Kepercayaan masyarakat tidak dibangun hanya melalui kebijakan, tetapi melalui pengalaman pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

KUPANG, IndonesiaSatu.co - Kepercayaan masyarakat menjadi elemen penting bagi keberhasilan pelayanan publik pemerintah. Untuk itu, setiap institusi pelayanan dituntut menghadirkan layanan yang profesional, responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto saat melakukan kunjungan kerja ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bagian dari penguatan reformasi birorasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan kepolisian. 

Menurut Wamen Purwadi, kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah termasuk di institusi kepolisian yang berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari. Oleh karena itu, pelayanan yang profesional dan berintegritas menjadi kunci untuk menghadirkan rasa aman sekaligus kepuasan masyarakat.

“Kepercayaan masyarakat tidak dibangun hanya melalui kebijakan, tetapi melalui pengalaman pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketika kita melayani dengan cepat, ramah, transparan dan solutif, maka kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya,” ujar Wamen Purwadi saat memberikan arahan di Polda NTT, Kota Kupang, Rabu (13/5/2026).

Dalam arahannya juga disampaikan mengenai reformasi birokrasi bukan hanya tentang perubahan sistem administrasi, tetapi juga pola pikir dan budaya kerja aparatur agar semakin adaptif, melayani dan akuntabel.

Menurutnya, institusi yang mampu menjaga integritas dan kualitas layanan akan lebih mudah memperoleh kepercayaan masyarakat.

“Pelayanan publik harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang sederhana, mudah diakses, dan memberikan kepastian. Layanan di institusi Kepolisian memiliki peran strategis dalam menghadirkan pelayanan yang mampu membangun rasa percaya masyarakat kepada pemerintah,” imbuhnya.

Wamen Purwadi juga mengapresiasi berbagai upaya transformasi pelayanan yang telah dilakukan Polda NTT, mulai dari penguatan digitalisasi layanan, peningkatan sarana prasarana, pelayanan publik, hingga penguatan budaya kerja aparatur yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kunjungan tersebut turut diisi dengan peninjauan sejumlah unit pelayanan di lingkungan Polda NTT serta dialog bersama jajaran kepolisian mengenai tantangan dan inovasi pelayanan publik di daerah.

“Saya berharap sinergi antara Kementerian PANRB dan institusi kepolisian dapat terus diperkuat untuk mendorong pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya. *

--- F. Hardiman