JAKARTA, IndonesiaSatu.co – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali memimpin Sidang Aduan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) di Jakarta, Kamis (9/4/2026). Sidang ini menjadi instrumen krusial pemerintah dalam mengidentifikasi dan memangkas hambatan investasi secara real-time.

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa forum ini merupakan task force yang dibentuk langsung oleh Presiden untuk menjamin perbaikan iklim investasi nasional secara signifikan. "Kami memastikan iklim investasi membaik secara cepat dengan menyelesaikan berbagai sumbatan regulasi maupun operasional di lapangan," tegas Menkeu.

Dalam sidang kali ini, pembahasan difokuskan pada dua isu strategis yang berdampak besar pada pertumbuhan wilayah:

• KEK Galang Batang: Satgas merespons aduan PT GBKEK Industri Park terkait permohonan pelepasan kawasan hutan yang tertunda sejak 2022. Percepatan ini dinilai vital agar KEK tersebut dapat segera beroperasi penuh sebagai kawasan industri strategis.

• Sektor Logistik: Pembahasan terkait PT Asinusa Putra Sekawan mengenai kebutuhan regulasi komprehensif untuk operasional Floating Storage Unit (FSU) dan bunkering di Pelabuhan Pulau Nipah. Kejelasan tata kelola di wilayah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing logistik nasional di jalur pelayaran internasional.

Progres Penyelesaian Aduan

Pemerintah mencatat kinerja Satgas P2SP menunjukkan tren positif dalam merespons keluhan pelaku usaha. Hingga 8 April 2026, data menunjukkan:

• Total Aduan Masuk: 112 aduan.

• Aduan Terselesaikan: 58 aduan.

• Status: Progresif dan kredibel dalam menangani kendala di lapangan.

Melalui penguatan sinergi antar-pemangku kepentingan, pemerintah optimis langkah debottlenecking ini akan mendorong percepatan realisasi investasi pada kuartal II/2026. Fokus Menkeu ke depan adalah memastikan koordinasi lintas kementerian tetap solid agar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai melalui stabilitas kebijakan dan kepastian hukum bagi investor. ***