengangkatannya berisiko mempengaruhi independensi BI. Padahal, BI bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan, walau kebijakan yang menjaga stabilitas sering tidak populer.

”Kita tidak ingin terjadi independensi BI diganggu dengan politik praktis,” ujarnya.

Adrian mencontohkan kasus yang terjadi di AS yaitu ketika Presiden Trump mengkritik Jerome Powell, Kepala Federal Reserve dan menekan The Fed agar menurunkan suku bunga secara agresif. Padahal The Fed menaikkan suku bunga karena menginginkan ekonomi AS tumbuh secara cepat.

Namun Trump berpendapat lain. Presiden AS itu menginginkan suku bunga tinggi yang akan mengakibatkan dolar menguat, pasar tertekan, pertumbuhan melambat. ”Artinya Bank Sentral itu harus memprioritaskan sistem keuangan nasional dan jangan sampai terdorong isu politis,” katanya.

Demikian pula, kata Adrian, kita tentunya tidak menginginkan independensi BI digoyang. BI, katanya, harus bebas menetapkan kebijakan moneter - suku bunga, inflasi, nilai tukar - dari tekanan politik.

”Disini profil Thomas menurut saya bisa bermata dua. Dari sisi negative-nya yaitu latar belakang Thomas yang dari lingkaran elite politik itu berpotensi berisiko membuat independensi BI goyah. Namun dari sisi positifnya, Thomas dapat membuat koordinasi kebijakan antara BI dan pemerintah, seperti koordinasi dengan Kemenkeu, Bappenas dan OJK meningkat,” bebernya.

”Karena walaupu BI independen dalam keputusan, namun tetap perlu terhubung dengan pemerintah agar kebijakan moneter dan fiskal berjalan selaras,” jelasnya.

Karena itu, Adrian tetap meminta masyarakat Indonesia agar memberi kesempatan kepada Thomas untuk bekerja, namun terus mengawal kebijakan BI.

”Saya percaya kalau Pak Thomas bisa menjaga marwah independensi BI. Namun yang perlu diyakinkan bukan saya, tetapi masyarakat Indonesia dan pasar. Oleh karena itu, berikan waktu untuk pak Thomas untuk bekerja dan selalu kita kawal kebijakan dari BI,” pungkasnya. *

--- F. Hardiman