Yang harus diperjuangkan lebih dulu adalah segala permasalahan rakyat yang dihadapi saudara-saudara kita di seluruh Tanah Air untuk lima tahun ke depan.

SEMARANG, IndonesiaSatu.co – Pembicaraan mengenai jatah kursi di kubu Capres 02 Prabowo-Sandi ditanggapi beragam. Namun mayoritas menanggapinya dengan komentar bernada miring. Bahkan partai pendukung capres 02 menganggap belum penting berbicara jatah kabinet sebelum memenangi pemilu.

Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) misalnya menilai, pembahasan mengenai pembagian jatah menteri jika pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memenangi Pilpres 2019 bisa melukai perasaan rakyat. 

"Kami bukannya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting, tapi hari ini urgensinya belum di sana karena kalau kita berbicara tentang jabatan menteri, berapa porsinya, di pos apa saja, maka ini khawatirnya justru akan melukai perasaan rakyat," kata AHY di sela-sela melakukan kunjungan ke Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (2/4/2019) malam, seperti dikutip Antara. 

AHY menegaskan, Partai Demokrat saat ini fokus dalam menghadapi Pemilu 2019, baik pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi, ataupun kabupaten/kota. 

"Kalau (Pemilu) 17 April 2019 sudah selesai, barulah kita berbicara ke mana kemudian pemerintahan nasional bisa lebih adaptif dan efektif dalam menjalankan birokrasi di roda pemerintahan yang terbuka, transparan, akuntabel, serta melayani rakyat," ujarnya. 

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin  menanggapi pembagian jatah kursi kepada partai pendukung yang dilontarkan capres Prabowo memperlihatkan bahwa tujuan berkuasa untuk bagi-bagi kursi menteri.

"Nggak apa-apa kan bagi-bagi kursi, kan memang tujuan mereka ingin berkuasa untuk bagi-bagi kursi menteri," kata juru bicara TKN Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Senin (1/4/2019).

Sama seperti dengan partai politik pengusung capres Prabowo-Sandi, kata AHY, Partai Demokrat pernah ditawari secara langsung oleh Prabowo Subianto dalam posisi sebagai capres yang ketika itu dalam konteks membangun koalisi. 

Menurut dia, yang jelas dari sisi politik pragmatisnya, Partai Demokrat ingin mengisi pemerintahan ke depan dengan orang-orang terbaik yang memiliki kapasitas dan integritas dalam melakukan perubahan di pemerintahan ke depan. 

"Yang harus diperjuangkan lebih dulu adalah segala permasalahan rakyat yang dihadapi saudara-saudara kita di seluruh Tanah Air untuk lima tahun ke depan. Itulah ikhtiar dan perjuangan politik kami," katanya seperti dikutip dari kompas.com (2/4/2019). 

Menurut AHY, Partai Demokrat ingin lebih memahami apa yang diharapkan rakyat sekaligus menghadirkan solusi melalui 14 prioritas partainya untuk rakyat. 

Meski demikian, AHY mengaku tidak kecewa dengan pernyataan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo, terkait pembahasan pembagian jatah menteri. 

"Saya katakan tidak kecewa. Saya anggap ini percakapan yang lumrah dalam kompleks politik meskipun saya sebetulnya ingin lebih fokus pada upaya memenangkan hati serta pikiran rakyat," ujarnya. 

Hashim sebelumnya membenarkan sudah ada pembicaraan mengenai kursi menteri jika pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memenangi Pemilihan Presiden 2019. 

Hashim awalnya enggan merinci kesepakatan Prabowo-Sandiaga dengan parpol pendukungnya mengenai pembagian kursi menteri. 

Setelah wartawan kembali menanyakan hal yang sama, Hashim memberikan jawabannya. 

"Ya, kami sudah sepakat. Kalau Prabowo-Sandi menang, sudah ada tujuh menteri untuk PAN, enam kursi untuk PKS," ujar dia. 

Sementara partai politik pengusung lain, misalnya Partai Demokrat dan Partai Berkarya, menurut Hashim, masih dalam pertimbangan. 

Adapun Prabowo saat kampanye di beberapa daerah juga sudah bicara soal menteri. Ia bahkan memperkenalkan para tokoh pendukung yang dianggapnya pantas menjadi menteri. 

Setidaknya ada tujuh tokoh yang disebut Prabowo. 

Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, dan Presiden KSPI Said Iqbal. 

--- Simon Leya