JAKARTA, IndonesiaSatu.co - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai kondisi sistem keuangan nasional tetap resilien pada triwulan IV/2025, meskipun volatilitas pasar keuangan global meningkat memasuki awal 2026. Ketahanan tersebut ditopang sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan asesmen KSSK menunjukkan stabilitas fiskal dan sektor keuangan masih terjaga di tengah ketidakpastian global yang dipicu ketegangan perdagangan dan geopolitik.

“Hasil asesmen KSSK menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan IV 2025 tetap terjaga, didukung oleh koordinasi dan sinergi kebijakan antarotoritas,” ujar Purbaya dalam siaran pers KSSK, Selasa (27/1/2026). 

Purbaya menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diprakirakan sekitar 5,2% dan meningkat menjadi 5,4% pada 2026, ditopang penguatan permintaan domestik, stimulus fiskal–moneter, serta sinergi kebijakan lintas otoritas.

Dari sisi fiskal, realisasi belanja negara hingga akhir 2025 mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3% dari APBN, sementara pendapatan negara tercatat Rp2.756,3 triliun atau 91,7% dari target. Dengan demikian, defisit APBN tercatat Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB.

“APBN tetap menjalankan peran strategis untuk meredam guncangan global melalui belanja yang efektif dan terarah, termasuk untuk menjaga daya beli masyarakat,” katanya.

BI: Cadangan Devisa USD156,5 Miliar, Inflasi Terkendali

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan ketahanan eksternal Indonesia tetap kuat. Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2025 tercatat USD156,5 miliar, setara 6,3 bulan impor, jauh di atas standar kecukupan internasional.

Namun, Perry mengakui tekanan global turut memengaruhi nilai tukar Rupiah. Pada 31 Desember 2025, Rupiah berada di level Rp16.675 per dolar AS, melemah 3,48% ptp dibandingkan akhir 2024, dan kembali melemah menjadi Rp16.815 per dolar AS per 23 Januari 2026.

“Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah melalui intervensi terukur di pasar NDF, DNDF, dan spot, serta memperkuat strategi operasi moneter yang pro-market,” ujar Perry.

Dari sisi inflasi, Perry menyampaikan inflasi IHK Desember 2025 tercatat 2,92% yoy, masih dalam sasaran 2,5±1%, dengan inflasi inti 2,38% yoy. BI juga mempertahankan suku bunga kebijakan di level 4,75% hingga Januari 2026.

“Ke depan, BI akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga dengan tetap menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi,” katanya.

OJK: Kredit Tumbuh 9,6%, IHSG Naik 22,13%

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar menyampaikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga, didukung permodalan dan likuiditas yang kuat.

OJK mencatat kredit perbankan pada Desember 2025 tumbuh 9,6% yoy menjadi Rp8.585 triliun, didorong kredit investasi yang tumbuh 20,81% yoy. Kualitas kredit tetap terjaga dengan NPL gross 2,05% dan NPL net 0,79%, sementara rasio permodalan (CAR) berada di level tinggi 25,87%.

“Stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, dengan intermediasi perbankan yang tetap kontributif dan risiko yang manageable,” ujar Mahendra.

Di pasar modal, IHSG ditutup pada level 8.646,94 per akhir 2025 atau menguat 22,13% yoy, dengan net buy investor asing mencapai Rp37,40 triliun. Memasuki awal 2026, IHSG kembali menguat ke 8.951,01 per 23 Januari 2026.

“OJK akan terus mengambil langkah kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

LPS: Transmisi Suku Bunga Masih Tertahan

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu menyoroti masih tingginya porsi simpanan bank di atas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP), yang tercatat di atas 30% pada Desember 2025.

“Porsi simpanan di atas TBP yang masih tinggi berpotensi menahan penurunan biaya dana dan memperlambat transmisi penurunan suku bunga kredit,” ujar Anggito.

Selain itu, LPS mencermati meningkatnya risiko struktural dan operasional pada BPR dan BPRS, termasuk risiko tata kelola dan keamanan siber.

“Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan core banking system BPR/BPRS menjadi langkah strategis dan mendesak untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat,” katanya.

Ke depan, KSSK menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan untuk mengantisipasi rambatan risiko global terhadap perekonomian domestik. KSSK dijadwalkan kembali menggelar rapat berkala pada April 2026. ***

--- Sandy Javia