Breaking News

HUKUM Kawal Kasus Migas Bekasi Rp 2 Triliun, KOMPAK Indonesia Akan Gelar Aksi di Kejagung RI 18 Nov 2026 15:34

Article image
Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa. (Foto: Ist)
"Rakyat Kota Bekasi menunggu keadilan, dan KOMPAK Indonesia akan berdiri di barisan terdepan mengawal kasus ini hingga tuntas di pengadilan," pungkas Gabriel.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Koalisi Masyarakat untuk Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia memastikan akan menggelar aksi pengawalan langsung di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta Selatan.

Langkah tersebut diambil untuk mendesak penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) agar segera menuntaskan penyidikan dugaan korupsi tata kelola Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dan PT Pertamina EP periode 2009–2024 yang diduga merugikan negara hingga Rp 2 triliun.

Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa mengatakan bahwa pengawalan ketat dari elemen masyarakat sipil mutlak diperlukan agar penanganan perkara kakap ini berjalan transparan, objektif, dan bebas dari intervensi kekuasaan.

"Kerugian negara sebesar Rp 2 triliun dalam skema KSO migas ini adalah angka yang sangat fantastis dan merampas hak pembangunan masyarakat Kota Bekasi. KOMPAK Indonesia akan turun ke jalan menggeruduk Gedung Bundar guna memastikan penyidik Jampidsus bekerja profesional tanpa pandang bulu," tegas Gabriel Goa dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11/2026).

Terkait dinamika penyidikan yang turut memanggil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, sebagai saksi untuk mendalami kronologi kebijakan daerah, KOMPAK Indonesia mengajak publik tetap menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

Namun, pihaknya meminta agar kepala daerah bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan.

"Pemanggilan saksi di tingkat penyidikan adalah mekanisme hukum yang wajar untuk menggali kebenaran materiil (materiil waarheid). Kami mengapresiasi langkah penyidik memanggil pihak-pihak strategis, dan kami menuntut agar jadwal pemeriksaan berikutnya dipenuhi tepat waktu tanpa ada kesan penundaan yang berlarut-larut," ujarnya.

Selain mengawal pemeriksaan saksi kunci, KOMPAK Indonesia menyoroti keterlibatan pihak swasta asing, yakni Foster Oil & Energy Pte. Ltd., serta oknum di lingkungan afiliasi BUMN (Pertamina EP/Hulu Energi). Mengingat penyimpangan prosedur; mulai dari absennya persetujuan DPRD hingga izin Kementerian ESDM telah berlangsung selama 15 tahun, Kejagung didesak segera membidik aktor intelektual lintas periode.

Dalam aksi pengawalan di Kejagung nanti, KOMPAK Indonesia membawa empat tuntutan utama:

Pertama, mendesak penetapan tersangka secepatnya.

"Mendesak Jampidsus segera menetapkan tersangka utama dan aktor intelektual lintas periode yang merestui skema KSO bermasalah sejak 2009 hingga 2024."

Kedua, menuntut penerapan pasal TPPU dan pelacakan aset.

"Menuntut penyidik menelusuri aliran dana ke pihak swasta dan menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) demi memulihkan kerugian negara sebesar Rp2 triliun secara utuh."

Ketiga, menuntut jaminan independensi penyidikan.

"Memastikan proses hukum di Kejagung bersih dari lobi-lobi politik maupun intervensi pihak berkepentingan."

Keempat, menuntut reformasi total BUMD Kota Bekasi.

"Mendesak Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap tata kelola BUMD agar terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) demi menjaga kepastian hukum dan iklim investasi daerah."

Gabriel menegaskan, pihaknya tidak ingin kasus ini hanya berhenti pada pemeriksaan formalitas atau mengorbankan level teknis semata. 

"Rakyat Kota Bekasi menunggu keadilan, dan KOMPAK Indonesia akan berdiri di barisan terdepan mengawal kasus ini hingga tuntas di pengadilan," pungkas Gabriel.

--- Guche Montero

Komentar