Mahfud MD. Eks calon Wakil Presiden dalam akun X miliknya mengatakan secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Sanksi pemberhentian tetap oleh DKPP terhadap ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Hasyim Asy'ari ditanggapi oleh Mahfud MD. Eks calon Wakil Presiden yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo pada pilpres 2024 lalu.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut menuliskan dalam akun X miliknya @mohmahfudmd seperti dilihat Senin, 8 Juli 2024.

"Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya. Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (utk alasan dinas) yg berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," tulis Mahfud.

Menurutnya secara umum KPU kini tidak layak menjadi penyelenggara pilkada.

"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang,”tutur Mahfud.

Menanggapi polemik tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengucapkan terima kasih kepada Mahfud, karena kritikan tersebut sebagai masukan kepada lembaganya.

"Tapi pada intinya kami memahami itu sebagai ungkapan rasa sayang ke semua proses demokratisasi yang melibatkan penyelenggara. Apa yang menjadi perhatian para pihak itu pasti akan menjadi perhatian kami, ya tentu kami perbaiki yang kurang," kata Afifuddin.

Lanjut Afifuddin, kritik yang diberikan sebagai pengingat agar kami semua harus profesional serta menjaga integritas.

"Jadi kami melihatnya sebagai kritik sekaligus pengingat bahwa kami semua harus profesional serta menjaga integritas dari semua jajaran menjelang pelaksanaan Pilkada," ungkapnya.

Menyinggung soal mobil dinas, Afifuddin menyebut, komisioner mendapatkan fasilitas 2 saja.
"Satunya kan mobil lama ya tidak semua dipakai. Nanti teman-teman Kesekjenan bisa menjelaskan,"tutur Afifuddin.*

--- Hendrik Penu