Jabatan profesor menggiurkan bagi sejumlah pejabat dan politikus bahkan ada yang mendapatkan gelar itu dengan proses tidak sesuai etika.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Kabar mengejutkan datang dari seorang Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Fathul Wahid yang mengimbau kepada para pejabat struktural di lingkungan perguruan tingginya untuk tidak menuliskan nama gelarnya didalam korespondensi surat, dokumen, dan produk hukum kecuali ijazah, transkip nilai, dan setara itu ditengah ramai-ramai orang mencari gelar Profesor untuk nama besar mereka.

Himbauan tersebut tertuang dalam surat edaran resmi dengan nomor 2748/Rek/10/SP/VII/2024. Isi himbauan tersebut:

"Dalam rangka menguatkan atmosfer kolegial dalam tata kelola perguruan tinggi, bersama ini disampaikan bahwa seluruh korespondensi surat, dokumen, dan produk hukum selain ijazah, transkrip nilai, dan yang setara itu dengan penanda tangan Rektor yang selama ini tertulis gelar lengkap 'Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.' agar dituliskan tanpa gelar menjadi 'Fathul Wahid'. Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian Ibu Bapak kami mengucapkan terima kasih,"

Dikutip dari Temppo.co, Fathur mengungkapkan bahwa kebijakan penghapusan gelar dalam beberapa dokumen, hanya untuk dirinya secara pribadi.

"Kebijakan penghapusan nama gelar dalam korespondensi itu tidak ditujukan untuk seluruh dosen, melainkan hanya untuk diri sendiri, tetapi saya sangat senang jika yang lain mengikuti," ungkap akademisi kelahiran Jepara pada 26 Januari 1974 tersebut.

Alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) Jurusan Teknik Informatika tersebut menjelaskan himbauan tersebut sebagai bentuk penguatan atmosfir dikampus sehingga tidak menjadi jarak sosial hanya karena gelar berbeda.

Lanjut Fathul Wahid, kampus harus menjadi tempat yang demokratis, jabatan profesor sebuah pencapaian dan melekat lebih banyak tanggung jawab kepada publik.

"Kampus harus menjadi salah satu tempat paling demokratis. Jabatan profesor memang sebuah capaian akademik, tetapi yang melekat di sana lebih banyak tanggung jawab publik," lanjutnya.

Alumnus University of Agder, Kristiansand tersebut menyayangkan situasi Indonesia yang semakin banyak profesor, tetapi tidak konsisten melawan penyelewengan-penyelewangan yang terjadi.

"Profesor di Indonesia semakin banyak, tetapi sulit untuk mencari yang benar-benar berintelektual publik dan konsisten melantangkan kebenaran ketika ada penyelewengan," keluh Fathul

Menurutnya jabatan profesor itu menggiurkan bagi sejumlah pejabat dan politikus bahkan, ada yang mendapatkan gelar itu dengan proses tidak sesuai etika. Ia berharap jabatan profesor tak dianggap sebagai status sosial semata.

Bukan hal yang baru bagi Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut tidak mencantumkan gelar karena sejak mendapatkan gelar profesor pertama kali beliau tidak menuliskan nama gelar maupun jabatan fungsional dalam kartu namanya.

Menurutnya hal tersebut sebagai sebuah gerakan agar menjadi budaya untuk semua profesor.

"Saya berharap semakin banyak profesor yang berkenan ikut sebagai gerakan moral simbolik yang bisa menjadi budaya egaliter baru yang permanin," pinta Rektor termuda kedua dalam sejarah UII tersebut.*

--- Hendrik Penu